Pemuka Masyarakat Minta Panwaslukada Awasi Ketat Kegiatan Reses Legislatif

ifakta.co, SAMBAS – Persatuan Orang Melayu (POM) Kecamatan Paloh Meminta Panitia Pengawas Pilkada (Panwas) Kecamatan Paloh untuk memberi catatan khusus kepada kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota.

Acara berupa reses, jaring aspirasi, atau pertemuan yang mengundang pasangan calon dinilai sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran.

Reses, jaring aspirasi, dan kegiatan serupa lainnya yang dilakukan oleh wakil rakyat itu dibiayai negara.

“Jadi jangan sampai digunakan sebagai celah untuk menggalang dukungan salah satu paslon tertentu,” ujar Ketua POM Kecamatan Paloh Yetno yang biasa di sapa Rano tersebut, Senin (26/10/2020).

Rano melanjutkan, karena memang kegiatan oleh wakil rakyat tadi dibiayai oleh negara, maka sudah seharusnya tidak boleh ada unsur seperti Alat Peraga Kampanye (APK).

Menurut dia, unsur APK sekecil apa pun, semisal foto atau stiker, juga tidak diperbolehkan.

Selain itu, salah satu Paslon yang diundang dalam kegaiatn tersebut dilarang untuk memberikan statement terkait pencalonannya maju dalam Pilkada.

Kegiatan yang memiliki unsur pembagian uang kepada masyarakat juga harus bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak.

“Kami pantau dan awasi ketat terkait itu semua. Jika memang ada APK sekecil apa pun kita akan perhitungkan, apa memang itu bisa masuk politik uang atau tidak,” katanya.

Diketahui bahwa masa kampanye Pilkada Sambas sendiri sudah mulai sejak se bulan yang lalu, atau tepatnya pada Sabtu (26/9/2020). Namun dari se bulan hari pelaksanaannya, POM mengaku masih belum menemukan pelanggaran kampanye dari masing-masing paslon.

Rano menjelaskan, pemantauan pada se bulan pelaksanaan kampanye sudah sangat baik, pihaknya berharap agar para Paslon maupun relawan tidak melakukan kegiatan massal, seperti menggelar senam massal yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Ia menyebutkan, dari pemantauan yang dilakukan pada hari pertama sampai se bulan ini, pihaknya terus memantau dan mengawasi, mencatat paslon maupun relawan yang memanfaatkan kegiatan massal dan lainnya.

“Saya kira kegiatan-kegiatan tersebut berpotensi melanggar protokol kesehatan,” pungkasnya.

▪ed.my

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here