Drs. Kamsul Hasan, Ahli Pers: Dapur Redaksi Harus Patuh PPRA

- Jurnalis

Sabtu, 15 Februari 2020 - 13:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ifakta.co, Jakarta – Belakangan tengah ramai pemberitaan soal perilaku pelajar SMP pada salah satu sekolah di Purworejo, Jawa Tengah yang sudah berada pada luar batas kenakalan remaja.

Tiga orang terduga yang masih gunakan seragam sekolah melakukan kekerasan terhadap seorang siswi yang tak berdaya.

Menurut Pemantau Media Ramah Anak dan Ahli Pers, Drs. Kamsul Hasan, bahwa perlakuan tersebut adalah pelanggaran hukum. Apakah tidak boleh diberitakan agar segera ditindaklanjuti demi keadilan ?

Ia mengatakan, bahwa tidak ada larangan memberitakan kekerasan seperti ini. Larangan hanya perintah menutup identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

“Jadi substansi kekerasan itu silakan beritakan. Namun yang harus diingat adalah jangan media ingin menegakkan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum,” ujar Staf Pengajar di Institut Ilmu Sosial dan Politik (IISIP) Jakarta, kepada wartawan, Sabtu 15 Januari 2020 pagi.

Menurut dia, membuka identitas anak yang berhadapan dengan hukum adalah pelanggaran Pasal 19 Jo Pasal 97 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Ancaman hukumannya, lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Dewan Pers sudah pula membuat pedoman pemberitaan yang bersumber dari UU SPPA ini.

Ia menambahkan, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) mengatur bagaimana mekanisme memberitakan kasus anak berhadapan dengan hukum. Pedoman ini diberlakukan 9 Februari 2019.

“Jauh sebelumnya pada 14 Maret 2006 Dewan Pers juga sudah memfasilitasi pembuatan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang juga melarang membuka identitas anak pelaku tindak pidana,” katanya.

Malah kata Kamsul, kenyataannya perusahaan pers terverifikasi (media mainstream), dalam pemberitaanya malah melanggar baik Pasal 5 KEJ maupun PPRA.

Ketua Komisi Kompetensi PWI Pusat ini juga menyebut, anggota Whatsapp Group (WAG) Wartawan Jawa Tengah, sudah mati-matian berupaya menerapkan Jurnalistik Ramah Anak, sesuai PPRA Dewan Pers. Namun redaksi di Jakarta malah melanggar.

Menurut Kamsul, mereka (Wartawan Jateng) juga tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dalam Pasal 17 UU Pers, diperintahkan memberikan laporan ke Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan pers Indonesia.

“Ya ini merupakan wujud peran serta masyarakat yang dijamin konstitusi. Menjaga kemerdekaan pers bukan semata melindungi tetapi juga mengingatkan ketika salah,” pungkasnya.
(amy)

Baca juga :  Pemprov DKI Jakarta Pastikan Stok Gas LPG 3 Kg Masih Aman

Berita Terkait

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%
Diduga Tak Berizin, Sudin Parekraf Jakbar Akan Periksa HangOver Club Taman Palem Lestari
Kurangi Kecelakaan, Transjakarta Berencana Sediakan Container Room buat Sopir Mikrotrans JakLingko di Terminal Kalideres
Terminal Kalideres Akan Bangun Ruang Khusus Istirahat Sopir Transjakarta
Diduga Jual Sparepart Palsu, Toko Hoy Motor di Bojong Indah Cengkareng akan DiLaporkan ke Kementerian Perdagangan
Oknum Petugas Dishub Diduga Palak Sopir Pickup, Kasudinhub Jakbar Dinilai Tak Becus Didik Anak Buah
Kelurahan Petojo Utara Lakukan Penertiban PKL dan Bangunan Semi Permanen ditertibkan Petugas Gabungan
Walikota Jakarta Pusat Beri Pembekalan Materi Pemerintahan 15 Abang None

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:32 WIB

PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper Salurkan 43 Hewan Kurban ke 26 Desa di Muara Enim

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:52 WIB

Sambut HUT Ke-78 Bhayangkara, Polres Nganjuk Gelar Program Bedah Rumah

Senin, 10 Juni 2024 - 18:47 WIB

Terlalu, Oknum Kades di Badean Diduga Nekat Pungli Program PTSL

Sabtu, 8 Juni 2024 - 10:20 WIB

Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Bali Gelar Bazar Kemanusiaan Guna Peringati HANI 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 00:30 WIB

Boyong Natapraja dan Sedekah Bumi 2024, Pj.Bupati Nganjuk: Jangan Lupakan Sejarah!!!..

Kamis, 6 Juni 2024 - 06:23 WIB

Kapolres Nganjuk Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Buka Latja Siswa Diktuk BA Gelombang I T.A. 2024

Selasa, 4 Juni 2024 - 14:32 WIB

Pj.Bupati Nganjuk Bersama Forkopimda Berangkatkan 713 Calon Jemaah Haji Asal Nganjuk

Selasa, 4 Juni 2024 - 08:44 WIB

Polres Nganjuk Raih Penghargaan IKPA Terbaik di Lingkup Polri tahun 2024 dari Kemenkeu RI

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca