Kamsul Hasan, Dosen IISIP Jakarta: Penyegaran Ahli Pers Harus Ikuti Perkembangan Hukum

- Jurnalis

Kamis, 23 Januari 2020 - 12:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Poto: Kamsul Hasan.bersama Agi Sugiyanto saat diskusi bisnis era digital, kejahatan dan ancamannya.

ifakta.co, Jakarta – Dewan Pers berencana akan mengadakan Penyegaran Ahli Pers pada Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 7 Februari 2020 mendatang.

Hal itu membuat Staff Pengajar dan Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IIPIS) Jakarta Kamsul Hasan tergelitik pikirannya.

Kamsul mempertanyakan, materi apa yang akan disegarkan. Apakah materi UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) akan masuk kurikulum penyegaran.

“Sebagaimana kita pahami pada 9 Februari 2019 tahun lalu di HPN Surabaya, Dewan Pers menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang bersumber dari UU SPPA,” ujar salah satu penguji materi Ujian Kompetesi Wartawan (UKW) ini kepada ifakta.co, Kamis 23 Januari 2020 pagi.

Selama ini menurut dia, pelatihan ahli pers belum pernah membahas kedudukan hukum UU SPPA yang lebih tinggi dari UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Apakah ini akan dibahas ?” tanyanya.

Pemahaman ahli pers selama ini berpusat pada UU Pers dan KEJ saja. Padahal kata dia Dewan Pers sendiri secara tidak langsung sudah mengaku KEJ “jadul (jaman dulu)” alias ketinggalan zaman.

Penasehat hukum di Harian Pos Kota ini menjelaskan, lahirnya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) pada tahun 2011 jelas memberikan interupsi terhadap Pasal 1 dan Pasal 3 KEJ melalui Butir 2 PPMS.

“Keberimbangan berita dan uji informasi (konfirmasi dan klarifikasi) yang wajib pada era cetak menjadi upaya atau usaha melakukan itu pada era media digital,” ujarnya.

Selain Pasal 1 dan Pasal 3, Pasal 5 KEJ, menurutnya, malah definisinya dikoreksi oleh Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). KEJ yang bersumber pada KUHP dikoreksi dengan UU SPPA.

Kamsul mendefinisikan, pada Pasal 5 KEJ, anak adalah mereka yang belum berusia 16 tahun dan belum menikah. Ini syarat kumulatif yang harus dipenuhi bila ingin disebut anak.

“Sementara PPRA, definisikan anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan tidak membatalkan status anak meski sudah menikah bahkan punya anak pada usia anak,” imbuhnya.

Aktivis Peneliti Kebebasan Pers ini juga menjelaskan, koreksi lain selain dari segi usia juga status anak. Pasal 5 KEJ hanya anak pelaku, sementara PPRA merahasiakan identitas baik anak pelaku, sebagai korban maupun saksi tindak pidana.

Delik Membuka Identitas Anak

“Sejumlah wartawan bertanya kepada saya apa delik hukum membuka identitas anak ? Apakah hanya pelanggaran PPRA atau dapat dipidana,” ujarnya.

Menurut dia, membuka identitas anak yang berhadapan dengan hukum pasca UU SPPA adalah perbuatan pidana namun deliknya aduan.

Itu artinya bila selama ini masih banyak media melanggar Pasal 19 namun belum dikenakan sanksi Pasal 97 UU SPPA karena belum diadukan oleh korbannya.

Legal standing dari pasal ini adalah anak yang dibuka identitasnya atau orang tua maupun walinya. Jadi legal standing bukan setiap orang tetapi orang yang menjadi korban,” kata mantan Ketua PWI Jaya ini.

Sedangkan lanjutnya, PPRA yang dikeluarkan Dewan Pers legal standing pada setiap orang. Hal ini mengacu pada Pasal 17 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, mengenai peran serta masyarakat.

Namun berbeda dengan UU SPPA, PPRA sanksinya berbentuk teguran atau peringatan kepada media oleh Dewan Pers atas laporan masyarakat karena produk jurnalistik melanggar.

Namun demikian menurut dia, seiring perkembangan zaman dan sosialiasi Hak Anak yang terus diberikan kepada masyarakat baik oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Pemda, kesadaran menggunakan UU SPPA akan tumbuh.

Media kata dia, harus waspada menghadapi persoalan hukum terkait identitas anak berhadapan dengan hukum, dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

“Apalagi Pasal 19 Jo Pasal 97 UU SPPA bisa mengancam reporter, redaksi dan penanggung jawab secara bersama berdasarkan Pasal 55 KUHP,” pungkasnya.
(amy)

Baca juga :  Sudin Bina Marga Jakpus akan Revitalisasi Lima Trotoar di Wilayahnya

Berita Terkait

PT KCN Salurkan Dana CSR untuk Bangun Panggung Permanen di RW 011 Rusunawa Marunda
Gawat! Jaktim Darurat Pil Koplo, Pedagang Akui Koordinasi dengan APH
Pemerintah Abai Harga Bawang Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar
Dukungan ke Iqbal Irsyad Sebagai Ketua PWI Jaya Semakin Besar dan Kuat
Ketua Umum PWI Buka Pra-UKW Riau dan Papua Tengah Diikuti oleh 60 Peserta
Tradisi Lebaran ala Betawi, Warga Duri Kosambi Jalani Halal Bihalal Selama 7 Hari
Jelang Lebaran, Yayasan Wijaya Peduli Bangsa Menabur Kasih di TPST Bantar Gebang
Jelang Hari Raya Majalah Exclusive Komunitas Todays Kembali Bagikan Sembako

Berita Terkait

Kamis, 25 April 2024 - 09:38 WIB

Tiga Perwira TNI AD Raih Cumlaude Gelar Doktor di Universitas Gajah Mada

Kamis, 25 April 2024 - 09:14 WIB

Tindak Tegas, Pilar Gunting Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Rabu, 24 April 2024 - 18:31 WIB

Pemkot Tangsel Raih Penghargaan Standar Pelayanan Minimal Kategori Terbaik se-Indonesia

Rabu, 24 April 2024 - 17:25 WIB

Kota Tangerang dan Kota Yantai Sepakat Jadi Sister City

Rabu, 24 April 2024 - 17:15 WIB

Wakili Dandim Kasdim Tigaraksa Pimpin Apel PAM RI1

Rabu, 24 April 2024 - 17:05 WIB

Tono Darussalam Ketua MPC PP Kota Tangerang : Aset Pemkab Ratusan Milyar Terbengkalai dan Kumuh

Rabu, 24 April 2024 - 15:55 WIB

Sadis, Tante Kandung Habisi Nyawa Bocah 7 Tahun

Selasa, 23 April 2024 - 21:03 WIB

Lewat Perwal No.47 Tahun 2019, Senjata Pemkot Tangsel Berantas Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Berita Terbaru

Regional

Tindak Tegas, Pilar Gunting Kabel Fiber Optik yang Semrawut

Kamis, 25 Apr 2024 - 09:14 WIB

Regional

Kota Tangerang dan Kota Yantai Sepakat Jadi Sister City

Rabu, 24 Apr 2024 - 17:25 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca