Kamsul Hasan, Dosen IISIP Jakarta: Penyegaran Ahli Pers Harus Ikuti Perkembangan Hukum

- Jurnalis

Kamis, 23 Januari 2020 - 12:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Poto: Kamsul Hasan.bersama Agi Sugiyanto saat diskusi bisnis era digital, kejahatan dan ancamannya.

ifakta.co, Jakarta – Dewan Pers berencana akan mengadakan Penyegaran Ahli Pers pada Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 7 Februari 2020 mendatang.

Hal itu membuat Staff Pengajar dan Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IIPIS) Jakarta Kamsul Hasan tergelitik pikirannya.

Kamsul mempertanyakan, materi apa yang akan disegarkan. Apakah materi UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) akan masuk kurikulum penyegaran.

“Sebagaimana kita pahami pada 9 Februari 2019 tahun lalu di HPN Surabaya, Dewan Pers menetapkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang bersumber dari UU SPPA,” ujar salah satu penguji materi Ujian Kompetesi Wartawan (UKW) ini kepada ifakta.co, Kamis 23 Januari 2020 pagi.

Selama ini menurut dia, pelatihan ahli pers belum pernah membahas kedudukan hukum UU SPPA yang lebih tinggi dari UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Apakah ini akan dibahas ?” tanyanya.

Pemahaman ahli pers selama ini berpusat pada UU Pers dan KEJ saja. Padahal kata dia Dewan Pers sendiri secara tidak langsung sudah mengaku KEJ “jadul (jaman dulu)” alias ketinggalan zaman.

Penasehat hukum di Harian Pos Kota ini menjelaskan, lahirnya Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) pada tahun 2011 jelas memberikan interupsi terhadap Pasal 1 dan Pasal 3 KEJ melalui Butir 2 PPMS.

“Keberimbangan berita dan uji informasi (konfirmasi dan klarifikasi) yang wajib pada era cetak menjadi upaya atau usaha melakukan itu pada era media digital,” ujarnya.

Selain Pasal 1 dan Pasal 3, Pasal 5 KEJ, menurutnya, malah definisinya dikoreksi oleh Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). KEJ yang bersumber pada KUHP dikoreksi dengan UU SPPA.

Kamsul mendefinisikan, pada Pasal 5 KEJ, anak adalah mereka yang belum berusia 16 tahun dan belum menikah. Ini syarat kumulatif yang harus dipenuhi bila ingin disebut anak.

“Sementara PPRA, definisikan anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan tidak membatalkan status anak meski sudah menikah bahkan punya anak pada usia anak,” imbuhnya.

Aktivis Peneliti Kebebasan Pers ini juga menjelaskan, koreksi lain selain dari segi usia juga status anak. Pasal 5 KEJ hanya anak pelaku, sementara PPRA merahasiakan identitas baik anak pelaku, sebagai korban maupun saksi tindak pidana.

Delik Membuka Identitas Anak

“Sejumlah wartawan bertanya kepada saya apa delik hukum membuka identitas anak ? Apakah hanya pelanggaran PPRA atau dapat dipidana,” ujarnya.

Menurut dia, membuka identitas anak yang berhadapan dengan hukum pasca UU SPPA adalah perbuatan pidana namun deliknya aduan.

Itu artinya bila selama ini masih banyak media melanggar Pasal 19 namun belum dikenakan sanksi Pasal 97 UU SPPA karena belum diadukan oleh korbannya.

Legal standing dari pasal ini adalah anak yang dibuka identitasnya atau orang tua maupun walinya. Jadi legal standing bukan setiap orang tetapi orang yang menjadi korban,” kata mantan Ketua PWI Jaya ini.

Sedangkan lanjutnya, PPRA yang dikeluarkan Dewan Pers legal standing pada setiap orang. Hal ini mengacu pada Pasal 17 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, mengenai peran serta masyarakat.

Namun berbeda dengan UU SPPA, PPRA sanksinya berbentuk teguran atau peringatan kepada media oleh Dewan Pers atas laporan masyarakat karena produk jurnalistik melanggar.

Namun demikian menurut dia, seiring perkembangan zaman dan sosialiasi Hak Anak yang terus diberikan kepada masyarakat baik oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Pemda, kesadaran menggunakan UU SPPA akan tumbuh.

Media kata dia, harus waspada menghadapi persoalan hukum terkait identitas anak berhadapan dengan hukum, dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

“Apalagi Pasal 19 Jo Pasal 97 UU SPPA bisa mengancam reporter, redaksi dan penanggung jawab secara bersama berdasarkan Pasal 55 KUHP,” pungkasnya.
(amy)

Baca juga :  Sudin Bina Marga Jakpus akan Revitalisasi Lima Trotoar di Wilayahnya

Berita Terkait

Satpol PP Tak Punya Nyali Bongkar Reklame di Kodim 0503/JB yang Langgar Pergub
Warga Binaan Lapas Narkotika DKI Rayakan Kathina Puja 2567 B.E
Revi Zulkarnain Terus Hijaukan Terminal Kalideres dengan Tanaman Produktip
Caleg Lala Komalawati Gelar Pertemuan dengan Ojol Tambora
Lestarikan Bumi, Kecamatan Kalideres Ikut Gerakan Tanam Pohon Serentak bersama Presiden Jokowi
Arena Gantangan Burung di Gor Cendrawasih Diduga Curi Listrik, Aktivis Minta Diproses Hukum
Lurah Kamal Tanam Pohon di Botanical Garden di Hari Tanam Pohon Sedunia
Pemkot Jaksel Tanam 3.130 Bibit Pohon untuk Peringati Hari Menanam Pohon

Berita Terkait

Kamis, 30 November 2023 - 09:35 WIB

Warga Binaan Lapas Narkotika DKI Rayakan Kathina Puja 2567 B.E

Kamis, 30 November 2023 - 08:13 WIB

Revi Zulkarnain Terus Hijaukan Terminal Kalideres dengan Tanaman Produktip

Kamis, 30 November 2023 - 07:50 WIB

Caleg Lala Komalawati Gelar Pertemuan dengan Ojol Tambora

Rabu, 29 November 2023 - 21:42 WIB

Lestarikan Bumi, Kecamatan Kalideres Ikut Gerakan Tanam Pohon Serentak bersama Presiden Jokowi

Rabu, 29 November 2023 - 18:35 WIB

Arena Gantangan Burung di Gor Cendrawasih Diduga Curi Listrik, Aktivis Minta Diproses Hukum

Rabu, 29 November 2023 - 16:05 WIB

Lurah Kamal Tanam Pohon di Botanical Garden di Hari Tanam Pohon Sedunia

Rabu, 29 November 2023 - 13:32 WIB

Pemkot Jaksel Tanam 3.130 Bibit Pohon untuk Peringati Hari Menanam Pohon

Selasa, 28 November 2023 - 18:42 WIB

Reklame Warna Warni Advertising di Kodim Jakbar Diduga Ilegal

Berita Terbaru

Kolase: Timnas Indonesia Piala Asia 2023 (Poto:Bola.com)

Olahraga

Jadwal Laga Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar

Minggu, 3 Des 2023 - 16:31 WIB

PLTU Banjarsari raih penghargaan CSR Indonesia Award di Cabor Panjat Tebing. (Foto: Istimewa)

Olahraga

Keren! PLTU Banjarsari Raih Penghargaan CSR Indonesia Award

Jumat, 1 Des 2023 - 17:05 WIB