Menko Polhukam Dukung 5 Program Prioritas Pembangunan Nasional

- Jurnalis

Kamis, 14 November 2019 - 22:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

iFAKTA.CO, BOGOR – Pada Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda, Menreri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan kebijakan Kemenko Polhukam dalam mendukung 5 Program Prioritas Pembangunan Nasional. Dikatakan, setidaknya ada empat hal yang akan ditangani.

“Pidato Presiden sudah jelas bagaimana arah kebijakannya, setidaknya ada empat hal yang minta ditangani dengan sebaik-baiknya, yaitu persepsi penegakan hukum kita, karena persepsinya di bawah 50 persen sehingga harus diperbaiki,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Kemudian membangun perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan menyelesaikan kasus HAM masa lalu, penguatan lembaga penegak hukum, dan masalah radikalisasi.

Menko Polhukam mengatakan, dari keempat permasalahan tersebut dapat dilihat ada dua permasalahan utama yang menghambat kelancaran ekonomi dan investasi. Ia pun meminta agar melibatkan Kepala Daerah dan Unsur Forkopimda dalam menyelesaikannya.

“Pertama masalah substansi aturan hukum dan kedua lembaga penegak hukum,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurut Menko Polhukam, substansi aturan ini kerap menjadi masalah karena dapat menghambat misalnya investasi. Dikatakan, banyak hukum atau aturan perundang-undang yang bertentangan satu sama lain dan juga saling tumpang tindih.

“Omnibus Law ini menyelesaikan masalah hukum dalam satu praktik,” katanya.

Sementara terkait lembaga penegak hukum, Menko Polhukam mengatakan masih adanya perilaku koruptif di lingkungan aparat penegak hukum. Akibatnya, laju pemerintahan menjadi terhambat.

“Laju pemerintahan juga dihambat oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak profesional, yang korup,” katanya.

Menko mencontohkan kasus yang selama ini sering terjadi, seseorang yang tidak pernah menjual tanah, tiba-tiba hak kepemilikan tanahnya beralih ke pengembang. Padahal, orang tersebut membayar pajak bumi bangunan setiap tahun dan punya bukti-bukti.

Akan tetapi saat melapor ke pihak kepolisian, orang itu justru diusir dan dituding merampas tanah milik orang lain. Padahal, tanah tersebut adalah tanah turun temurun milik orang tersebut.

“Kasus ini ada juga di Jakarta. Saya bawa itu ke Ketua MA, waktu itu saya Ketua MK masih punya pengaruh, saya bilang, ‘Pak ini ada orang Betawi tanahnya dirampas pengembang, ketika dia lapor polisi tanahnya malah diproses pengadilan masuk penjara’. Dan di MA akhirnya bebas tetapi tidak tahu nasib tanahnya sekarang,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Selain itu, kata Menko Polhukam, banyak juga putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak bisa dieksekusi. Hal ini disebabkan karena perilaku korupsi.

“Saya ingin supaya perilaku koruptif di lingkungan aparat penegak hukum hilang supaya laju pemerintahan terus berkembang. Sehingga hukum itu tidak tegak, terkesan orang kalau punya masalah hukum takut, misalkan benar jadi salah. Ini tidak sebentar memang, tetapi kalau punya tekad bisa,” kata Menko Polhukam Mahfud MD. (jpp/asep)

Baca juga :  Resto Sambal Bakar Indonesia Buka Cabang di Jl. Peta Barat Kalideres

Berita Terkait

Budidaya Tanaman Hias Ruang Tanam Jakarta Populer Diburu Selebriti, Begini Kata Pemiliknya
Bang Gondrong dan Lurah Kalideres Nikmat Banget Santap Soto Betawi Pak Hasan
Review Bang Gondrong dan Revi Zulkarnain Makan Soto Tangkar Jasinga Putra di Terminal Kalideres: Rasanya ini, Merem Melek!
Ketua PWI Jakbar Ajak Bang Gondrong Review Jujur Restoran Bebek dan Ayam Kampung Mas Budi
DPP PUI Apresiasi Kapolri Berikan Puluhan Ribu Bantuan Paket Sembako
Jangan Dibuang! Punya Uang Koin Kuno Rp 1000 Ini Kalau Dijual Laku Segini
Tawarkan Promo Buy 1 Get 1, RamenYa! Buka Outlet Baru di The Amboja Jaktim
Road To Ramadhan 2024, Produsen Olahan Ayam Fiesta Gelar Fun Gathering

Berita Terkait

Kamis, 21 Maret 2024 - 15:30 WIB

Wijayanto Samirin, Analisis Pasca Pemilu: Momen Penentu Bagi Indonesia

Jumat, 19 Januari 2024 - 14:31 WIB

Peran Pendidikan Politik Harus Mulai Diseriusi

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:16 WIB

AWK Berkelit Kasus Penutup Kepala itu Topi

Selasa, 12 Desember 2023 - 11:12 WIB

Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan, SH.,MH: UKW dan KKNI, Apa yang Membedakan?

Sabtu, 21 Oktober 2023 - 14:16 WIB

Penyebab dan Dampak Konflik Israel-Palestina pada Oktober 2023

Rabu, 19 April 2023 - 11:21 WIB

Tumpang Tindih UU No.37/2004 tentang PKPU dan Kepailitan dengan Hak Eksekutorial

Minggu, 26 Maret 2023 - 13:42 WIB

Bongkar Transaksi 300 T, Romo Benny Sebut Mahfud MD Gunakan Politik Ilahi

Minggu, 26 Maret 2023 - 12:59 WIB

Penegakan Hukum yang Bermasalah di Indonesia

Berita Terbaru

Regional

Tukang Becak di Teluknaga Butuh Perhatian Pemerintah

Kamis, 30 Mei 2024 - 22:05 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca