JAKARTA, ifakta.co – Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempertimbangkan penundaan sidang pemilihan wakil presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Menurutnya, jadwal tersebut berisiko menimbulkan persoalan prosedural apabila tenggat pengusulan calon tidak dipenuhi.

Doli menyampaikan pandangannya setelah muncul penafsiran bahwa aturan mewajibkan Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang paripurna. Ia menilai penghitungan tenggat harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, bukan sekadar jumlah hari kalender.

“Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna,” kata Doli ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (20/11).

Anggota Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi itu mengatakan definisi hari dalam ketentuan terkait merujuk pada hari kerja. Karena itu, ia menilai penyelenggara sidang perlu memastikan jadwal penyerahan nama dan pelaksanaan pemilihan benar-benar selaras.

“Jelas disebutkan di dalam ketentuan umumnya ya di paling bawah itu yang disebutnya hari itu adalah hari kerja,” ucap dia yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut.

Menurut penghitungan Doli, apabila sidang tetap digelar Rabu, 9 Desember, dua nama calon seharusnya sudah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 19 November. Ia menyebut tenggat itu telah terlewati tanpa adanya penyerahan nama.

Doli juga menyinggung agenda kunjungan luar negeri Presiden dalam beberapa waktu terakhir. Namun, ia menegaskan persoalan utama bukan aktivitas Presiden, melainkan kesesuaian tahapan pengusulan dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan.

“Berarti itu sudah lewat tenggat waktu kalau kemudian penyampaiannya setelah rapat itu gitu loh,” kata Doli.

Ia berharap MPR mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan sidang agar keputusan mengenai wakil presiden tidak menghadapi persoalan hukum di kemudian hari. Menurutnya, kehati-hatian diperlukan karena proses tersebut menyangkut jabatan konstitusional.

“Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif,” katanya.

Pandangan Doli sejalan dengan pendapat pakar hukum tata negara Mahfud MD yang sebelumnya menyoroti perbedaan antara 14 hari kerja dan 14 hari kalender. Mahfud merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengenai tata tertib.

Mahfud berpendapat sidang pada 9 Desember berpotensi tidak sah apabila pengusulan nama tidak memenuhi tenggat. Meski demikian, pernyataan Doli dan Mahfud merupakan pandangan mengenai prosedur, bukan keputusan resmi untuk mengubah jadwal.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, MPR belum disebut menetapkan penundaan sidang. Usulan Doli menambah perhatian terhadap perlunya kepastian tahapan sebelum pemilihan wakil presiden berlangsung.

(rom/mby)