JAKARTA HARI INI dikenal sebagai kota yang tidak pernah berhenti bergerak. Jalan raya dipenuhi kendaraan, gedung-gedung menjulang, dan pusat perdagangan terus berkembang. Namun, di balik kehidupan metropolitan tersebut, tersimpan salah satu kisah paling kelam dalam sejarah kota yang dahulu bernama Batavia.
Pada Oktober 1740, ribuan warga Tionghoa menjadi korban pembantaian di pusat kekuasaan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda yang menguasai Batavia dan berbagai wilayah perdagangan di Nusantara.
Peristiwa itu bukan sekadar kerusuhan biasa. Kekerasan berlangsung secara luas, menyasar penduduk berdasarkan identitas etnis, dan menelan korban dalam jumlah yang sangat besar.
Rumah-rumah dijarah, bangunan dibakar, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam pemberontakan ikut menjadi sasaran.
Sejumlah kajian sejarah memperkirakan sekitar 10.000 orang Tionghoa kehilangan nyawa dalam rangkaian kekerasan tersebut. Angka pastinya masih menjadi persoalan dalam penelitian sejarah, tetapi besarnya korban menunjukkan skala tragedi yang luar biasa.
Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai pembantaian Tionghoa Batavia 1740. Dalam berbagai tulisan sejarah, tragedi tersebut juga dihubungkan dengan sebutan Geger Pacinan atau Chinezenmoord.
Bagaimana sebuah kota yang dibangun sebagai pusat perdagangan internasional berubah menjadi tempat pembantaian massal? Mengapa komunitas yang selama puluhan tahun berperan penting dalam perekonomian Batavia justru menjadi sasaran kekerasan?
Jawabannya tidak dapat dilepaskan dari krisis ekonomi, kebijakan diskriminatif, ketakutan terhadap pemberontakan, dan pertikaian di antara para pejabat VOC sendiri.
Batavia, Kota Dagang yang Dibangun oleh Banyak Bangsa

Pada awal abad ke-18, Batavia merupakan salah satu pusat perdagangan penting di Asia.
VOC menjadikan kota tersebut sebagai markas utama kegiatan dagangnya di kawasan Asia sejak abad ke-17. Dari Batavia, perusahaan itu mengatur perdagangan rempah-rempah, tekstil, gula, dan berbagai komoditas lain.
Kota ini dihuni oleh masyarakat dari beragam latar belakang.
Orang-orang Eropa, Tionghoa, Melayu, Jawa, Bugis, Bali, dan berbagai kelompok lain hidup di dalam kota maupun kawasan sekitarnya.
Keberagaman tersebut menjadi salah satu ciri utama Batavia.
Di antara kelompok masyarakat yang memiliki peranan besar dalam perekonomian adalah komunitas Tionghoa.
Mereka terlibat dalam perdagangan, pengolahan gula, pertukangan, pertanian, distribusi barang, dan berbagai pekerjaan yang mendukung kehidupan kota.
Sebagian merupakan pedagang kaya dan pemilik usaha. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh, pengrajin, petani, atau pekerja dengan penghasilan terbatas.
Hubungan VOC dengan komunitas Tionghoa pada awalnya didorong oleh kepentingan ekonomi.
Perusahaan dagang tersebut membutuhkan tenaga kerja, keterampilan, dan jaringan perdagangan yang dimiliki para pendatang serta keturunan Tionghoa.
Namun, hubungan yang tampak saling menguntungkan itu tidak berarti seluruh penduduk memiliki kedudukan sosial dan politik yang setara.
VOC tetap memegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya harus mengikuti aturan kolonial.
Ketika keadaan ekonomi memburuk, hubungan yang sebelumnya terbangun melalui perdagangan mulai dipenuhi kecurigaan.
Industri Gula yang Pernah Membawa Kemakmuran
Salah satu sektor ekonomi penting di sekitar Batavia pada masa itu adalah industri gula.
Perkebunan tebu dan tempat pengolahan gula berkembang di kawasan luar tembok kota yang dikenal sebagai Ommelanden.
Banyak pengusaha Tionghoa mengelola penggilingan gula, sementara para pekerja dari berbagai latar belakang menggantungkan kehidupan pada sektor tersebut.
Gula menjadi komoditas yang diperdagangkan melalui jaringan VOC.
Selama permintaan pasar cukup kuat, kegiatan produksi mampu memberikan penghasilan bagi pemilik usaha dan pekerja.
Namun, keadaan berubah ketika perdagangan gula mengalami kesulitan.
Kebijakan harga, penguasaan jalur perdagangan oleh VOC, serta perubahan permintaan pasar membuat sejumlah perusahaan pengolahan gula tidak lagi mampu mempertahankan kegiatan usahanya.
Penggilingan mulai tutup dan kesempatan kerja berkurang.
Bagi buruh yang sebelumnya menggantungkan penghasilan pada industri gula, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber kehidupan.
Persoalan tersebut semakin rumit karena banyak pekerja tidak memiliki tanah atau cadangan ekonomi untuk bertahan dalam jangka panjang.
Krisis industri gula kemudian menimbulkan tekanan sosial di kawasan sekitar Batavia.
Jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan bertambah, sementara pemerintah kolonial tidak berhasil menyelesaikan persoalan secara efektif.
Situasi ekonomi yang memburuk menjadi salah satu latar belakang penting meningkatnya ketegangan antara komunitas Tionghoa dan VOC.
Kebijakan Izin Tinggal yang Menambah Keresahan

Masalah ekonomi bukan satu-satunya penyebab ketegangan.
VOC juga menerapkan kebijakan pengawasan terhadap penduduk Tionghoa, termasuk aturan mengenai izin tinggal.
Dalam berbagai kajian sejarah, salah satu instrumen pengawasan tersebut dikenal sebagai permissiebriefjes, yaitu surat izin yang digunakan untuk mengatur keberadaan orang Tionghoa di wilayah kekuasaan VOC.
Kebijakan itu memberikan ruang bagi aparat untuk memeriksa status penduduk dan mengambil tindakan terhadap mereka yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.
Dalam praktiknya, pelaksanaan aturan tersebut membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
Sejumlah pejabat memanfaatkan pemeriksaan dan pengurusan izin untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Penduduk yang tidak memiliki dokumen atau tidak mampu memenuhi tuntutan aparat menghadapi risiko penangkapan.
Keadaan ini menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.
Bagi pekerja yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, ancaman penangkapan dan pengusiran memperbesar ketidakpastian hidup.
Kebijakan pengawasan yang seharusnya digunakan untuk mengatur penduduk justru ikut memperburuk hubungan antara pemerintah kolonial dan komunitas Tionghoa.
Dalam kondisi seperti itu, kepercayaan terhadap aparat semakin melemah.
Ancaman Deportasi ke Ceylon
Ketegangan bertambah ketika VOC menjalankan kebijakan pemindahan paksa terhadap sebagian orang Tionghoa yang dianggap tidak memiliki izin atau tidak memenuhi ketentuan pemerintah.
Salah satu tujuan deportasi adalah Ceylon, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sri Lanka dan pada masa itu sebagian daerah pesisirnya berada di bawah kekuasaan VOC.































