JAKARTA, ifakta.co – Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan itu mengakhiri pembahasan panjang rancangan yang telah bergulir sejak 2008, sekaligus membuka perdebatan mengenai cakupan kejahatan dan batas kewenangan perampasan aset.

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 361 dari 573 anggota DPR. Seluruh fraksi yang mengikuti sidang menyatakan persetujuan ketika Puan meminta keputusan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Anggota panitia kerja dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut penyelesaian rancangan ini sebagai pencapaian setelah penantian bertahun-tahun. “Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujarnya.

Salah satu ketentuan mengatur pengambilan aset untuk mengganti kerugian korban, termasuk harta sah milik pelaku dalam kondisi tertentu. Pasal 5 mensyaratkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk perampasan jenis aset tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kewajaran.

Undang-undang ini juga mencakup tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kejahatan berbasis teknologi ikut menjadi sasaran. “Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset,” katanya.

Pasal 6 membuka kemungkinan perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam keadaan tertentu, antara lain ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Untuk mekanisme tersebut, undang-undang menetapkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.

Namun, substansi aturan tetap mendapat kritik. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Azhim, mempertanyakan tidak dimasukkannya konsep peningkatan kekayaan pejabat yang tidak wajar atau illicit enrichment. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan konsep itu tidak diadopsi karena menimbulkan perdebatan mengenai hak asasi manusia.

Selain mengatur perampasan, undang-undang memberi mandat pembentukan badan pengelola dan badan pengawas. Pengelolaan aset meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, serta penilaian sebelum dan setelah putusan pengadilan.

Aturan tersebut tidak berlaku surut. Pasal 72 membatasi penerapannya pada tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Pelaksanaan juga menunggu pembentukan lembaga terkait, dengan tenggat paling lama satu tahun sejak pengesahan.

Karena itu, pengesahan di DPR belum berarti seluruh mekanisme penyitaan langsung dapat dijalankan. Pemerintah masih perlu menyiapkan kelembagaan agar pengelolaan aset dan pengawasannya berlangsung sesuai ketentuan baru.

Pengaturan mengenai pengawasan menjadi bagian penting karena aset yang disita harus tetap dijaga nilainya sebelum diputuskan status akhirnya. Sementara itu, pembatasan waktu berlakunya aturan memastikan ketentuan baru tidak otomatis digunakan untuk perkara lama. Perbedaan pandangan mengenai kekayaan tidak wajar masih menjadi pekerjaan rumah bagi pembuat kebijakan.

(rom/mby)