BANYUMAS, ifakta.co – Puluhan warga mendatangi Polresta Banyumas untuk mencari keadilan setelah mengaku terjerat dugaan penipuan berkedok pengajuan kredit perbankan. Mereka melaporkan kasus yang menyeret nama mantan karyawan Bank Mandiri Taspen Purwokerto tersebut. Para korban memperkirakan total kerugian mencapai Rp2,6 miliar hingga Rp3 miliar.

Kedatangan mereka tidak sekadar untuk menyampaikan pengaduan. Para korban juga mengikuti audiensi langsung dengan Kapolresta Banyumas. Dalam pertemuan itu, mereka meminta kepolisian menindaklanjuti dugaan penipuan yang menyebabkan sejumlah warga menanggung utang dari beberapa sumber pembiayaan.

Salah seorang korban, Rusmiatin, warga Rawalo, menceritakan awal mula persoalan yang menimpa keluarganya. Saat itu, suaminya masih memiliki pinjaman di Bank Mandiri Taspen Purwokerto. Kemudian, pada 2026, seseorang bernama Dika diduga menawarkan skema pinjaman baru untuk melunasi kredit tersebut.

“Suami saya awalnya sudah memiliki kredit di Mandiri Taspen Purwokerto. Pada 2026 ini, kami dibujuk oleh Dika untuk mengajukan pinjaman di bank lain dengan dalih untuk melunasi kredit yang lama,” ungkap Rusmiatin.

Namun, rencana pelunasan tersebut tidak berjalan sebagaimana penjelasan awal. Dana dari pinjaman baru diduga tidak pernah masuk untuk membayar kewajiban suaminya. Sebaliknya, uang itu diduga justru berada dalam penguasaan Dika untuk kepentingan pribadi.

Rusmiatin mengaku sempat menerima arahan untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp400 juta. Akan tetapi, ia hanya menyetujui pengajuan senilai Rp200 juta. Persoalan kemudian semakin berat karena kredit lama suaminya belum lunas, sedangkan kewajiban membayar pinjaman baru terus berjalan.

Ia juga mengaku tidak menikmati uang hasil pinjaman tersebut. Meski begitu, Rusmiatin harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Akibatnya, keluarganya kini menghadapi kewajiban cicilan dari dua bank sekaligus.

Pengalaman Rusmiatin ternyata bukan kasus tunggal. Perwakilan korban, Naryati, menyebut sebanyak 31 orang datang ke Polresta Banyumas untuk menyampaikan pengaduan. Jumlah tersebut menjadi bagian dari pendataan sementara terhadap warga yang mengaku mengalami kerugian akibat dugaan praktik tersebut.

Naryati memperkirakan akumulasi kerugian para korban mencapai Rp2,6 miliar hingga Rp3 miliar. Selain menawarkan pinjaman baru, pelaku juga diduga meminta sejumlah korban menjual kendaraan atau menggunakan uang pribadi untuk memenuhi permintaan dana.

Kondisi itu membuat persoalan keuangan para korban semakin rumit. Sebagian warga harus membayar cicilan dari lebih dari satu pinjaman. Bahkan, pemotongan gaji untuk angsuran membuat penghasilan yang mereka terima setiap bulan semakin terbatas.

“Bahkan banyak korban yang gajinya sudah terpotong pihak bank hingga tinggal sedikit, tetapi masih dibebani cicilan baru di tempat lain karena diarahkan oleh pelaku. Beberapa bahkan terancam kehilangan tempat tinggal akibat sertifikat rumah mereka terancam dilelang,” jelas Naryati.

Korban Serahkan Bukti, Polisi Siapkan Penanganan Khusus

Dalam audiensi tersebut, para korban turut menyerahkan sejumlah dokumen untuk mendukung pengaduan. Dokumen itu meliputi surat kuasa dari penasihat hukum, fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), serta bukti transfer dan penerimaan uang.

Namun, pengumpulan bukti belum sepenuhnya berjalan lancar. Beberapa korban mengaku kesulitan menunjukkan dokumen transaksi karena mereka tidak menerima kuitansi atau tanda terima tertulis saat menyerahkan uang. Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam menghimpun bukti awal.

Kuasa hukum korban, Djoko Susanto, menjelaskan bahwa audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk meminta perhatian dan dukungan kepolisian. Ia menilai persoalan kliennya tidak hanya berkaitan dengan pinjaman perbankan. Sebab, dugaan kerugian juga mencakup dana pribadi, termasuk uang jaminan hari tua dan sumber keuangan lainnya.

Menurut Djoko, Kapolresta Banyumas memberikan respons positif terhadap pengaduan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kepolisian menyatakan kesiapan untuk membantu penanganan perkara melalui pembentukan tim khusus.

“Beliau sudah menerima kami dan siap mem-back-up. Penanganannya langsung dibagi melalui tim khusus, mencakup tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta tindak pidana umum terkait penipuan dan penggelapan,” kata Djoko.

Selanjutnya, tim kuasa hukum berencana menyampaikan laporan resmi mengenai dugaan kerugian yang bersumber dari dana pribadi. Laporan tersebut akan melengkapi pengaduan terkait persoalan kredit Bank Mandiri Taspen.

(naf/sib)