JAKARTA, ifakta.co – Ketentuan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang pengajar sekaligus aktivis, Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub, mengusulkan agar warga negara berusia 19 tahun dapat dipertimbangkan sebagai calon pemimpin nasional apabila memenuhi persyaratan kecakapan dan integritas.

Permohonan pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut telah teregistrasi pada Senin, 16 November 2026, dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026.

Saat ini, pasal yang dipersoalkan mengatur usia calon presiden dan calon wakil presiden paling rendah 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Pemohon menilai ukuran kepemimpinan tidak dapat hanya disandarkan pada usia biologis. Dalam permohonannya, ia menempatkan kemampuan berpikir, pengalaman, integritas moral, dan tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai unsur yang perlu dipertimbangkan.

“Bahwa negara hukum demokratis harus memberikan kesempatan yang adil kepada setiap warga negara berdasarkan persyaratan yang objektif dan proporsional,” demikian isi berkas permohonan yang dikutip Kamis (19/11/2026).

Menurut pemohon, pembatasan berdasarkan angka usia dapat mengesampingkan peluang sebagian warga negara yang dianggap mampu menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Ia meminta pengujian mengenai kesesuaian ketentuan tersebut dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan kesempatan.

Permohonan itu juga menyinggung praktik di sejumlah negara yang memungkinkan figur berusia relatif muda mengisi jabatan kepemimpinan. Pemohon menjadikan pengalaman internasional sebagai bahan pembanding, dengan tetap mengakui perbedaan sistem ketatanegaraan.

“Bahwa Pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon,” tulis pemohon.

Ia mengusulkan sejumlah kriteria yang dapat digunakan untuk menilai calon. Di antaranya kejujuran, kemampuan memegang amanah, kecerdasan intelektual, serta kesanggupan menjelaskan gagasan dan solusi atas persoalan kenegaraan.

Aspek lainnya meliputi kemampuan mengambil keputusan, memahami konstitusi dan hukum, serta menunjukkan komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menafsirkan kembali frasa mengenai usia paling rendah 40 tahun. Usulan itu dimaksudkan menambahkan jalur alternatif bagi calon berusia sedikitnya 19 tahun yang dinilai memenuhi kualitas kepemimpinan.

Gugatan ini tidak otomatis mengubah aturan pencalonan yang berlaku. Ketentuan usia tetap mengacu pada peraturan yang berlaku selama Mahkamah Konstitusi belum menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum terhadap pasal tersebut.

Proses selanjutnya berada di tangan MK, termasuk pemeriksaan argumentasi pemohon dan penilaian atas konstitusionalitas norma yang digugat. Hasil akhirnya baru dapat diketahui setelah proses persidangan serta pengucapan putusan.

Perkara ini menyangkut penafsiran persyaratan konstitusional dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun, usulan pemohon merupakan dalil yang masih harus diuji, sehingga tidak dapat dianggap sebagai ketentuan baru sebelum Mahkamah Konstitusi membuat keputusan.

(rom/mby)