JAKARTA, ifakta.co – Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan ketentuan baru mengenai penyelenggaraan sidang kode etik anggota Polri. Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2026, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) kini dapat diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik. Perubahan proses hukum internal itu menjadi perhatian menjelang sejumlah sidang etik terkait perkara dugaan penyadapan.

Peraturan tersebut ditandatangani Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Senin, 16 November 2026. Ketentuan baru itu merevisi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 mengenai kode etik profesi dan komisi kode etik Polri.

Pasal 59 ayat (2) aturan baru memberikan kemungkinan kepada terduga pelanggar untuk menghadiri sidang melalui sarana elektronik. Namun, mekanisme tersebut tidak dapat dijalankan secara otomatis karena membutuhkan persetujuan ketua majelis.

“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” demikian bunyi ketentuan dalam peraturan tersebut.

Selain kehadiran melalui media elektronik, aturan baru juga mengatur susunan majelis yang bertugas memeriksa perkara etik. Pasal 42 menyebut majelis terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.

Ketentuan kepangkatan bagi ketua serta anggota majelis ditetapkan dalam rentang tertentu terhadap pangkat terduga pelanggar. Pangkat mereka dapat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pihak yang diperiksa.

Pengaturan itu menjadi relevan dalam persiapan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sidang terkait perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Hingga pemberitaan Rabu (18/11/2026), kepolisian belum mengumumkan tanggal pasti maupun susunan majelis untuk persidangan tersebut. Penetapan majelis akan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam aturan terbaru.

Dalam perkara dugaan penyadapan, Bareskrim sebelumnya menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penyidik juga mengembangkan perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.

Kepolisian menyatakan tiga tersangka selain Slamet menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob. Slamet disebut masih menjalani perawatan kesehatan sehingga sidang etiknya belum dijadwalkan.

Sementara itu, Ahrie Sonta dan Eko Hadi disebut telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat melalui mekanisme etik. Proses etik berkaitan dengan disiplin dan profesi kepolisian, sedangkan pertanggungjawaban pidana tetap ditentukan melalui jalur hukum yang berbeda.

Dengan ketentuan baru tersebut, penyelenggaraan sidang melalui media elektronik menjadi salah satu pilihan prosedural. Namun, pelaksanaannya tetap mensyaratkan keputusan majelis sesuai ketentuan peraturan kepolisian.

(cin/wal)