JAKARTA, ifakta.co – Partai Gerindra menempatkan loyalitas kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu kriteria penting bagi calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong juga menekankan kemampuan bekerja sama dan mendukung percepatan program pemerintah. Kriteria itu disampaikan di tengah pembahasan pengganti wapres yang melibatkan partai-partai koalisi.
“Siapa pun yang didukung dan diputuskan oleh Presiden, insyaallah yang paling penting bagi kami Gerindra adalah orang-orang yang taat dan loyal terhadap Presiden,” ujar Bahtra dalam pernyataan Selasa (17/11).
Bahtra mengatakan loyalitas dan ketaatan merupakan karakter yang menurutnya telah dimiliki kader Gerindra. Karena itu, ia menilai aspek tersebut tidak lagi menjadi persoalan apabila calon yang dipilih berasal dari partainya.
“Kalau pada akhirnya kader Gerindra yang didukung, ya enggak usah ditanyakan lagi soal loyalitas dan ketaatannya terhadap Prabowo,” ungkapnya.
Selain hubungan politik dengan presiden, Bahtra menekankan pentingnya kemampuan membantu pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia mengaitkan kebutuhan itu dengan tantangan geopolitik, geoekonomi, ketidakpastian global, dan ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah.
“Siapa pun yang pada akhirnya dipilih untuk mendampingi Presiden Prabowo harus memudahkan Presiden, harus menjadi ya pembantu Presiden yang supaya bagaimana program-program kerja itu bisa lebih dipercepat lagi,” kata Bahtra.
Ia menegaskan bahwa penentuan nama pada akhirnya diserahkan kepada Prabowo. Menurut Bahtra, presiden akan mempertimbangkan sosok yang dinilai paling sesuai untuk mendampingi pelaksanaan tugas negara.
“Semua keputusan itu kita serahkan kepada Presiden, dan tentu kami yakin dan percaya Presiden juga pada saatnya nanti akan memutuskan siapa yang paling pas, siapa yang paling layak untuk mendampingi beliau,” ucapnya.
Pembicaraan mengenai calon wakil presiden berlangsung setelah MPR menyusun jadwal proses pengisian jabatan. Sidang Paripurna MPR untuk pemilihan dan pelantikan wakil presiden dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Sesuai jadwal yang disebutkan, presiden perlu menyampaikan dua nama usulan calon kepada MPR paling lambat Rabu, 25 November 2026. Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.
Pernyataan Bahtra merupakan pandangan politik partai mengenai sosok calon. Penetapan dan pengisian jabatan wakil presiden tetap memerlukan proses kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
(rom/mby)






























