JAKARTA, ifakta.co – Tiga warga negara mengajukan uji materi aturan hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan itu menyoroti belum jelasnya ukuran pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, di tengah pembahasan pensiun pejabat negara serta perkembangan hak mantan wapres.

Permohonan tersebut telah terdaftar pada Senin (16/11/2026) dengan nomor perkara 428/PUU-XXIV/2026. Data registrasi resmi MK mencantumkan pemohon I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Try Fosa Sianipar.

Ketiganya menguji Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan atau Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan yang dipersoalkan berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.”

Dalam penjelasan pasal, pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya dianggap dilakukan dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan sebaliknya secara tegas melalui ketetapannya.

Para pemohon menilai ketentuan tersebut belum menyediakan parameter hukum yang cukup rinci untuk menentukan kondisi pemberhentian tidak dengan hormat. Mereka menghubungkan persoalan itu dengan jaminan kepastian hukum menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Norma tersebut justru mengembalikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menafsirkan keadaan seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat,” dikutip dari dokumen permohonan, Selasa (17/11).

Menurut pemohon, tidak adanya kualifikasi objektif berpotensi membuat penentuan status pemberhentian bergantung pada pertimbangan politik. Mereka meminta agar norma tersebut memberi batasan yang lebih terukur.

Dalam dokumen permohonan, penggugat juga menyinggung dinamika mengenai Gibran Rakabuming Raka. Mereka menjadikannya sebagai contoh pertanyaan mengenai status pemberhentian seorang wakil presiden dan konsekuensinya terhadap hak pensiun.

“Pertanyaan fundamental yang lahir dari peristiwa semacam ini adalah: jika skenario pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi, maka manakala ditarik pada ujung prosesnya, kategori pemberhentian apakah yang akan disematkan kepada yang bersangkutan? Apakah ia dikategorikan sebagai pemberhentian ‘dengan hormat’ atau ‘tidak dengan hormat’?” dikutip dari permohonan

Para pemohon pada pokoknya meminta MK menyatakan pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai alternatif, mereka mengusulkan penafsiran bersyarat yang memperjelas kategori pemberhentian.

Dalam usulan tersebut, pemberhentian dengan hormat antara lain mencakup meninggal dunia, pengunduran diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pemberhentian bukan karena pelanggaran.

Sementara itu, kategori pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan meliputi tindak pidana tertentu, pelanggaran sumpah atau janji jabatan, serta perbuatan tercela. Seluruhnya masih berupa permintaan para pemohon, bukan perubahan hukum yang telah diputuskan.

Perkara tersebut kini berada dalam proses pengujian di MK. Hakim konstitusi yang nantinya menentukan apakah permohonan itu beralasan menurut hukum dan bagaimana ketentuan terkait hak pensiun harus dimaknai.

(rom/mby)