JAKARTA, ifakta.co – Korlantas Polri memastikan masa berlaku SIM tetap lima tahun. Pemegang Surat Izin Mengemudi masih perlu memperpanjang dokumennya dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan. Wacana SIM seumur hidup dan SIM gratis belum berlaku.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menyampaikan penjelasan itu dalam Dialog Korlantas Polri di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia mengatakan pengurusan SIM tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan penerbitan dan penandaan SIM diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 beserta perubahannya.
“Yang kedua, itu masih berlaku 5 tahun,” kata Aries saat menjelaskan aturan masa berlaku SIM dalam dialog tersebut. Bagi pemegang SIM, penjelasan itu berarti tanggal kedaluwarsa pada kartu masih menjadi acuan untuk menyiapkan perpanjangan. Wacana penghapusan biaya juga belum mengubah kewajiban pembayaran PNBP.
Pasal 4 Perpol tersebut menghitung masa berlaku SIM kendaraan bermotor perseorangan dan umum sejak tanggal penerbitan. Pemegang SIM dapat mengajukan perpanjangan sebelum masa berlakunya habis. Jika sudah lewat, pemegang SIM pada umumnya harus mengajukan penerbitan baru. Aturan itu memungkinkan pengecualian dalam keadaan kahar berdasarkan keputusan Kakorlantas Polri.
Korlantas sebelumnya juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai unggahan yang menawarkan layanan SIM gratis lewat tautan pendaftaran pada profil media sosial. Besaran PNBP untuk layanan SIM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020. Informasi mengenai perubahan tarif atau kebijakan baru dapat diperiksa melalui kanal resmi kepolisian.
Dalam dialog yang sama, Aries menjelaskan rencana Korlantas untuk mencatat perilaku pengemudi lewat Traffic Attitude Record atau TAR. Sistem itu dirancang untuk mengaitkan rekam jejak berkendara dengan penghargaan atau sanksi. Salah satu mekanisme yang disiapkan adalah pemberian poin penalti atas pelanggaran lalu lintas.
Menurut Aries, kepolisian mempertimbangkan kemudahan perpanjangan bagi pengemudi yang konsisten tertib di jalan. Dalam skema yang dijelaskan, pengemudi dengan akumulasi poin penalti hingga batas tertentu dapat diwajibkan mengikuti ujian ulang. Dengan begitu, riwayat berkendara ikut dipertimbangkan saat pemilik SIM mengurus perpanjangan.
Pencabutan SIM juga dapat terjadi pada perkara tertentu melalui proses hukum. Aries mencontohkan perkara tabrak lari ketika pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan SIM. Dalam contoh itu, pencabutan bergantung pada putusan pengadilan.
Peraturan kepolisian juga memuat ketentuan pencatatan poin atas pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Peraturan tersebut mengatur akumulasi poin untuk pelanggaran berulang dan mencantumkan putusan pengadilan sebagai salah satu dasar pencabutan SIM. Rencana pengembangan TAR yang disampaikan Aries menempatkan pencatatan perilaku pengemudi dalam pembahasan layanan SIM ke depan.
Penjelasan soal poin penalti merupakan bagian dari rencana pengembangan catatan perilaku pengemudi. Untuk pengurusan SIM saat ini, pemegang dokumen tetap mengikuti masa berlaku lima tahun dan prosedur perpanjangan yang berlaku.
(mby/mby)
