BANYUMAS, ifakta.co – Perkara sengketa uang Rp275 juta antara seorang pensiunan bernama Mulyono dan Nurma Handika Sari alias Dika segera mencapai babak akhir di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Setelah para pihak menyerahkan kesimpulan, majelis hakim bersiap membacakan putusan atas gugatan perdata tersebut.
Perselisihan ini bermula pada April 2025. Saat itu, Mulyono menerima fasilitas kredit dari Bank Mandiri Taspen. Setelah pencairan kredit, ia menyerahkan uang Rp275 juta kepada Dika, pemilik restoran Kedai Tuas. Penyerahan uang tersebut berkaitan dengan janji Dika yang menyatakan sanggup membatalkan kredit milik Mulyono.
Namun, janji itu tidak kunjung terwujud. Mulyono kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui kuasa hukumnya, Djoko Susanto. Dalam gugatan tersebut, ia mendalilkan Dika melakukan wanprestasi atau ingkar janji.
Meski demikian, pokok tuntutan dalam perkara ini tidak hanya menyangkut pengembalian uang Rp275 juta. Mulyono juga mempersoalkan pembatalan perjanjian kredit dengan pihak bank. Hal tersebut menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian dalam persidangan.
Di sisi lain, persidangan mengungkap pengakuan Mulyono bahwa perjanjian kredit dengan bank telah memenuhi ketentuan dan tidak melanggar kepatutan. Bukti rekening koran juga memperlihatkan pencairan fasilitas kredit tersebut. Mulyono menggunakan dana itu sebagai modal pembangunan rumah kontrakan.
Perkara perdata ini juga berkaitan dengan proses pidana yang menjerat Dika. Pada Oktober 2026, PN Purwokerto menyatakan Dika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan serta penggelapan dana milik para pensiunan.
Majelis hakim dalam perkara pidana tersebut menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 10 bulan kepada Dika. Selain itu, hakim memerintahkan Dika membayar kerugian para korban.
Putusan pidana itu turut menyatakan Bank Mandiri Taspen tidak terlibat dalam tindak pidana yang Dika lakukan. Dika sendiri diketahui merupakan mantan karyawan bank tersebut. Majelis hakim juga menyatakan proses verifikasi kredit telah berjalan sesuai ketentuan. Dalam proses itu, tidak ditemukan malapraktik administrasi maupun cacat prosedur.
Kuasa Hukum Bank Soroti Ketidaksesuaian Gugatan
Kuasa hukum Bank Mandiri Taspen, Jeffry MH, menilai gugatan perdata Mulyono memiliki persoalan dalam penyusunan dasar gugatan atau posita dan tuntutan atau petitum. Menurutnya, kedua bagian tersebut tidak saling mendukung karena penggugat meminta sesuatu yang tidak memiliki uraian dalam dasar gugatannya.
“Terbukti antara posita dan petitum tidak saling mendukung. Penggugat meminta sesuatu dalam petitum yang tidak pernah diuraikan dalam positanya. Hal ini membuat gugatan tersebut kabur,” kata Jeffry.
Ia menjelaskan bahwa uraian gugatan tidak memuat dalil yang menyatakan turut tergugat melakukan wanprestasi. Selain itu, petitum juga tidak meminta majelis hakim menyatakan turut tergugat melakukan ingkar janji. Namun, penggugat justru mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak-pihak yang berkedudukan sebagai turut tergugat.
Untuk memperkuat pendapatnya, Jeffry merujuk doktrin hukum acara perdata yang ditulis Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Ia menjelaskan bahwa penggugat dapat menarik pihak sebagai turut tergugat untuk melengkapi pihak dalam perkara. Langkah tersebut bertujuan mencegah kekurangan pihak dalam proses persidangan.
Menurut doktrin tersebut, kedudukan turut tergugat pada prinsipnya sebatas pihak yang dimohonkan untuk tunduk dan menaati putusan hakim. Karena itu, Jeffry mempertanyakan tuntutan ganti rugi terhadap turut tergugat apabila penggugat tidak menguraikan dasar wanprestasi dalam gugatannya.
“Kejanggalan ini makin mencolok karena alih-alih mengejar pemulihan hak finansial secara langsung kepada Nurma Handika Sari, terpidana yang sudah terbukti menipu dan diperintahkan hakim PN Purwokerto membayar ganti rugi, penggugat malah membelokkan bidikan ganti rugi ke pihak lain yang kedudukannya hanya sebagai turut tergugat,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat sekaligus praktisi hukum Sri Wityasno menyarankan para pensiunan korban penipuan agar mengutamakan langkah hukum untuk memperoleh kembali kerugian mereka dari Dika. Menurutnya, putusan pidana PN Purwokerto telah memberikan dasar hukum terkait tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Dika terhadap para korban.
“Nasabah berhak melakukan upaya hukum apa pun untuk memulihkan kerugiannya. Namun, upaya tersebut akan lebih tepat jika ditujukan kepada terpidana Dika, sebab sudah ada landasan hukum yang kuat berupa vonis pengadilan dan terlebih yang bersangkutan sudah mengakui aksi penipuannya,” kata Sri.
Kini, perkara perdata Mulyono memasuki tahap akhir setelah para pihak menyampaikan kesimpulan. Majelis hakim PN Purwokerto akan menentukan hasil gugatan melalui putusan yang akan datang. Putusan tersebut sekaligus menjadi penentu atas tuntutan Mulyono terkait uang Rp275 juta dan persoalan perjanjian kredit yang menjadi pokok sengketa.
(sib/lex)
