JAKARTA, ifakta.co – Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat penyerahan usulan di Jakarta pada Rabu (11/11/2026), para pengusul menyampaikan alasan mereka, termasuk putusan pengadilan atas dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal menerima usulan tersebut. Saan mengatakan jumlah penanda tangan melampaui syarat minimum 25 anggota. Dukungan itu merupakan dukungan atas pengajuan usul, yang masih memerlukan pembahasan dan keputusan DPR.
Perwakilan pengusul dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, mengatakan polemik dokumen pendidikan Gibran perlu segera diselesaikan. Ia menilai perdebatan yang berlarut menyita energi tanpa memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Sebanyak 18 legislator PKB ikut menandatangani dokumen tersebut.
Ahmad Doli Kurnia, yang mewakili 11 legislator Golkar, mengatakan para penanda tangan dari fraksinya mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurut Doli, putusan itu dan desakan masyarakat menjadi alasan DPR perlu mengambil sikap.
Perwakilan 19 anggota NasDem, Sugeng Suparwoto, meminta DPR segera menindaklanjuti usulan tersebut. “Untuk itu agar semua proses dipercepat agar tidak menyandera kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Sugeng.
Mardani Ali Sera, yang mewakili 28 anggota PKS, menilai persoalan itu menyangkut syarat jabatan dan kepatutan seorang pejabat publik. Sarifuddin Sudding dari PAN juga mempersoalkan pemenuhan syarat jabatan setelah MA membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Benny K Harman, yang mewakili 18 anggota Demokrat, meminta usulan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Azis Subekti, yang mewakili 11 anggota Gerindra, mengatakan kelompoknya ikut menandatangani usulan agar polemik itu segera berakhir. Dari PDIP, 14 anggota ikut menandatangani dokumen.
Para pengusul merujuk pada putusan MK pada 6 Oktober serta putusan kasasi MA pada 30 Oktober. MK menolak pokok gugatan tetapi menyoroti ketiadaan bukti kelulusan setara SMA dalam perkara itu. MA kemudian membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan.
Pandangan legislator tentang konsekuensi kedua putusan itu menjadi dasar mereka meminta DPR menggunakan HMP. Dokumen usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diteruskan ke rapat paripurna.
(lex/mby)
