JAKARTA, ifakta.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) kategori terbaik se-Jawa Bali dari pemerintah pusat.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Penyerahan penghargaan tersebut disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
Iklan
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima Pemkab Tangerang. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas transformasi digital, khususnya dalam pelayanan dan transaksi keuangan daerah.
“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan TP2DD kategori terbaik se-Jawa Bali dari Bapak Menko Bidang Perekonomian juga dari Bapak Menteri Dalam Negeri,” ujar Maesyal Rasyid.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang dinilai telah membangun sinergi dalam penerapan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Maesyal juga mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan sistem pembayaran dan pelayanan berbasis digital.
“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang kita raih hari ini. Penghargaan ini adalah bukti nyata teman-teman dari Bapenda dan OPD lainnya telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga atas partisipasi masyarakat yang telah melaksanakan program ini,” katanya.
Menurut Maesyal, penerapan berbagai aplikasi digital dalam pelayanan transaksi keuangan daerah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Warga dapat mengakses informasi mengenai kewajiban pajak sekaligus melakukan pembayaran melalui kanal digital yang telah disediakan tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda.
“Alhamdulillah fungsi pelayanan ini bermanfaat. Kecepatan, transparansi dan kemudahan dari sistem ini bisa dirasakan langsung masyarakat. Semoga program digitalisasi keuangan ini terus ditingkatkan lagi oleh Bapenda dan OPD terkait lainnya,” ujarnya.
Dorong Sinergi Pusat dan Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Rakornas Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menekankan pentingnya koordinasi dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital.
“Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45 persen dan inflasi 3,19 persen. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menyampaikan sejumlah langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi, di antaranya penyaluran PKH tahap ketiga kepada 27,13 juta keluarga penerima manfaat, bantuan beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026 sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,2 juta penerima, serta penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah terus mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam menjaga konsumsi rumah tangga, mengoptimalkan belanja daerah, serta mendorong aktivitas sektor swasta.
Menurut Tito, kemudahan perizinan juga menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk memperkuat investasi dan mendorong hilirisasi di daerah.
“Selanjutnya adalah mempermudah perizinan dalam rangka untuk memperkuat investasi, dan bagaimana mendorong hilirisasi daerah dengan ide-ide kreatif daerah sehingga ada potensi ekspor kita dari daerah untuk ke luar,” kata Tito.
Penghargaan TP2DD tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih mudah, transparan dan efisien.
Bagi Pemkab Tangerang, penghargaan tersebut menjadi momentum untuk melanjutkan penguatan digitalisasi layanan keuangan daerah dengan melibatkan perangkat daerah dan masyarakat.
(sib/lex)
