JAKARTA, ifakta.co – Gerak cepat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membangun kembali SDN 09 Kebayoran Lama Selatan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Sekolah tersebut diketahui mengalami kerusakan hingga ambruk dan terbengkalai selama sekitar dua tahun. Kondisi itu kemudian menjadi perhatian publik karena menyangkut fasilitas pendidikan dan keselamatan siswa.
Namun, apresiasi terhadap langkah gubernur juga disertai desakan agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana.
Iklan
Koordinator Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI), Zuhelmi Tanjung, menilai persoalan tersebut seharusnya dapat terdeteksi dan tertangani lebih awal melalui sistem pengawasan fasilitas pendidikan yang berjalan baik.
“Ini menjadi sebuah catatan bagi kami. Seharusnya Kepala Dinas Pendidikan memiliki sistem pengawasan yang baik terhadap pemeliharaan rutin fasilitas pendidikan. Dengan begitu, kerusakan bangunan dapat diketahui dan ditangani lebih dini sehingga kejadian sekolah ambruk tidak terulang di masa mendatang,” ujar Zuhelmi Tanjung, dalam keterangan kepada redaksi.
Menurut Zuhelmi, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan fasilitas pendidikan tetap aman dan layak digunakan.
Ia mempertanyakan mengapa bangunan sekolah yang sudah ambruk dapat berlangsung tanpa penyelesaian konkret selama lebih dari dua tahun.
“Kami sangat menyayangkan apabila persoalan bangunan sekolah yang sudah ambruk dapat berlangsung selama lebih dari dua tahun tanpa penyelesaian yang cepat dan konkret. Ini bukan sekadar persoalan bangunan, tetapi menyangkut keselamatan siswa dan keberlangsungan proses pendidikan,” tegasnya.
FSPI menilai pembangunan kembali SDN 09 Kebayoran Lama Selatan harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan fasilitas pendidikan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Selain pembangunan fisik, organisasi tersebut meminta pemerintah memperkuat sistem pemeliharaan dan mempercepat respons ketika menemukan kerusakan pada bangunan sekolah.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pembangunan kembali sekolah tersebut akan dimulai pada awal September 2026.
FSPI menyambut baik rencana tersebut. Namun, Zuhelmi meminta Pemprov DKI memastikan pembangunan berlangsung transparan, tepat waktu, serta memenuhi standar kualitas konstruksi.
“Kami tentu mengapresiasi ketika gubernur menepati janjinya untuk memulai pembangunan pada awal September. Tetapi pembangunan ini jangan berhenti pada seremoni atau pencitraan. Harus ada pengawasan yang ketat agar dapat selesai sesuai target, sekitar 10 bulan atau paling lambat 12 bulan,” katanya.
Di sisi lain, FSPI menyoroti kinerja Dinas Pendidikan DKI Jakarta selama dua tahun sejak bangunan SDN 09 Kebayoran Lama Selatan mengalami kerusakan dan ambruk.
Organisasi tersebut mempertanyakan langkah yang telah dilakukan Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebelum mendapat sorotan luas dari masyarakat dan media.
“Pertanyaan kami sederhana, selama dua tahun sejak bangunan itu ambruk, apa peran Kepala Dinas Pendidikan? Mengapa penyelesaiannya baru terlihat serius setelah persoalan ini mendapat perhatian publik dan ramai diberitakan media?” ujarnya.
FSPI berpandangan bahwa birokrasi pemerintah seharusnya mampu mendeteksi persoalan fasilitas pendidikan sejak awal. Dengan begitu, pemerintah dapat mengambil tindakan sebelum kerusakan semakin parah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Zuhelmi kemudian meminta Pramono Anung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Nahdiana sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
“Gubernur DKI Jakarta perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Nahdiana selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Evaluasi ini penting untuk memastikan seluruh persoalan pendidikan dapat diatasi dengan cepat dan semestinya,” ujar Zuhelmi lagi.
Ia juga meminta gubernur mengambil tindakan tegas apabila evaluasi menemukan adanya kelalaian atau kelemahan dalam pengawasan fasilitas pendidikan.
Menurut FSPI, langkah tersebut diperlukan apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidakmampuan menjalankan tugas secara optimal, termasuk kemungkinan pencopotan Nahdiana dari jabatannya.
“Jangan sampai kelalaian kinerja seperti ini terus berulang sehingga pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta,” masih kata Zuhelmi.
FSPI menegaskan akan ikut mengawal pembangunan kembali SDN 09 Kebayoran Lama Selatan hingga proyek tersebut selesai.
Pengawasan itu bertujuan memastikan pembangunan tidak kembali mengalami keterlambatan. Selain itu, FSPI berharap siswa dapat segera kembali mendapatkan fasilitas pendidikan yang aman dan layak.
“Kami akan mengawal proses ini. Gubernur sudah mengambil langkah konkret dan itu patut diapresiasi. Sekarang Dinas Pendidikan harus membuktikan bahwa mereka mampu bekerja secara profesional, bukan sekadar tampil ketika persoalan sudah menjadi sorotan publik,” pungkasnya.
(my/my)
