NGANJUK, ifakta.co – Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menghadapi ancaman kekeringan serius setelah sejumlah wilayah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) lebih dari 60 hari berturut-turut. Kondisi tersebut menempatkan Nganjuk dalam kategori HTH panjang hingga ekstrem dan meningkatkan potensi krisis air bersih di sejumlah wilayah.
Prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Setyaris, menyampaikan kondisi tersebut berdasarkan hasil pemantauan terhadap 17 pos pengamatan. Seluruh titik yang dipantau menunjukkan indikator kekeringan dengan tingkat yang cukup tinggi.
“Dari 17 pos pengamatan, kategori HTH sangat panjang dan ekstrem,” ungkap Setyaris, Rabu (19/8/2026).
Iklan
Kondisi tersebut membuat ancaman berkurangnya ketersediaan air semakin nyata. Masyarakat di sejumlah wilayah mulai menghadapi risiko terganggunya kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari.
Salah satu wilayah yang mendapat perhatian adalah Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Wilayah tersebut kerap mengalami persoalan krisis air setiap musim kemarau sehingga pemerintah daerah meningkatkan pemantauan.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Nganjuk, Purwo Hadi Setyo Wicaksono, mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan awal terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air.
“Untuk warning awal, seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang menjadi titik perhatian kami ada di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong,” ujar Wicaksono.
BPBD Nganjuk kemudian menetapkan wilayah rawan sebagai bagian dari pemantauan menghadapi potensi kekeringan. Desa Ngepung menjadi salah satu fokus karena masyarakat di wilayah tersebut memiliki pengalaman menghadapi krisis air saat kemarau.
Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Nganjuk terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan air di wilayah rawan. Pemerintah juga menyiapkan bantuan air bersih apabila kondisi di lapangan mulai membutuhkan penanganan.
“Menanggapi potensi kekeringan tersebut, BPBD Kabupaten Nganjuk langsung menyematkan status warning untuk daerah rawan,” jelas Wicaksono.
Meski demikian, BPBD memastikan pasokan air di Desa Ngepung hingga saat ini masih mencukupi. Karena itu, pemerintah belum melakukan dropping air bersih dan masih memantau kondisi secara intensif.
“Kami masih pantau sampai saat ini. Belum dropping air bersih, masih dalam pemantauan,” pungkas Wicaksono.
BPBD memastikan bantuan air bersih dapat segera disalurkan apabila kebutuhan masyarakat meningkat atau sumber air mulai mengalami penurunan. Langkah tersebut menjadi bagian dari antisipasi pemerintah untuk mencegah krisis air meluas.
Kondisi Nganjuk tersebut sejalan dengan peringatan BMKG mengenai meluasnya musim kemarau dan meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami Hari Tanpa Hujan dalam kategori panjang hingga ekstrem. BMKG sebelumnya mencatat HTH lebih dari 60 hari telah terjadi di sejumlah titik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
BMKG juga memproyeksikan sebagian besar wilayah Indonesia menghadapi musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal. Bahkan, puncak musim kemarau 2026 diperkirakan terjadi pada Agustus di sebagian besar wilayah Indonesia.
Karena itu, masyarakat Nganjuk diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan. Pemerintah daerah bersama BPBD juga terus memantau wilayah yang berpotensi mengalami krisis air untuk memastikan penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi semakin parah.
(may/may)
