JAKARTA, ifakta.co – Thailand melakukan restrukturisasi pajak cukai sektor otomotif sebagai upaya mempertahankan investasi manufaktur kendaraan di dalam negeri.
Kebijakan tersebut muncul di tengah persaingan investasi otomotif di Asia Tenggara, termasuk setelah Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa meminta Toyota mempertimbangkan pemindahan pabrik dari Thailand ke Indonesia.
Melalui skema baru tersebut, pemerintah Thailand berencana memberikan tarif pajak lebih rendah bagi kendaraan yang diproduksi di dalam negeri.
Iklan
Sebaliknya, kendaraan impor utuh atau completely built up (CBU) dari produsen yang tidak memiliki investasi manufaktur di Thailand akan dikenakan tarif lebih tinggi.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Thailand, Ekniti Nitithanprapas, mengatakan pemerintah menargetkan proses restrukturisasi pajak otomotif tersebut selesai pada September 2026.
Kebijakan itu disiapkan sebagai langkah untuk menjaga daya saing industri otomotif Thailand sekaligus mendorong produsen tetap mempertahankan fasilitas produksi di negara tersebut.
“Beberapa negara mitra perjanjian perdagangan bebas mendapatkan bea masuk lebih rendah, yang merugikan produsen di Thailand,” ujar Ekniti.
Menurutnya, pemerintah memilih instrumen pajak cukai karena ruang untuk menaikkan bea masuk kendaraan terbatas oleh berbagai perjanjian perdagangan yang telah berlaku.
Melalui struktur pajak baru, Thailand akan memberikan insentif kepada produsen yang memiliki investasi nyata di sektor manufaktur dalam negeri.
Kebijakan tersebut mencakup kendaraan bermesin konvensional, plug-in hybrid, hingga kendaraan listrik berbasis baterai.
Namun, produsen yang ingin memperoleh insentif harus memenuhi sejumlah persyaratan. Mereka harus melakukan investasi di Thailand, menggunakan komponen lokal, serta memproduksi kendaraan untuk kebutuhan ekspor.
“Siapa pun yang ingin menggunakan mobil impor akan dikenakan pajak lebih tinggi, sementara pajak kendaraan produksi dalam negeri sangat rendah,” tambah Ekniti.
Ia menegaskan kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat produksi lokal sekaligus mempertahankan lapangan kerja di sektor otomotif Thailand.
Langkah Thailand rombak pajak otomotif ini juga mendapat perhatian dari pelaku industri, termasuk Honda Automobile (Thailand) Co Ltd.
Honda meminta pemerintah Thailand meninjau kembali tarif bea masuk kendaraan impor dari Jepang yang dapat mencapai 80 persen.
Presiden dan CEO Honda di Thailand, Koji Iwanami, menyatakan perusahaan menginginkan persaingan pasar yang lebih adil di tengah meningkatnya kompetisi dengan kendaraan listrik dari sejumlah negara yang memperoleh tarif nol persen.
Honda juga menghadapi keterbatasan kapasitas produksi di pabrik Prachin Buri. Fasilitas tersebut saat ini beroperasi mendekati kapasitas maksimum sekitar 110.000 kendaraan per tahun.
Kondisi itu membuat Honda harus mengimpor kendaraan CBU untuk memenuhi kebutuhan beberapa model.
Selain itu, Honda meminta pemerintah menyesuaikan waktu penerapan aturan pajak cukai baru untuk kendaraan hybrid agar selaras dengan siklus peluncuran model.
Koji Iwanami menilai penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan siklus produk berpotensi mendorong kenaikan harga kendaraan hybrid secara signifikan dan membebani konsumen Thailand.
Di tengah perubahan kebijakan tersebut, Honda memastikan tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja.
Perusahaan juga berencana menginvestasikan lebih dari Rp6,4 triliun untuk mengembangkan fasilitas produksinya menjadi Smart Factory dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan.
Investasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik dari 110.000 unit menjadi 150.000 kendaraan per tahun pada 2029.
Honda juga menargetkan penambahan jumlah model kendaraan yang diproduksi, dari enam model menjadi delapan model.
Persaingan investasi otomotif Indonesia dan Thailand kini semakin ketat. Thailand berupaya mempertahankan posisinya sebagai salah satu pusat produksi kendaraan terbesar di Asia Tenggara melalui perubahan kebijakan pajak otomotif.
Upaya tersebut semakin relevan setelah Indonesia mendorong investasi industri otomotif dan berupaya menarik produsen global untuk memperluas maupun memindahkan fasilitas produksinya ke dalam negeri.
Selain mempertahankan basis manufaktur, Thailand juga membidik perluasan pasar ekspor kendaraan produksi lokal.
Pemerintah Thailand menargetkan peluang ekspor ke Australia dan Selandia Baru, termasuk untuk kendaraan listrik.
Peluang tersebut akan didorong melalui kunjungan resmi Perdana Menteri Anutin Charnvirakul guna membuka akses pasar baru bagi industri otomotif Thailand.
(rom/rom)
