JAKARTA, ifakta.co – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjend PDIP) Hasto Kristiyanto, menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri saat peringatan Hari Lahir Pancasila berpotensi menjadi forum membahas isu strategis bagi masa depan bangsa.
Hasto menyampaikan hal itu usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6).
Menurut Hasto, event yang digelar BPIP bersifat kenegaraan dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional. Karena itu, ia berharap pertemuan antara ketua umum dua partai besar—Prabowo dari Gerindra dan Megawati dari PDIP—dapat dimanfaatkan untuk bertukar pandangan tentang arah negara.
Iklan
“Ini kan acara kenegaraan yang dilakukan dan sebagai pelaksana adalah BPIP, tentu ini juga menjadi momentum yang baik bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk bertemu,” kata Hasto.
Hasto menekankan bahwa Megawati, sebagai Presiden kelima RI, memiliki pengalaman panjang yang bisa menjadi modal penting dalam dialog kebangsaan. Ia juga menyebut hubungan personal antara Megawati dan Prabowo membantu memperlancar komunikasi antarpemimpin.
“Antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Sukarnoputri, beliau adalah Presiden kelima yang punya banyak pengalaman dan juga memiliki hubungan baik, kedekatan secara personal dengan Presiden Prabowo,” ujar Hasto.
Dalam arahannya, Hasto juga membawakan keresahan yang disampaikan Megawati terkait sejumlah persoalan nasional. Salah satunya, ia menyinggung kasus hukum yang menimpa petani kecil di Aceh yang tertimpa masalah saat mengembangkan benih secara mandiri.
“Ibu Mega sangat mengkhawatirkan ketika rakyat berinovasi di Aceh, mencoba mengembangkan benih dengan seluruh tradisi penelitian yang hidup di kalangan rakyat, ternyata justru dipenjarakan oleh aparat penegak hukum. Ini tindakan anti-inovasi,” kata Hasto.
Selain isu hak petani, Hasto melontarkan kritik terhadap kondisi ekonomi dan fiskal nasional. Ia menyebut defisit transaksi berjalan pada kuartal I 2026 dan posisi keseimbangan primer APBN yang negatif sebagai tanda permasalahan serius.
“Defisit transaksi berjalan pada kuartal pertama 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang. Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan,” ujar Hasto.
Hasto menilai usulan rekonsolidasi fiskal yang diinisiasi PDIP lewat tema Fiscal Resilience perlu dikritisi karena menurutnya masih diwarnai belanja negara bersifat populis yang mengedepankan kepentingan elektoral. Oleh sebab itu, ia berharap pertemuan antara Prabowo dan Megawati dapat menjadi ajang membahas langkah strategis untuk menata fiskal dan ekonomi.
Ia menekankan pentingnya komunikasi antarleader untuk menjaga konsistensi arah pembangunan dan memperkuat persatuan nasional. “Sehingga pertemuan itu kita harapkan akan membahas hal-hal yang strategis tentang berbagai arah bangsa dan negara ke depan,” tutup Hasto.
(tio/my)
