JAKARTA, ifakta.co – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan permintaan maaf atas polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang viral di media sosial.
Permintaan maaf ini disampaikan menyusul keputusan juri yang memberi nilai berbeda terhadap jawaban serupa dari peserta.
Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, mengakui adanya kelalaian dalam proses penjurian. Ia memastikan MPR akan menindaklanjuti kejadian tersebut secara serius.
Iklan
“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Abcandra dalam keterangannya, Selasa (12/5).
Ia menegaskan, evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan guna memperbaiki kualitas pelaksanaan lomba ke depan. Bahkan, Abcandra mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di daerah lain pada tahun sebelumnya.
“Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini,” katanya.
MPR Siapkan Evaluasi Menyeluruh
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, turut merespons polemik tersebut. Ia menyatakan pihaknya menghargai perhatian publik terhadap jalannya lomba yang menjadi bagian dari pendidikan kebangsaan.
Menurut Siti, kegiatan seperti LCC harus menjunjung tinggi prinsip sportivitas, objektivitas, serta keadilan dalam setiap prosesnya.
Ia menambahkan, MPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek teknis pelaksanaan lomba. Evaluasi ini mencakup mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban peserta, sistem verifikasi jawaban, hingga tata kelola penyampaian keberatan.
“Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” ujarnya.
Kronologi Perbedaan Nilai Jawaban Peserta
Insiden ini bermula saat babak final LCC 4 Pilar MPR RI Kalimantan Barat berlangsung. Dalam sesi pertanyaan rebutan, juri memberikan nilai berbeda untuk jawaban yang pada dasarnya sama.
“Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?” tanya pembawa acara, dikutip dari tayangan YouTube MPR, Senin (11/5).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang lebih dulu menjawab menyebut bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Namun, jawaban tersebut justru dinilai minus lima oleh juri, Dyastasita.
Sebaliknya, saat regu B menyampaikan jawaban serupa, juri memberikan nilai penuh.
“Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” kata Dyastasita.
Perbedaan penilaian ini langsung memicu protes dari peserta Grup C. Mereka mempertanyakan keputusan juri karena merasa telah memberikan jawaban yang sama.
“Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama,” ujar peserta Grup C.
Menanggapi protes tersebut, Dyastasita beralasan bahwa jawaban Grup C tidak secara jelas menyebut Dewan Perwakilan Daerah.
“Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi,” katanya.
Peserta Grup C kembali menegaskan bahwa mereka telah menyebut DPD dalam jawaban awal. Namun, juri tetap pada keputusannya.
“Jadi Dewan Juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah,” ujar Dyastasita.
Situasi sempat memanas ketika peserta meminta agar penonton dilibatkan untuk mengonfirmasi jawaban. Namun, juri menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan dewan juri.
Di sisi lain, juri lain, Indri Wahyuni, menekankan pentingnya kejelasan artikulasi saat menjawab pertanyaan.
“Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya,” kata Indri Wahyuni.
Peristiwa ini pun memicu sorotan publik dan menjadi bahan evaluasi bagi MPR untuk memperbaiki sistem penjurian serta menjaga kredibilitas lomba ke depan.
(sib/lex)
