JAKARTA HARI INI dikenal sebagai kota yang tidak pernah berhenti bergerak. Jalan raya dipenuhi kendaraan, gedung-gedung menjulang, dan pusat perdagangan terus berkembang. Namun, di balik kehidupan metropolitan tersebut, tersimpan salah satu kisah paling kelam dalam sejarah kota yang dahulu bernama Batavia.
Pada Oktober 1740, ribuan warga Tionghoa menjadi korban pembantaian di pusat kekuasaan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), perusahaan dagang Belanda yang menguasai Batavia dan berbagai wilayah perdagangan di Nusantara.
Peristiwa itu bukan sekadar kerusuhan biasa. Kekerasan berlangsung secara luas, menyasar penduduk berdasarkan identitas etnis, dan menelan korban dalam jumlah yang sangat besar.
Rumah-rumah dijarah, bangunan dibakar, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam pemberontakan ikut menjadi sasaran.
Sejumlah kajian sejarah memperkirakan sekitar 10.000 orang Tionghoa kehilangan nyawa dalam rangkaian kekerasan tersebut. Angka pastinya masih menjadi persoalan dalam penelitian sejarah, tetapi besarnya korban menunjukkan skala tragedi yang luar biasa.
Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai pembantaian Tionghoa Batavia 1740. Dalam berbagai tulisan sejarah, tragedi tersebut juga dihubungkan dengan sebutan Geger Pacinan atau Chinezenmoord.
Bagaimana sebuah kota yang dibangun sebagai pusat perdagangan internasional berubah menjadi tempat pembantaian massal? Mengapa komunitas yang selama puluhan tahun berperan penting dalam perekonomian Batavia justru menjadi sasaran kekerasan?
Jawabannya tidak dapat dilepaskan dari krisis ekonomi, kebijakan diskriminatif, ketakutan terhadap pemberontakan, dan pertikaian di antara para pejabat VOC sendiri.
Batavia, Kota Dagang yang Dibangun oleh Banyak Bangsa

Pada awal abad ke-18, Batavia merupakan salah satu pusat perdagangan penting di Asia.
VOC menjadikan kota tersebut sebagai markas utama kegiatan dagangnya di kawasan Asia sejak abad ke-17. Dari Batavia, perusahaan itu mengatur perdagangan rempah-rempah, tekstil, gula, dan berbagai komoditas lain.
Kota ini dihuni oleh masyarakat dari beragam latar belakang.
Orang-orang Eropa, Tionghoa, Melayu, Jawa, Bugis, Bali, dan berbagai kelompok lain hidup di dalam kota maupun kawasan sekitarnya.
Keberagaman tersebut menjadi salah satu ciri utama Batavia.
Di antara kelompok masyarakat yang memiliki peranan besar dalam perekonomian adalah komunitas Tionghoa.
Mereka terlibat dalam perdagangan, pengolahan gula, pertukangan, pertanian, distribusi barang, dan berbagai pekerjaan yang mendukung kehidupan kota.
Sebagian merupakan pedagang kaya dan pemilik usaha. Sebagian lainnya bekerja sebagai buruh, pengrajin, petani, atau pekerja dengan penghasilan terbatas.
Hubungan VOC dengan komunitas Tionghoa pada awalnya didorong oleh kepentingan ekonomi.
Perusahaan dagang tersebut membutuhkan tenaga kerja, keterampilan, dan jaringan perdagangan yang dimiliki para pendatang serta keturunan Tionghoa.
Namun, hubungan yang tampak saling menguntungkan itu tidak berarti seluruh penduduk memiliki kedudukan sosial dan politik yang setara.
VOC tetap memegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya harus mengikuti aturan kolonial.
Ketika keadaan ekonomi memburuk, hubungan yang sebelumnya terbangun melalui perdagangan mulai dipenuhi kecurigaan.
Industri Gula yang Pernah Membawa Kemakmuran
Salah satu sektor ekonomi penting di sekitar Batavia pada masa itu adalah industri gula.
Perkebunan tebu dan tempat pengolahan gula berkembang di kawasan luar tembok kota yang dikenal sebagai Ommelanden.
Banyak pengusaha Tionghoa mengelola penggilingan gula, sementara para pekerja dari berbagai latar belakang menggantungkan kehidupan pada sektor tersebut.
Gula menjadi komoditas yang diperdagangkan melalui jaringan VOC.
Selama permintaan pasar cukup kuat, kegiatan produksi mampu memberikan penghasilan bagi pemilik usaha dan pekerja.
Namun, keadaan berubah ketika perdagangan gula mengalami kesulitan.
Kebijakan harga, penguasaan jalur perdagangan oleh VOC, serta perubahan permintaan pasar membuat sejumlah perusahaan pengolahan gula tidak lagi mampu mempertahankan kegiatan usahanya.
Penggilingan mulai tutup dan kesempatan kerja berkurang.
Bagi buruh yang sebelumnya menggantungkan penghasilan pada industri gula, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan sumber kehidupan.
Persoalan tersebut semakin rumit karena banyak pekerja tidak memiliki tanah atau cadangan ekonomi untuk bertahan dalam jangka panjang.
Krisis industri gula kemudian menimbulkan tekanan sosial di kawasan sekitar Batavia.
Jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan bertambah, sementara pemerintah kolonial tidak berhasil menyelesaikan persoalan secara efektif.
Situasi ekonomi yang memburuk menjadi salah satu latar belakang penting meningkatnya ketegangan antara komunitas Tionghoa dan VOC.
Kebijakan Izin Tinggal yang Menambah Keresahan

Masalah ekonomi bukan satu-satunya penyebab ketegangan.
VOC juga menerapkan kebijakan pengawasan terhadap penduduk Tionghoa, termasuk aturan mengenai izin tinggal.
Dalam berbagai kajian sejarah, salah satu instrumen pengawasan tersebut dikenal sebagai permissiebriefjes, yaitu surat izin yang digunakan untuk mengatur keberadaan orang Tionghoa di wilayah kekuasaan VOC.
Kebijakan itu memberikan ruang bagi aparat untuk memeriksa status penduduk dan mengambil tindakan terhadap mereka yang dianggap tidak memenuhi persyaratan.
Dalam praktiknya, pelaksanaan aturan tersebut membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
Sejumlah pejabat memanfaatkan pemeriksaan dan pengurusan izin untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Penduduk yang tidak memiliki dokumen atau tidak mampu memenuhi tuntutan aparat menghadapi risiko penangkapan.
Keadaan ini menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.
Bagi pekerja yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, ancaman penangkapan dan pengusiran memperbesar ketidakpastian hidup.
Kebijakan pengawasan yang seharusnya digunakan untuk mengatur penduduk justru ikut memperburuk hubungan antara pemerintah kolonial dan komunitas Tionghoa.
Dalam kondisi seperti itu, kepercayaan terhadap aparat semakin melemah.
Ancaman Deportasi ke Ceylon
Ketegangan bertambah ketika VOC menjalankan kebijakan pemindahan paksa terhadap sebagian orang Tionghoa yang dianggap tidak memiliki izin atau tidak memenuhi ketentuan pemerintah.
Salah satu tujuan deportasi adalah Ceylon, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sri Lanka dan pada masa itu sebagian daerah pesisirnya berada di bawah kekuasaan VOC.
Bagi masyarakat yang menghadapi ancaman deportasi, kebijakan tersebut menimbulkan ketakutan besar.
Mereka berisiko dipisahkan dari keluarga, pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggal.
Kabar serta desas-desus mengenai nasib orang-orang yang dikirim ke luar Batavia turut memperburuk keresahan.
Dalam berbagai penuturan sejarah, muncul cerita bahwa sebagian orang yang dideportasi tidak pernah mencapai tempat tujuan. Namun, rincian cerita mengenai pembuangan orang ke laut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta umum yang telah terbukti untuk seluruh rombongan deportasi.
Yang lebih jelas dalam penelitian sejarah adalah bahwa kebijakan deportasi dan ketidakpastian nasib orang-orang yang ditangkap menjadi faktor penting meningkatnya ketegangan.
Ketakutan itu menyebar ketika kondisi ekonomi belum pulih.
Bagi banyak penduduk, ancaman deportasi dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah kolonial tidak lagi memberikan jaminan keamanan.
Keadaan tersebut mendorong munculnya perlawanan di kawasan luar kota.
Ketegangan Berubah Menjadi Pemberontakan
Menjelang Oktober 1740, keadaan keamanan di sekitar Batavia semakin memburuk.
Sejumlah kelompok Tionghoa di wilayah Ommelanden mulai melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan VOC.
Perlawanan tersebut berkaitan dengan berbagai persoalan yang telah menumpuk, mulai dari krisis ekonomi hingga kebijakan penangkapan dan deportasi.
Benturan antara kelompok pemberontak dan pasukan VOC kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata.
Situasi ini membuat pemerintah kolonial khawatir terhadap kemungkinan serangan ke pusat kota Batavia.
Ketakutan semakin besar ketika kabar mengenai pergerakan kelompok bersenjata menyebar di antara penduduk.
Namun, ada perbedaan mendasar yang harus dipahami.
Kelompok yang melakukan perlawanan bersenjata di luar kota tidak dapat disamakan dengan seluruh komunitas Tionghoa yang tinggal di dalam tembok Batavia.
Banyak penduduk Tionghoa di pusat kota merupakan pedagang, pengrajin, pekerja, serta anggota keluarga yang tidak terlibat dalam pemberontakan.
Mereka telah lama menjadi bagian dari kehidupan Batavia.
Sayangnya, ketika ketakutan dan prasangka berkembang, perbedaan antara kelompok pemberontak dan penduduk sipil semakin diabaikan.
Identitas etnis kemudian menjadi dasar kecurigaan.
Keadaan inilah yang membuka jalan menuju kekerasan massal.
Pertikaian Pejabat VOC Memperburuk Keadaan
Pada saat Batavia menghadapi krisis keamanan, para pemimpin VOC juga tidak sepenuhnya memiliki pandangan yang sama.
Gubernur Jenderal Adriaen Valckenier menjadi salah satu tokoh penting dalam pemerintahan kolonial ketika tragedi berlangsung.
Di lingkungan Dewan Hindia, terdapat pula Gustaaf Willem baron van Imhoff, pejabat tinggi VOC yang kemudian dikenal memiliki hubungan politik penuh ketegangan dengan Valckenier.
Perbedaan pandangan mengenai kebijakan pemerintahan dan penanganan krisis memperumit keadaan.
Penelitian sejarah menunjukkan bahwa konflik internal di antara pejabat VOC merupakan salah satu unsur penting dalam memahami kegagalan pemerintah kolonial mencegah kekerasan.
Namun, pertikaian pribadi atau politik tersebut bukan satu-satunya penyebab pembantaian.
Krisis ekonomi, persoalan migrasi, kebijakan represif, prasangka etnis, dan pemberontakan di luar kota saling berkaitan.
Dalam keadaan yang membutuhkan keputusan hati-hati, pemerintah kolonial justru gagal melindungi penduduk sipil.
Kegagalan itu kemudian membawa akibat yang mengerikan.
Oktober 1740, Ketika Batavia Berubah Menjadi Kota Berdarah
Puncak tragedi terjadi pada Oktober 1740.
Setelah bentrokan bersenjata di kawasan sekitar kota, suasana Batavia dipenuhi ketakutan terhadap kemungkinan serangan kelompok pemberontak.
Ketegangan mencapai titik kritis pada 9 Oktober 1740.
Kekerasan terhadap penduduk Tionghoa di dalam kota kemudian meluas.
Penyerangan dilakukan oleh unsur-unsur bersenjata dan penduduk yang terlibat dalam kekerasan. Sejumlah kajian menyoroti peran aparat serta kegagalan otoritas VOC menghentikan pembantaian.
Rumah-rumah penduduk Tionghoa menjadi sasaran.
Para penyerang memasuki kawasan permukiman, melakukan pembunuhan, merampas harta benda, dan membakar bangunan.
Kekerasan tidak terbatas pada orang-orang yang diduga terlibat pemberontakan.
Penduduk sipil yang tidak bersenjata ikut menjadi korban.
Dalam rekonstruksi sejarawan Leonard Blussé, pembunuhan bahkan menjangkau tempat-tempat yang seharusnya memberikan perlindungan, termasuk rumah sakit dan penjara.
Keadaan itu menunjukkan bahwa kekerasan telah melampaui tindakan militer untuk menghadapi pemberontakan.
Yang terjadi adalah pembantaian terhadap masyarakat berdasarkan identitas kelompok.
Selama hari-hari berikutnya, Batavia mengalami kehancuran besar.
Asap kebakaran, penjarahan, dan pembunuhan menjadi bagian dari tragedi yang kemudian meninggalkan luka mendalam dalam sejarah kota.
Rumah Sakit dan Penjara Tidak Menjadi Tempat Aman
Salah satu bagian paling mengerikan dari tragedi Batavia 1740 adalah hilangnya perlindungan bagi orang-orang yang tidak mampu mempertahankan diri.
Dalam sejumlah kajian yang menggunakan sumber Belanda dan Tionghoa, korban pembantaian tidak hanya ditemukan di kawasan permukiman.
Orang-orang yang berada dalam tahanan dan mereka yang sedang sakit juga menjadi sasaran.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai pertempuran antara dua kelompok bersenjata.
Para korban mencakup orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan.
Pembantaian juga disertai penjarahan.
Harta benda yang dikumpulkan selama bertahun-tahun dapat hilang dalam waktu singkat ketika rumah dan tempat usaha diserang.
Bagi keluarga yang berhasil menyelamatkan diri, tragedi itu berarti kehilangan anggota keluarga, tempat tinggal, pekerjaan, dan rasa aman.
Kehancuran tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan individu.
Jaringan perdagangan, produksi, dan hubungan sosial yang selama puluhan tahun menopang Batavia ikut mengalami kerusakan.
Berapa Banyak Orang yang Tewas?
Jumlah korban pembantaian Batavia 1740 menjadi salah satu persoalan penting dalam penulisan sejarah.
Berbagai penelitian menyebut angka sekitar 10.000 orang Tionghoa tewas dalam rangkaian kekerasan.
Sejumlah tulisan bahkan menggunakan perkiraan lebih dari 10.000 korban.
Namun, angka tersebut perlu dipahami sebagai estimasi berdasarkan sumber sejarah, bukan hasil pencatatan penduduk modern yang dapat diverifikasi satu per satu.
Dokumen yang tersedia tidak selalu memberikan angka yang sama.
Perbedaan wilayah perhitungan, lamanya peristiwa yang dimasukkan, serta keterbatasan catatan sezaman memengaruhi perkiraan jumlah korban.
Karena itu, penggunaan angka sekitar 10.000 lebih tepat disertai penjelasan bahwa jumlah sebenarnya tidak diketahui secara pasti.
Terlepas dari perbedaan perkiraan, para peneliti sepakat bahwa pembantaian tersebut merupakan salah satu peristiwa kekerasan terhadap komunitas Tionghoa paling besar dalam sejarah awal Batavia.
Skalanya menjadikan Oktober 1740 sebagai salah satu titik paling kelam dalam sejarah kekuasaan VOC.
Mengapa Penduduk Tionghoa Menjadi Sasaran?
Pembantaian Batavia 1740 tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat satu keputusan atau satu peristiwa.
Kekerasan tersebut lahir dari pertemuan berbagai persoalan yang berkembang selama bertahun-tahun.
Krisis industri gula membuat banyak pekerja kehilangan mata pencarian.
Kebijakan izin tinggal dan deportasi menimbulkan ketidakpastian.
Korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat.
Di sisi lain, pemberontakan bersenjata di luar kota meningkatkan ketakutan pemerintah kolonial.
Ketika ketegangan mencapai puncaknya, prasangka terhadap komunitas Tionghoa berkembang menjadi tindakan kekerasan terhadap penduduk sipil.
Penting untuk menegaskan bahwa keterlibatan sebagian orang dalam pemberontakan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pembunuhan terhadap seluruh kelompok etnis.
Penduduk Tionghoa Batavia bukan kelompok yang seragam.
Mereka memiliki pekerjaan, kedudukan ekonomi, hubungan sosial, dan pandangan yang berbeda-beda.
Banyak di antara mereka justru merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi yang selama puluhan tahun menguntungkan VOC.
Tragedi 1740 memperlihatkan bagaimana sebuah kelompok masyarakat dapat berubah dari mitra ekonomi menjadi sasaran kekerasan ketika pemerintah gagal mengatasi krisis dan melindungi penduduk.
Dampak Pembantaian terhadap Ekonomi Batavia
Kekerasan Oktober 1740 tidak hanya menimbulkan korban jiwa.
Perekonomian Batavia juga mengalami dampak besar.
Komunitas Tionghoa memiliki peranan penting dalam industri gula, perdagangan, dan berbagai kegiatan produksi.
Ketika banyak penduduk terbunuh atau melarikan diri, jaringan usaha yang sebelumnya menopang kegiatan ekonomi ikut terganggu.
Sejumlah pemilik usaha dan pekerja yang selamat meninggalkan Batavia untuk mencari tempat yang lebih aman.
Perpindahan tersebut membawa perubahan terhadap perkembangan industri gula di Jawa.
Dalam penelitiannya mengenai tragedi 1740 dan industri gula, sejarawan Priyanto Wibowo menjelaskan bahwa perpindahan pengusaha serta pekerja Tionghoa turut membawa keterampilan produksi gula ke wilayah lain.
Industri yang sebelumnya berkembang di sekitar Batavia kemudian mengalami perubahan sebaran geografis.
Kegiatan produksi gula berkembang di sejumlah kawasan pesisir utara Jawa dan daerah lainnya.
Dengan demikian, pembantaian tersebut tidak hanya mengubah kehidupan sosial Batavia, tetapi juga memengaruhi perkembangan ekonomi wilayah Jawa dalam jangka panjang.
Krisis yang semula berkaitan dengan industri gula akhirnya menghasilkan perubahan besar terhadap industri itu sendiri.
Perlawanan Berlanjut ke Wilayah Jawa
Rangkaian konflik yang berkaitan dengan peristiwa 1740 tidak berhenti ketika pembantaian di Batavia mereda.
Kelompok-kelompok bersenjata yang bergerak di luar kota melanjutkan perlawanan ke wilayah lain di Jawa.
Pada 1741, konflik meluas dan berkaitan dengan pergolakan politik di wilayah kekuasaan Mataram.
Hubungan antara VOC, kelompok pemberontak Tionghoa, dan kekuatan politik Jawa menjadi semakin rumit.
Sejumlah penguasa serta kelompok bersenjata mengambil posisi yang berubah sesuai perkembangan keadaan.
Konflik tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian perang yang mengguncang Jawa pada awal 1740-an.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pembantaian Batavia bukan kejadian yang berdiri sendiri.
Kekerasan di pusat pemerintahan VOC berhubungan dengan perubahan politik yang lebih luas di Pulau Jawa.
Akibatnya dirasakan jauh melampaui tembok kota Batavia.
Setelah Tragedi, Kehidupan Komunitas Tionghoa Berubah
Setelah pembantaian, pemerintah VOC melakukan penataan kembali terhadap kehidupan komunitas Tionghoa di Batavia.
Salah satu perubahan penting adalah semakin terpusatnya permukiman komunitas tersebut di kawasan luar tembok kota.
Kawasan yang kemudian dikenal sebagai Pecinan Batavia berkembang menjadi pusat kehidupan sosial dan perdagangan masyarakat Tionghoa.
Dalam perkembangan sejarah berikutnya, wilayah Glodok menjadi salah satu kawasan yang paling erat dikaitkan dengan keberadaan komunitas Tionghoa di Jakarta.
Namun, pembentukan dan perkembangan Pecinan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengawasan serta pemisahan ruang yang diterapkan pemerintah kolonial.
Kebijakan itu membatasi kebebasan tempat tinggal dan memperkuat pengendalian terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Meski menghadapi sejarah kekerasan dan diskriminasi, komunitas Tionghoa terus berperan dalam perkembangan Batavia.
Perdagangan, kegiatan keagamaan, kehidupan keluarga, serta jaringan sosial kembali tumbuh dalam keadaan yang berubah.
Jejak sejarah tersebut masih dapat ditemukan melalui bangunan, kawasan perdagangan, tempat ibadah, dan tradisi masyarakat di Jakarta.
Kali Angke dan Ingatan tentang Pembantaian
Tragedi Batavia 1740 juga memiliki hubungan kuat dengan cerita sejarah yang berkembang di kawasan Angke, Jakarta Barat.
Dalam sejumlah kisah populer, Kali Angke disebut sebagai salah satu tempat yang berkaitan dengan kekerasan terhadap warga Tionghoa.
Ada cerita yang menghubungkan nama Angke dengan gambaran air sungai yang memerah akibat banyaknya korban.
Namun, penjelasan tersebut harus diperlakukan secara hati-hati.
Asal-usul nama Angke memiliki beberapa versi, dan penggunaan nama itu telah dikenal sebelum peristiwa 1740.
Karena itu, tidak tepat menyatakan bahwa nama Kali Angke pasti muncul akibat pembantaian tersebut.
Hubungan antara kawasan Angke dan ingatan mengenai tragedi kolonial tetap menjadi bagian penting dari sejarah lokal Jakarta.
Kisah tersebut menunjukkan bagaimana suatu tempat dapat menyimpan lapisan makna yang berkembang dari generasi ke generasi.
Sebagian berkaitan dengan peristiwa yang terdokumentasi, sementara sebagian lainnya hidup dalam tradisi lisan.
Menelusuri perbedaan itu justru membantu masyarakat memahami sejarah secara lebih utuh.
Sejarah yang Tidak Boleh Dilupakan
Hampir tiga abad telah berlalu sejak pembantaian Batavia 1740.
Wajah Jakarta berubah berkali-kali.
Tembok kota lama tidak lagi menjadi batas kehidupan masyarakat. Kawasan perdagangan berkembang, permukiman meluas, dan generasi baru lahir tanpa mengalami langsung kekerasan pada masa kolonial.
Namun, sejarah tidak hilang hanya karena bangunan berubah atau saksi mata telah lama meninggal dunia.
Tragedi 1740 tetap penting untuk dipelajari karena memperlihatkan bahaya ketika ketakutan, prasangka etnis, krisis ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan bertemu.
Peristiwa tersebut juga menunjukkan kegagalan pemerintah kolonial dalam melindungi penduduk sipil.
Kehidupan masyarakat yang sebelumnya terhubung melalui perdagangan dan pekerjaan dapat hancur ketika perbedaan identitas dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan.
Dalam konteks sejarah Indonesia, pembantaian Batavia 1740 menjadi pengingat bahwa hubungan antarkelompok masyarakat tidak selalu berlangsung tanpa konflik.
Namun, sejarah yang kelam seharusnya tidak digunakan untuk menumbuhkan kebencian baru.
Sebaliknya, peristiwa tersebut perlu dipahami melalui penelitian yang teliti, pengakuan terhadap penderitaan korban, dan penghormatan terhadap kehidupan manusia.
Komunitas Tionghoa merupakan bagian dari sejarah panjang Jakarta.
Kontribusi mereka dalam perdagangan, industri, kebudayaan, dan kehidupan perkotaan telah berlangsung selama berabad-abad.
Tragedi 1740 merupakan bagian dari perjalanan itu yang tidak boleh dihapus atau disederhanakan.
Batavia Berdarah, Luka yang Tertinggal dalam Sejarah Jakarta
Pada Oktober 1740, Batavia yang dibangun sebagai pusat perdagangan internasional berubah menjadi tempat terjadinya pembantaian massal.
Ribuan orang kehilangan nyawa, keluarga tercerai-berai, rumah dan tempat usaha hancur, serta kehidupan sebuah komunitas mengalami perubahan mendalam.
Krisis ekonomi, kebijakan represif, pemberontakan bersenjata, pertikaian pejabat VOC, dan prasangka etnis membentuk rangkaian keadaan yang berakhir dengan tragedi.
Namun, tidak satu pun keadaan tersebut dapat membenarkan pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah.
Sejarah mencatat bahwa kekuasaan yang gagal mengendalikan ketakutan dan kekerasan dapat berubah menjadi ancaman bagi masyarakat yang seharusnya dilindunginya.
Kini, di tengah keramaian Jakarta, jejak Batavia lama masih tersimpan dalam nama kawasan, bangunan bersejarah, arsip, dan ingatan masyarakat.
Kisah pembantaian 1740 mengingatkan bahwa kota besar tidak hanya dibangun melalui perdagangan, pembangunan, dan kemajuan ekonomi.
Di baliknya, terdapat pula kisah manusia yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan perjuangan untuk bertahan hidup.
Batavia telah lama berganti nama menjadi Jakarta.
Tetapi tragedi Oktober 1740 tetap menjadi salah satu halaman sejarah yang harus dibaca, dipahami, dan diingat agar kekerasan serupa tidak kembali terulang.
Penulis: Mubinoto Amy



































