YOGYAKARTA, ifakta.co – Penempatan pejabat pada beberapa posisi strategis sekaligus memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pemerintahan. Guru Besar Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA., menilai rangkap jabatan perlu mempertimbangkan kemampuan pejabat, fokus kerja, serta kualitas kebijakan yang mereka hasilkan.
Sorotan tersebut muncul setelah Bahlil Lahadalia mengemban dua posisi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil juga memegang jabatan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Prabowo melantik Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026 melalui Keputusan Presiden Nomor 104P Tahun 2026. Dengan demikian, Bahlil memikul tanggung jawab pada dua posisi yang berkaitan dengan sektor energi dan pengembangan hilirisasi.
Iklan
Ridho menilai penempatan pejabat dalam jabatan strategis tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis. Dalam praktik politik, faktor kepercayaan dan loyalitas kepada pemimpin juga dapat memengaruhi keputusan tersebut.
“Di antara para menteri, Bahlil terlihat sebagai loyalis kekuasaan. Dia dianggap oleh Prabowo sebagai orang yang bisa dipercaya dan bisa melaksanakan amanat kekuasaan. Sehingga mungkin posisi Menko itu diserahkan kepada Bahlil karena dalam kekuasaan yang dibutuhkan adalah loyalitas,” ujar Ridho.
Menurutnya, kepercayaan politik memang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan orang yang mengisi posisi penting. Namun, pemerintah tetap perlu memperhatikan kapasitas pejabat agar setiap tanggung jawab berjalan secara optimal.
Ridho juga mempertanyakan efektivitas kerja Bahlil ketika harus mengelola lebih dari satu jabatan pemerintahan. Terlebih, ia menilai banyaknya tanggung jawab berpotensi mengurangi perhatian terhadap tugas utama di masing-masing posisi.
“Keberadaan Bahlil di Kementerian ESDM itu ya seolah-olah seperti tidak ada sama sekali karena dia sudah menjadi Menteri, menjadi ketum partai dan kemudian menjadi menko lagi. Jadi ya sekadar formalitas begitu saja,” ujarnya.
Rangkap Jabatan Berisiko Mengurangi Fokus dan Kreativitas Kebijakan
Ridho menjelaskan bahwa birokrasi membutuhkan pemimpin yang mampu mengarahkan organisasi sekaligus mengembangkan kebijakan. Karena itu, setiap pejabat perlu menyediakan waktu dan perhatian yang memadai untuk menjalankan tugasnya.
Ketika seseorang memegang beberapa tanggung jawab sekaligus, pembagian waktu dapat menjadi persoalan. Akibatnya, pejabat berisiko kesulitan mendalami persoalan sektoral, mengevaluasi program, serta merumuskan terobosan baru.
Ridho menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi kreativitas birokrasi dalam menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kreativitas dalam membuat kebijakan di birokrasi semakin tidak ada,” katanya.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mempertimbangkan kepercayaan politik saat menentukan pejabat. Sebaliknya, pemerintah perlu menilai kesesuaian antara kemampuan seseorang dan beban tanggung jawab yang harus ia emban.
Dalam konteks tersebut, loyalitas dan kompetensi profesional seharusnya berjalan beriringan. Loyalitas dapat mendukung koordinasi pemerintahan, sedangkan kompetensi membantu pejabat mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab.
Ridho kembali menyoroti kecenderungan loyalitas sebagai salah satu pertimbangan dalam pengisian jabatan politik.
“Yang dibutuhkan itu adalah loyalitas. Soal pintar itu urusan sekian,” ujar Ridho dalam konteks analisis mengenai pengisian jabatan politik.
Meski demikian, pengelolaan pemerintahan tetap membutuhkan keseimbangan antara kepentingan politik dan profesionalisme. Sebab, kualitas keputusan pejabat berpengaruh terhadap pelaksanaan program serta pelayanan kepada masyarakat.
Selain persoalan rangkap jabatan, Ridho menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terhadap kritik. Menurutnya, pemerintahan demokratis perlu menyediakan ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat dan kalangan akademisi menyampaikan masukan secara langsung.
“Coba terbuka kepada publik. Jangan ruang untuk diskusi dengan presiden itu hanya melalui orang-orang tertentu,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi yang terbuka dapat membantu pemerintah memahami persoalan dari berbagai sudut pandang. Selain itu, kritik dan masukan juga dapat menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah mengambil keputusan strategis.
(naf/lex)
