BANYUMAS, ifakta.co – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) membuka Posko Rumah Aspirasi untuk menampung pengaduan terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kami membuka Posko Aduan Rumah Aspirasi MBG & KDMP terkait penyelewengan yang terjadi di masyarakat. Posko ini kami gunakan untuk pencegahan tindakan korupsi yang merugikan negara,” kata Presiden Mahasiswa BEM KM UMP, Yoga Dwi Yuwono, saat menggelar aksi demo, pada Minggu (14/6).
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat unjuk rasa, mahasiswa menyorot tiga fokus evaluasi. Pertama, mereka mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dan strategis untuk menstabilkan serta menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga dinilai semakin menekan daya beli warga.
Iklan
“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis guna menstabilkan serta menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM yang dinilai kian membebani daya beli masyarakat,” ujar Yoga.
Kedua, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Mereka menekankan pentingnya kepastian bahwa bantuan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan di lapangan.
Ketiga, BEM juga mengkritik pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali proses pembangunan dan pengelolaan KDMP agar program tersebut benar-benar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
Melalui Rumah Aspirasi, mahasiswa mengajak warga Banyumas aktif mengawasi program pemerintah. Warga diminta segera melapor bila menemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan anggaran, atau praktik yang merugikan negara.
Mahasiswa menegaskan bahwa pengawasan publik menjadi kunci akuntabilitas program nasional. Dengan partisipasi masyarakat, BEM berharap potensi tindak pidana korupsi bisa dicegah sejak dini sehingga anggaran negara dimanfaatkan secara optimal.
Selain membuka posko aduan, BEM KM UMP menyatakan akan terus menjalankan peran sebagai mitra kritis pemerintah. “Kami akan tetap mengawal dan mengawasi pelaksanaan program yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat,” tutup Yoga.
(naf/lex)
