Wisnu Harto S.H : Penahanan Kepala Desa Krinjing Tidak Sesuai Prosedur dan Dipaksakan, Dirinya Menuntut Praperadilan

- Jurnalis

Kamis, 6 Juni 2024 - 23:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hari ini saya kuasa hukum (6/6) mengajukan permohonan Praperadilan di pengadilan negeri Kabupaten Magelang dengan nomor “Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mkd” dan telah dudaftarkan secara resmi dengan pihak terlawan kepala kejaksaan negeri mungkid. (Poto doc.google).

Hari ini saya kuasa hukum (6/6) mengajukan permohonan Praperadilan di pengadilan negeri Kabupaten Magelang dengan nomor “Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mkd” dan telah dudaftarkan secara resmi dengan pihak terlawan kepala kejaksaan negeri mungkid. (Poto doc.google).

JAKARTA, IFAKTA.CO – Kasus IS (67) Kepala Desa Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang masih terus berlanjut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang tetap menahan dan menolak permohonan Wisnu Harto, SH selaku kuasa hukum untuk mengajukan status klienya menjadi tahanan kota karena alasan kesehatan tapi ternyata ditolak oleh pihak kejaksaan negeri Mungkid.

“Klien kami telah berusia (67th) dan menderita Diabetes dan harus dalam pengawasan dokter dan setiap hari untuk mendapatkan suntik insulin,” kata Wisnu Harto, SH selaku kuasa hukum.

Wisnu Harto,SH Kuasa Hukum IS mengatakan ada hal yang tidak tepat dan ada prosedur yang terlewati yaitu pihak Inspektorat kabupaten Magelang belum pernah malakukan audit di desa Krinjing dari tahun 2022 sampai sekarang. Jadi kasus yang di sangkakan kepada kepala desa Krinjing, tidak sesuai dengan prosedur dan terkesan di paksakan (kriminalisasi) dalam penetapan tersangka jadi dirinya mengajukan Praperadilan.

“Dimana ketika kepala desa yang notabene sebagai pembantu Bupati dituduh melanggar kasus hukum, maka pihak Inspektorat harus diberitahu dan turun memeriksa, karena pihak Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,” kata Wisnu Harto,SH selaku kuasa hukum.

Hasil pemeriksaan atas kasus mal-administrasi yang kata nya di lakukan oleh kepala desa krinjing dan ini yang menurut saya menjadi dasar dari penyidik telah terlewati.

Baca juga :  Anggota Patroli Polsek Kembangan Terkena Bacokan Saat Hendak Bubarkan Tawuran di Meruya Utara

“Saya berharap kepada Pihak kejaksaan Negeri Mungkid yang terutama Jaksa Penyidik yang menangani kasus ini untuk transparan dan bisa memberikan informasi terang benderang kepada kami selaku salah satu pilar dari 4 pilar penegak hukum, menanyakan apa dasar bagi mereka menetapkan kepala desa krinjing sebagai tersangka dan penahanan atas tindak pidana korupsi

“Sementara kami meyakini bahwa tidak ada dari pihak inspektorat yang melakukan menginvestigasi atas kasus yang di sangka kan kepada kepala desa krinjing,jadi keyakinan kami sangat mendasar bahwa kasus ini tidak sesuai dengan prosedur dan terkesan di paksakan (kriminalisasi) dalam penetapan tersangka,” pungkas nya

Hari ini saya kuasa hukum (6/6) mengajukan permohonan Praperadilan di pengadilan negeri Kabupaten Magelang dengan nomor “Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Mkd” dan telah dudaftarkan secara resmi dengan pihak terlawan kepala kejaksaan negeri mungkid.

Baca juga :  Polres Pali Usut Kasus Penipuan Dump Truk di Wilayahnya

“Saya akan terus berusaha bagaimana permohonan Praperadilan ini bisa terlaksana,” tutupnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Magelang, Zein Yusri Munggaran,Zein menerangkan, secara garis besar modus operandi IS adalah melakukan penarikan retribusi dri kegiatan penambangan berupa batu dan pasir yang melewati tanah bengkok desa dari tahun 2017 sampai 2022.

“Namun, hasil retribusi tersebut tidak disetorkan kepada pendapatan asli desa atau APBDes dan dinikmati sendiri oleh tersangka,” katanya (Dikutip dari harian detik.com 19 April 2024).

Berita Terkait

Sejumlah Upaya Terus Dilakukan, Termasuk Proses Mediasi di PN Tangerang, Kuasa Hukum Penggugat Minta Widya Andescha Harus Kembalikan Hak Ketiga Kliennya
Tak Diberangkatkan, Ratusan Calon PMI Minta ke Widya Andescha Uang Dikembalikan
Diduga Lakukan Pencemaran Nama Baik, Sekjen PWI Pusat Laporkan Oknum Ketua LSM ke Polda Metro Jaya
Polres Pali Usut Kasus Penipuan Dump Truk di Wilayahnya
Anggota Patroli Polsek Kembangan Terkena Bacokan Saat Hendak Bubarkan Tawuran di Meruya Utara
Polres Prabumulih Tangkap Bidan Gadungan yang Diduga Tewaskan Pasiennya
7 Tahun Mangkrak, Polres Jakbar Belum Bisa Ungkap Kasus Pembunuhan Mahasiswi Esa Unggul
Advokat Betawi Kawal Kasus Penusukan Imam Musholla di Kedoya yang Dilakukan OTK

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 17:32 WIB

PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper Salurkan 43 Hewan Kurban ke 26 Desa di Muara Enim

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:52 WIB

Sambut HUT Ke-78 Bhayangkara, Polres Nganjuk Gelar Program Bedah Rumah

Senin, 10 Juni 2024 - 18:47 WIB

Terlalu, Oknum Kades di Badean Diduga Nekat Pungli Program PTSL

Sabtu, 8 Juni 2024 - 10:20 WIB

Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Bali Gelar Bazar Kemanusiaan Guna Peringati HANI 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 00:30 WIB

Boyong Natapraja dan Sedekah Bumi 2024, Pj.Bupati Nganjuk: Jangan Lupakan Sejarah!!!..

Kamis, 6 Juni 2024 - 06:23 WIB

Kapolres Nganjuk Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Buka Latja Siswa Diktuk BA Gelombang I T.A. 2024

Selasa, 4 Juni 2024 - 14:32 WIB

Pj.Bupati Nganjuk Bersama Forkopimda Berangkatkan 713 Calon Jemaah Haji Asal Nganjuk

Selasa, 4 Juni 2024 - 08:44 WIB

Polres Nganjuk Raih Penghargaan IKPA Terbaik di Lingkup Polri tahun 2024 dari Kemenkeu RI

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca