FKI-1 Sumut Laporkan Kasus Korupsi Uang Ganti Rugi Lahan Tol Kuala Tanjung-Indrapura ke KPK

- Jurnalis

Kamis, 28 Desember 2023 - 19:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FKI-1 Sumut Laporkan Kasus Korupsi Uang Ganti Rugi Lahan Tol Kuala Tanjung-Indrapura ke KPK (Poto: dok PWI Jakbar/ifakta.co)

FKI-1 Sumut Laporkan Kasus Korupsi Uang Ganti Rugi Lahan Tol Kuala Tanjung-Indrapura ke KPK (Poto: dok PWI Jakbar/ifakta.co)

SUMUT, ifakta.co – Persoalan mengenai besaran ganti rugi lahan pembangunan ruas Tol Kuala Tanjung-Indrapura yang dianggap terlalu rendah memasuki babak baru.

Hal itu membuat ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Provinsi Sumatera Utara melaporkan tim penilai atau appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Andi Iswitardiyanto & Rekan, serta sejumlah pihak terkait dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami melaporkan Kantor Jasa Penilai Publik Andi Iswitardiyanto dan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam menentukan harga tanah milik Ferry Masliandi Napitupulu,” kata Ketua Ormas Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Provinsi Sumatera Utara Syafifuddin Lbs kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (28/12).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Syaifuddin menjelaskan kejanggalan ditemukan dari daftar hasil penilaian KJPP Andi Iswitardiyanto, tanah milik Ferry dihargai per meternya Rp 90.154 dan Rp 85.355, sedang dalam daftar Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah harganya berbeda menjadi Rp 83.667 dan Rp 80.660.

Baca juga :  PWI Nganjuk Gelar Diklat Jurnalistik Bersama Himpunan Mahasiswa Islam

Kemudian tanah atas nama istri Ferry bernama Roslina Wati Nasution, dalam Daftar Hasil Penilaian KJPP tertera harga tanahnya per meter Rp 145.392 (SHM No.620 dan 337), sedangkan dalam Daftar Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah harganya berbeda menjadi Rp 127.850.

Anehnya lagi lanjut Syaifuddin, dalam Daftar Hasil Penilaian KJPP, atas nama Roslina Wati Nasution tercantum 2 SHM yang diganti rugi (SHM No. 620 dan 337), tetapi yang dieksekusi dan yang dibayarkan seluas 3.386 meter persegi dari SHM No. 337.

Syaifuddin menjelaskan kejanggalan lainnya yaitu dua orang tetangga yang langsung berdampingan dengan tanah Ferry bernama Lisnawati Panjaitan yang alas hak tanahnya SK Camat, harga tanahnya dalam Daftar Hasil Penilaian KJPP tercantum Rp 2.062.922 per meternya dan Siti Nurhayati yang alas hak tanahnya surat lama, oleh KJPP dihargai Rp 2.000.477 per meternya.

Baca juga :  Jamin Keamanan Perayaan Natal 2023, Polres Nganjuk Sterilkan Gereja Serentak

“Tanah milik Fery itu punya SHM dihargai sangat rendah dari dua tanah tentangganya yang hanya memiliki SK camat dan surat lama. Ada ap aini KJPP,” tanya Syaifuddin.

Kejanggalan lain ditambahkan Syaifuddin adalah Ferry Napitupulu mempunyai usaha ternak ikan lele yang terdiri dari 40 kolam dan yang terkena pembebasan sebanyak 11 kolam serta di atas tanah tersebut ada gudang tempat penyimpanan pakan ikan, namun tidak diganti rugi dengan alasannya tidak terlihat drone.

“Jadi untuk apa dilakukan peninjauan langsung ke lokasi kalau masih mengandalkan alat drone,” ujar Syaifuddin.

Syaifuddin dengan tegas mengatakan bahwa penetapan harga yang dilakukan KJPP bekerjasama dengan oknum PPK, BPN, PUPR, oknum Pengadilan Negeri Kisaran, dan oknum panitia pembebasan lahan lainnya melakukan perbuatan curang dengan tidak memberikan harga yang layak dan pantas sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Baca juga :  MK Putuskan Polri Tetap Berwenang Tangani Kejahatan Sektor Keuangan, Ini Tanggapan Bareskrim

Selain melaporkan Kantor Jasa Penilai Publik Andi Iswitardiyanto & Rekan ke KPK RI, Syaifuddin juga ikut melaporkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Junaidi M. Doloksaribu, ST NIP 197706022007011005 Pejabat Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, serta sejumlah pihak yang diduga patut dimintai pertanggungjawaban.

“Kami meminta KPK RI untuk menurunkan tim ahli teknis ke lapangan dan segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi uang ganti rugi lahan tol Kuala Tanjung-Indrapura ini,” tegas Syaifuddin.

Ia juga meminta KPK RI untuk segera membuka kasus dugaan kasus tindak pidana korupsi ini dengan memanggil dan memeriksa terduga atau terlapor di atas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berita Terkait

Karen Sukses Raih Juara 1 LX Got Talent 2024
Sambut Kemenangan Satu Putaran Prabowo-Gibran, Arus Bawah Indonesia Banyumas Gelar Ziarah dan Doa Bersama
Gelar Patroli Skala Besar, Polres Nganjuk Antisipasi Gangguan Saat Libur Panjang secara Intensif
Peringati Hari Pers Nasional 2024, PWI Nganjuk Gelar Khotmil Qur’an dan Tasyakuran
Apel Gelar Pasukan Polres Nganjuk dan Kodim 0810/Nganjuk Dalam Rangka Bulan Bakti TNI -Polri Tahun 2024
Plt.Gubernur Lemhannas RI Resmi Kukuhkan Pengurus Senat PPRA 66
Kapolres dan Dandim 0810 Nganjuk Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung
TMMD ke-119, Kodim 1623 Karangasem Buka Jalan Penghubung Bukit Catu – Sibetan

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:19 WIB

Didesak Dewan Pers, Presiden Jokowi Akhirnya Teken Perpres Publisher Right

Rabu, 21 Februari 2024 - 12:37 WIB

AHY Dilantik Jokowi Jadi Menteri ATR/BPN Gantikan Hadi Tjahjanto Hari Ini

Minggu, 18 Februari 2024 - 18:09 WIB

Ketum PP IKWI: Rendahnya Pendidikan Jadi Faktor Utama KDRT

Minggu, 11 Februari 2024 - 23:33 WIB

Polri Minta Masyarakat Tak Sebar Hoax, Tegaskan Netral di Pemilu 2024

Jumat, 9 Februari 2024 - 18:20 WIB

Link Twibbon ifakta.co HPN 2024, Silahkan Download Gratis!

Minggu, 4 Februari 2024 - 09:36 WIB

Kemnaker Selenggarakan Naker Fest 2024 Sasar Generasi Z dan Milenial

Minggu, 14 Januari 2024 - 10:13 WIB

KAMMI, IMM dan PB SEMMI Nilai Pernyataan Kapolri Tunjukkan Semangat Kebangsaan

Sabtu, 13 Januari 2024 - 22:47 WIB

Polisi Tangkap Pengancam Salah Satu Capres

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca