Komitmen Berantas Mafia Tanah, Kapolresta Banyuwangi Raih Penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN

- Jurnalis

Kamis, 9 November 2023 - 15:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IMG 20231109 WA0037

IMG 20231109 WA0037

JAKARTA ifakta.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan pada Hari Rabu, 8 November 2023, di Jakarta.

Acara yang dihadiri oleh beberapa tokoh utama dalam sektor keamanan dan hukum Indonesia ini menjadi momen penting dalam upaya memberantas tindak pidana pertanahan dan menghargai upaya pejabat yang berprestasi dalam penanganan kasus mafia tanah, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Deddy Foury Millewa adalah salah satu dari pejabat yang mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam menangani kasus mafia tanah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Deddy Foury Millewa adalah sosok yang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak masyarakat terkait tanah mereka.

Baca juga :  Fakta Terbaru Anggota BPK Achsanul Qosasi Dijadikan Tersangka Korupsi BTS 4G Kominfo

Dedikasinya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi telah membawa hasil yang signifikan dalam menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan kasus-kasus mafia tanah di Bumi Blambangan.

Selain itu, Budiono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, juga menerima penghargaan atas peran pentingnya dalam menangani kasus-kasus mafia tanah.

Budiono telah aktif dalam memastikan bahwa pemilik hak tanah dan masyarakat umum di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Agus Sobarnapraja, juga termasuk di antara para penerima penghargaan.

Baca juga :  Lapas Narkoba Jakarta Raih Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia 2023.

Upaya kerasnya dalam mengungkap dan menyelesaikan berbagai kasus mafia tanah yang rumit dan seringkali melibatkan pihak-pihak berkepentingan telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam pertanahan.

Pemberian penghargaan dan Pin Emas ini menjadi simbol komitmen serius pemerintah dalam memerangi mafia tanah dan melindungi hak-hak masyarakat terkait tanah mereka.

Kasus-kasus mafia tanah seringkali menimbulkan konflik dan merugikan masyarakat yang tanahnya terlibat.

Oleh karena itu, tindakan para pejabat yang menerima penghargaan ini sangatlah penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hukum.

Acara ini juga menjadi momentum untuk menegaskan tekad pemerintah dalam menjaga integritas dan transparansi dalam sektor pertanahan.

Baca juga :  Polisi Dalami Asal Usul Tabung Gas Helium Dalam Mobil Mahasiswa yang Meninggal di Dalam Mobil

Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolda dari seluruh Indonesia, Kajati, serta Kakanwil BPN beserta Kakantah BPN dari seluruh Indonesia, rapat ini menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan masalah pertanahan.

Melalui penghargaan ini, pemerintah berharap bahwa para penerima penghargaan akan terus menjaga integritas dan semangat dalam melanjutkan upaya mereka dalam memastikan pertanahan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik ilegal, seperti mafia tanah, di Indonesia.

Kesuksesan mereka adalah kesuksesan bagi masyarakat Indonesia dalam menjaga hak-hak mereka terkait tanah, serta membangun tatanan hukum yang kuat dalam sektor pertanahan.

(MAY).

Berita Terkait

Nama Anggota DPR Asal Bali Diseret Soal Dugaan Kasus Korupsi APD, KPK Masih ‘Gelap Mata’?
Polisi Ungkap Kasus TPPO Bermodus Tawaran Kerja Jadi Karyawan Swasta
Terbakar Api Cemburu Buta, Pria di Kalideres Jakbar Bacok Selingkuhan Istri hingga Tewas
Kades Mujiono, Tersangka Kasus Dana Desa Banarankulon Kembalikan Sebagian Kerugian Negara
Terkait Panggilan Bareskrim, Wina Armada Bungkam
Pro Kontra UU Kejaksaan, IPRI Law Institute Gelar Diskusi Publik Bersama Para Pakar Hukum
Janjikan Bekerja Di PT Kepada Puluhan Korbannya Pria 35 Dusun 2 RKT Ditangkap.
Unjuk Rasa di Depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ahli Waris Tuntut Keadilan kepada Aparatur Negara

Berita Terkait

Selasa, 18 Februari 2025 - 19:18 WIB

Nama Anggota DPR Asal Bali Diseret Soal Dugaan Kasus Korupsi APD, KPK Masih ‘Gelap Mata’?

Selasa, 18 Februari 2025 - 18:47 WIB

Polisi Ungkap Kasus TPPO Bermodus Tawaran Kerja Jadi Karyawan Swasta

Jumat, 14 Februari 2025 - 09:36 WIB

Terbakar Api Cemburu Buta, Pria di Kalideres Jakbar Bacok Selingkuhan Istri hingga Tewas

Kamis, 13 Februari 2025 - 22:07 WIB

Kades Mujiono, Tersangka Kasus Dana Desa Banarankulon Kembalikan Sebagian Kerugian Negara

Senin, 10 Februari 2025 - 11:46 WIB

Terkait Panggilan Bareskrim, Wina Armada Bungkam

Berita Terbaru

Polres Pelabuhan Tanjung Priok saat konferensi pers ungkap kasus TPPO bermodus menawarkan pekerjaan sebagai karyawan swasta. (Foto: Ifakta.co).

Hukum & Kriminal

Polisi Ungkap Kasus TPPO Bermodus Tawaran Kerja Jadi Karyawan Swasta

Selasa, 18 Feb 2025 - 18:47 WIB

Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony berpamitan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tangerang saat menjadi pembina Apel Hari Kesadaran Nasional (foto;istimewa)

Regional

Pj Bupati Tangerang Andi Ony Pamit ke Seluruh ASN

Selasa, 18 Feb 2025 - 17:40 WIB