Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Surabaya Tolak Esepsi Mantan Kades Kemaduh dan Penasehat Hukumnya

NGANJUK ifakta.co -Majelis Hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Di lain pihak Majelis Hakim secara tegas menolak eksepsi yang diajukan para terdakwa dan meminta untuk melanjutkan persidangan pemeriksaan pokok perkara.

Hal tersebut terungkap pada persidangan yang berlangsung secara daring (online) antara RUTAN Klas IIB Nganjuk dan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (22/11/22).

Baca juga :  Ferdy Sambo Dapatkan Keringanan dari Hukuman Mati Jadi Penjara Seumur Hidup

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Diketahui mantan Kepala Desa Kemaduh, Agung Supriadi telah terseret tindak pidana Korupsi terkait Pengelolaan Aset Desa Serta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan 2018.

Menurut Kasi Intelijen Kejari Nganjuk Dicky Andy Firmansyah, sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua TONGANI, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nganjuk yakni ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.

Dicky menjelaskan pada sidang itu, Majelis Hakim membacakan Putusan Sela Terhadap Nota Keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan sebelumnya.

“Majelis hakim menyampaikan, isi pokok dakwaan sudah mencantumkan identitas lengkap terdakwa. Uraian tentang tindakan yang didakwakan juga telah dianggap majelis hakim sesuai dengan waktu dan tempat,” ungkap Dicky.

Adapun amar Putusan Sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim adalah;

• Menolak Eksepsi dari Terdakwa/ Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
• Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil.
• Menyatakan pemeriksaan perkara pidana dilanjutkan dengan pembuktian dan memerintahkan Penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti lain pada sidang selanjutnya.
• Membebankan Biaya Perkara hingga putusan akhir.
  Selanjutnya Tim Jaksa Penuntut Umum meminta waktu 1 minggu untuk menghadirkan saksi-saksi yang masih dirahasiakan identitasnya dalam agenda sidang pembuktian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022.

(MAYANG).