Coex Jadi Langkah Tepat untuk Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha

- Jurnalis

Kamis, 20 Februari 2020 - 16:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ifakta.co, Jakarta – BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat telah memanggil seluruh badan usaha untuk diperiksa terkait dengan kepatuhannya dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

Kegiatan itu bertujuan untuk untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha agar menaati seluruh regulasi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS yaitu melalui Complience Express for Company (CoEx)

CoEx menjadi salah satu inovasi BPJS Kesehatan karena dapat mempersingkat proses untuk mencapai rekrutmen peserta sehingga diharapkan dapat meningkatkan kolektabilitas iuran.

Dengan menggujnakan inovasi tersebut, nantinya kepatuhan dari setiap badan usaha akan di monitoring dan akan terlihat kesesuaian jumlah pekerja dan jumlah pekerja yang sudah didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat Diah Wulandari mengungkapkan bahwa CoEx merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan fungsi kepatuhan dengan melakukan pemeriksaan badan usaha di kantor cabang sehingga petugas pemeriksa tidak perlu membuang banyak waktu untuk mendatangi badan usaha.

“CoEx dapat dijadikan sarana pelayanan bagi badan usaha, karena BPJS Kesehatan akan memfasilitasi badan usaha yang mempunyai kesulitan dalam mendaftarkan pekerjanya terutama dari segmen PBI. Masalah lain sepert PIC badan usaha yang belum memahami penggunaan aplikasi New Edabu sehingga sulit untuk memonitoring dan melakukan update data peserta. Dengan layanan ini maka tidak ada alasan bagi badan usaha untuk tidak melaksanakan kewajibannya,” kata Diah.

Diah juga menambahakan bahwa seluruh badan usaha dapat memanfaatkan aplikasi New Edabu yang dapat memberikan kemudahan akses bagi badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS.

Selain itu, Diah juga melihat bahwa badan usaha yang tidak patuh dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu ketidakpatuhan mendaftarkan karyawannya secara 100%, ketidakpatuhan dalam membayarkan iuran JKN-KIS, serta ketidakpatuhan dalam melakukan registrasi dan update data peserta seperti melakukan entry data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

“Jika dimonitoring, masih ada beberapa badan usaha yang tingkat kepatuhannya rendah. Apabila kami melakukan evaluasi, ini terjadi karena beberapa badan usaha tersebut tidak memahami aplikasi New Edabu. Dengan demikina, hingga saat ini masih ada beberapa badan usaha yang tidak memperbarui data pekerjanya,” tambah Diah.

Salah satu perwakilan badan usaha yang hadir, Indah menyampaikan respon positifnya. Menurutnya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja pada badan usaha agar mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dirinya juga merasa diberikan kemudahan karena sebagai penanggung jawab dari badan usaha ia dapat melakukan pencocokan data secara akurat dan menambah pemahaman apabila terdapat data-data yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Cukup ringkas pemeriksaan yang dilakukan, saya takut kalo nanti berlarut-larut dan memakan waktu banyak. Ternyata pemeriksaan dilakukan sangat cepat, satu hari kerja dapat selesai,” tutup Indah. (amy)

Baca juga :  Inspektorat DKI Jakarta dan KPK Gelar Forum Group Discussion

Berita Terkait

Dirjen Imigrasi: Januari – Mei 2024 Penegakan Hukum Keimigrasian Naik 94,4%
Diduga Tak Berizin, Sudin Parekraf Jakbar Akan Periksa HangOver Club Taman Palem Lestari
Kurangi Kecelakaan, Transjakarta Berencana Sediakan Container Room buat Sopir Mikrotrans JakLingko di Terminal Kalideres
Terminal Kalideres Akan Bangun Ruang Khusus Istirahat Sopir Transjakarta
Diduga Jual Sparepart Palsu, Toko Hoy Motor di Bojong Indah Cengkareng akan DiLaporkan ke Kementerian Perdagangan
Oknum Petugas Dishub Diduga Palak Sopir Pickup, Kasudinhub Jakbar Dinilai Tak Becus Didik Anak Buah
Kelurahan Petojo Utara Lakukan Penertiban PKL dan Bangunan Semi Permanen ditertibkan Petugas Gabungan
Walikota Jakarta Pusat Beri Pembekalan Materi Pemerintahan 15 Abang None

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 20:23 WIB

Sejumlah Upaya Terus Dilakukan, Termasuk Proses Mediasi di PN Tangerang, Kuasa Hukum Penggugat Minta Widya Andescha Harus Kembalikan Hak Ketiga Kliennya

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:04 WIB

Tak Diberangkatkan, Ratusan Calon PMI Minta ke Widya Andescha Uang Dikembalikan

Kamis, 6 Juni 2024 - 23:48 WIB

Wisnu Harto S.H : Penahanan Kepala Desa Krinjing Tidak Sesuai Prosedur dan Dipaksakan, Dirinya Menuntut Praperadilan

Rabu, 5 Juni 2024 - 11:56 WIB

Polres Pali Usut Kasus Penipuan Dump Truk di Wilayahnya

Senin, 3 Juni 2024 - 17:22 WIB

Anggota Patroli Polsek Kembangan Terkena Bacokan Saat Hendak Bubarkan Tawuran di Meruya Utara

Senin, 20 Mei 2024 - 23:16 WIB

Polres Prabumulih Tangkap Bidan Gadungan yang Diduga Tewaskan Pasiennya

Senin, 20 Mei 2024 - 20:26 WIB

7 Tahun Mangkrak, Polres Jakbar Belum Bisa Ungkap Kasus Pembunuhan Mahasiswi Esa Unggul

Kamis, 16 Mei 2024 - 19:37 WIB

Advokat Betawi Kawal Kasus Penusukan Imam Musholla di Kedoya yang Dilakukan OTK

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca