Soal Defisit BPJS Kesehatan, Fahri Hamzah: Butuh Perbaikan Secara Sistematis

- Jurnalis

Selasa, 27 Agustus 2019 - 11:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

iFAKTA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak kepada pemerintah untuk segera mencari solusi dan perbaikan dari permasalahan defisit biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pasalnya ini sudah terjadi betahun-tahun dan tidak ditemukan jalan keluarnya.

Dalam rapat gabungan antara Komisi IX, Komisi XI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dan perwakilan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Fahri menuturkan bahwa harus ada sebuah teobosan secara sistemik agar masalah yang bersifat mulfaktorial ini dapat diselesaikan.

“DPR memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) selama kurun waktu 5 tahun ini, terutama terkait defisit dana jaminan sosial atau permasalahan JKN yang dikelola BPJS ini bersifat multifactorial, sehingga perlu segera dilakukan perbaikan secara sistemik,” ujar Fahri Hamzah saat membuka rapat gabungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019)

Pada kesempatan ini, Fahri mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sistem JKN agar dapat dapat berlangsung dalam janga waktu yang panjang.

“Kami juga sudah mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah percepatan perbaikan sistem JKN, termasuk mempertimbangkan bauran kebijakan untuk dijadikan kebijakan permanen yang jangka panjang dalam rangka menekan defisit JKN,” ujarnya.

Fahri juga menilai perlunya mengkaji rasionalisasi antara manfaat yang seharusnya diterima para peserta dengan biaya iuran yang dikeluarkan oleh peserta.

Karena itu DPR mengharapkan adanya pembahasan yang komprehensif terhadap keseluruhan permasalahan JKN termasuk laporan tindak lanjut atas hasil kesimpulan rapat kerja yang lalu.

“Perlu pemaparan terkait grand design penataan JKN dan peta jalannya dengan harapan adanya kesepahaman tentang bagaimana kita menjaga kesinambungan program nasional ini yang merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusi dan undang-undang,” tutupnya. (dprri/amy)

Baca juga :  Anugerah Jurnalistik MH Thamrin Digelar 24 Agustus 2023 di Balai Kota

Berita Terkait

Gangguan Berbahaya Rumah Tangga, Film Horor “Dasim” karya Sutradara Ginanti Rona
Rapat Koordinasi Kemenag Susun Grand Desain Penguatan PTKI Swasta
Tolak Penggusuran, Massa Koperasi Pedagang Gelar Aksi Demonstrasi di Pemkot Bekasi
As SDM Kapolri Buka Rakernis Humas Polri 2025: Humas Harus Jadi Garda Depan Komunikasi Presisi
75M uang Judi Online disita oleh Bareskrim Polri
Sinergi Perusahaan PT Panasonic GOBEL Dan Pekerja : FSPPG Berharap Dapat Perkuat Sistem Jaminan Sosial Nasional
Reyhans Clementrich Houston, Meraih Juara 2 dalam Pertandingan Jakarta Martial Arts Extravaganza (JMAE) 2025
Kakorlantas Gelar Rapat Pengamanan Jelang Hari Buruh

Berita Terkait

Sabtu, 10 Mei 2025 - 08:02 WIB

Gangguan Berbahaya Rumah Tangga, Film Horor “Dasim” karya Sutradara Ginanti Rona

Kamis, 8 Mei 2025 - 13:18 WIB

Rapat Koordinasi Kemenag Susun Grand Desain Penguatan PTKI Swasta

Rabu, 7 Mei 2025 - 21:17 WIB

Tolak Penggusuran, Massa Koperasi Pedagang Gelar Aksi Demonstrasi di Pemkot Bekasi

Rabu, 7 Mei 2025 - 05:38 WIB

As SDM Kapolri Buka Rakernis Humas Polri 2025: Humas Harus Jadi Garda Depan Komunikasi Presisi

Kamis, 1 Mei 2025 - 23:52 WIB

75M uang Judi Online disita oleh Bareskrim Polri

Berita Terbaru

Oplus_131072

Berita Daerah

Dinas Kominfo Prabumulih Jadi Sorotan Terkesan Kangkangi Aturan

Senin, 12 Mei 2025 - 09:57 WIB