Presiden Jokowi: Indonesia Layak Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia

- Jurnalis

Sabtu, 17 Agustus 2019 - 04:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IFAKTA.CO, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk menggerakkan seluruh sumber daya ekonomi Indonesia dan mewujudkan lompatan-lompatan kemajuan. Dirinya ingin agar Indonesia di masa mendatang tampil sebagai negara yang mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia.

“Kita buktikan bahwa Indonesia layak dan mampu menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kita tunjukkan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh sekaligus memberikan rasa keadilan. Kita wujudkan ekonomi Indonesia yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden dalam pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2020 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019

Baca juga :  Gandeng KPK, 40 ASN Kementerian ESDM Ikuti Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Sinergitas

Pemerintah, dalam upaya mewujudkan hal itu, melakukan sejumlah langkah dan upaya dalam berbagai sektor. Dalam hal perpajakan misalnya, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi perpajakan dengan meningkatkan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan. Sektor pajak juga akan memberikan insentif bagi pengembangan kegiatan vokasi, penelitian dan pengembangan, serta industri padat karya.

“Dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan investasi, pemerintah memberikan insentif perpajakan melalui berbagai instrumen: perluasan tax holiday, perubahan tax allowance, insentif investment allowance, dan insentif super deduction,” kata Presiden, seperti dilansir dari BPMI Sekretariat Presiden.

Sementara dalam hal defisit anggaran, pemerintah akan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati untuk membiayai hal itu. Utang negara juga dikelola melalui kombinasi instrumen yang efisien dengan mempertimbangkan faktor risiko serta pemanfaatannya secara lebih produktif.

“Utang dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, maupun pertahanan dan keamanan,” imbuh Kepala Negara.

Pemerintah juga akan sekuat tenaga berupaya mengendalikan defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sehingga berada dalam batas aman di bawah tingkat yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sekaligus untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif.

“Upaya tersebut ditunjukkan dengan diturunkannya defisit anggaran dari 2,59 persen PDB pada tahun 2015 menjadi 1,93 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 diturunkan lagi menjadi 1,76 persen,” tandas Presiden Jokowi.

Sejalan dengan itu, defisit keseimbangan primer juga dipersempit dari Rp142,5 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp34,7 triliun pada tahun 2019 dan diupayakan lebih rendah lagi menjadi Rp12 triliun pada tahun 2020. Kebijakan dan upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan primer atau bahkan surplus dalam waktu dekat. 
(Sumber: Humas Kemensetneg /amy )

Baca juga :  Ada Aksi Demo Hari Ini, Hindari Ruas Lalu Lintas Berikut Ini

Berita Terkait

Enam Anggota Densus 88 Penguntit Jampidsus Diduga Disuruh Atasan, Ada Apa?
PWI Sumsel Instruksikan Wartawan Gelar Demo di DPRD Tolak Revisi UU Penyiaran
Gerindra Sebut Prabowo Akan Gandeng Baznas untuk Wujudkan Makan Siang Gratis
Delegasi Indonesia Kunjungi Swedia untuk Siapkan Program Makan Siang Gratis
Direktur PPSP Ajak Satker Ditjen PPDT Kejar Ketertinggalan Deviasi
Ini Klarifikasi PWI Pusat, Ketum Hendry Ch Bangun: Keterangan Jusuf Rizal Tidak Berdasar Fakta
Sejumlah Polisi di Pegunungan Bintang Diganjar Pin Emas Kapolri hingga KPLB
Tindaklanjuti Arahan Presiden, Kapolri Lepas Mudik Gratis Polri Presisi

Berita Terkait

Kamis, 21 Maret 2024 - 15:30 WIB

Wijayanto Samirin, Analisis Pasca Pemilu: Momen Penentu Bagi Indonesia

Jumat, 19 Januari 2024 - 14:31 WIB

Peran Pendidikan Politik Harus Mulai Diseriusi

Jumat, 19 Januari 2024 - 11:16 WIB

AWK Berkelit Kasus Penutup Kepala itu Topi

Selasa, 12 Desember 2023 - 11:12 WIB

Ahli Pers Drs. Kamsul Hasan, SH.,MH: UKW dan KKNI, Apa yang Membedakan?

Sabtu, 21 Oktober 2023 - 14:16 WIB

Penyebab dan Dampak Konflik Israel-Palestina pada Oktober 2023

Rabu, 19 April 2023 - 11:21 WIB

Tumpang Tindih UU No.37/2004 tentang PKPU dan Kepailitan dengan Hak Eksekutorial

Minggu, 26 Maret 2023 - 13:42 WIB

Bongkar Transaksi 300 T, Romo Benny Sebut Mahfud MD Gunakan Politik Ilahi

Minggu, 26 Maret 2023 - 12:59 WIB

Penegakan Hukum yang Bermasalah di Indonesia

Berita Terbaru

Regional

Tukang Becak di Teluknaga Butuh Perhatian Pemerintah

Kamis, 30 Mei 2024 - 22:05 WIB

Eksplorasi konten lain dari ifakta.co

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca