JAKARTA, ifakta.co – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menjelaskan kembali usulannya mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden.
Ia menyebut gagasan itu ditujukan untuk memperluas keterwakilan wilayah, bukan sebagai tanggapan langsung terhadap proses pemilihan wapres yang kini menjadi perhatian publik.
Sultan mengatakan ide tersebut telah dipikirkannya sejak 2019. Menurut dia, luas wilayah dan keragaman persoalan daerah memunculkan kebutuhan untuk mempertimbangkan bentuk kepemimpinan nasional yang mampu menjangkau aspirasi masyarakat secara lebih merata.
“Mengapa saya berpikir begitu? Karena Indonesia negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, penduduknya besar, pulaunya ribuan, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Ia menilai hubungan antara pusat dan daerah penting dipikirkan dalam rancangan kepemimpinan jangka panjang. Indonesia, menurut Sultan, dibangun dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, dan kesultanan dengan kepentingan yang tidak selalu seragam.
Atas dasar itu, Sultan membayangkan pembagian peran beberapa wakil presiden berdasarkan wilayah. Dengan pendekatan tersebut, kepentingan daerah diharapkan dapat memperoleh ruang lebih besar tanpa harus dipertentangkan dengan agenda politik nasional.
“Bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi justru agar saling melengkapi. Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga,” tuturnya.
Sultan menegaskan ide itu masih merupakan bahan diskusi, bukan usulan yang sudah menjadi rancangan resmi perubahan konstitusi. Ia menghendaki para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat menguji kelebihan maupun kelemahannya secara terbuka.
Ia mengakui bahwa sistem dengan lebih dari satu wakil presiden bukan sesuatu yang lazim dalam praktik ketatanegaraan Indonesia saat ini. Karena itu, keberatan maupun kritik publik dipandang sebagai bagian dari proses pengujian sebuah gagasan.
“Jadi kalau ada yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut,” jelasnya.
Sultan menambahkan, “Justru dalam demokrasi, kita membutuhkan ruang untuk mendiskusikan gagasan baru, termasuk gagasan yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya.”
Ia juga menolak anggapan bahwa gagasan tersebut muncul untuk menjawab situasi politik sesaat ketika jabatan wakil presiden sedang menjadi sorotan. Sultan memastikan usulannya tidak ditujukan untuk segera diterapkan pada proses politik yang sedang berjalan.
Perubahan susunan kepemimpinan negara, katanya, harus melalui pengkajian mendalam dan mekanisme konstitusional. Kesepakatan kebangsaan yang luas diperlukan sebelum sistem ketatanegaraan dapat diubah.
“Jadi tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat. Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi, Sama sekali tidak ada pemikiran ke arah sana,” pungkasnya.
Dengan penjelasan itu, Sultan membuka ruang bagi alternatif lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Ia menempatkan wacana lebih dari satu wakil presiden sebagai pemantik pembahasan mengenai keseimbangan keterwakilan daerah dan pemerintahan nasional.
(rom/mby)




































