JAKARTA, ifakta.co – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan persaingan dan perbedaan sikap politik orang dewasa tidak boleh menjadikan anak sebagai sasaran perundungan di media sosial.

Peringatan itu disampaikan setelah putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dilaporkan mengalami dugaan perundungan saat isu politik nasional menjadi sorotan.

Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan, menegaskan bahwa anak memiliki hak perlindungan terlepas dari posisi politik maupun jabatan orang tuanya. Kritik terhadap tokoh publik seharusnya tidak beralih menjadi serangan pribadi kepada keluarga, terutama anak yang belum dewasa.

“Menurut saya, aktivitas politik orang dewasa termasuk jika ada kompetisi atau perbedaan pendapat tidak boleh membawa-bawa anak atau menjadikan anak sebagai sasaran kritik atau bullying,” kata Kawiyan dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

“Tidak boleh melibatkan anak dalam urusan politik orangtua, apalagi sampai melakukan bullying di media sosial terhadap anak dari orangtua yang dianggap berbeda pendapat,” sambungnya.

Kawiyan menjelaskan perundungan daring dapat masuk dalam bentuk kekerasan psikis terhadap anak. Menurutnya, ketentuan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus menjadi acuan ketika ada dugaan tindakan kekerasan di ruang digital.

Ia merujuk Pasal 76C yang melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda hingga Rp72 juta.

KPAI menilai kasus yang melibatkan putri Dasco patut menjadi pelajaran bagi semua pihak yang aktif dalam persaingan politik. Anak-anak dari keluarga politisi lain mungkin menghadapi kondisi serupa, tetapi belum tentu bersedia mengungkapkan pengalaman mereka ke publik.

“Bisa jadi, pengalaman yang dialami oleh putri dari Sufmi Dasco Ahmad juga dialami oleh anak-anak dari keluarga politisi lainnya. Namun, tidak semua orang atau politisi yang anaknya menjadi korban cyberbullying mau atau berani angkat bicara atau speak up dengan berbagai alasan,” tutur dia.

Kawiyan mengingatkan bahwa perundungan di internet tidak berhenti pada ejekan sesaat. Jejak digital dapat beredar berkepanjangan dan memengaruhi kepercayaan diri, hubungan sosial, konsentrasi belajar, serta kondisi psikologis anak.

Dalam kondisi tertentu, menurut Kawiyan, pengalaman itu dapat menimbulkan kecemasan, depresi, hingga risiko menyakiti diri sendiri. Karena itu, ia meminta publik tidak menganggap perundungan anak sebagai bagian yang wajar dari pertarungan politik.

“Jangan sampai anak-anak harus membayar mahal atas perbedaan dan persaingan politik orang tuanya. Serangan di media sosial mungkin hanya berlangsung beberapa detik atau menit bagi pelakunya, tetapi luka psikologis yang dialami anak bisa membekas bertahun-tahun dan memengaruhi masa depan mereka,” tutur dia.

Sebelumnya Dasco mengaku telah berbicara dengan anaknya dan berkonsultasi dengan kuasa hukum mengenai kemungkinan langkah hukum. Ia menyatakan ingin memastikan tindakan serupa tidak menimpa anak lain.

“Saya meminta izin kepada anak saya yang masih di bawah umur untuk saya mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu. Ini saya masih komunikasi dengan pengacara saya agar kemudian dapat dicari jalan yang terbaik,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jumat (20/11).

Dasco menekankan pentingnya efek jera bagi pelaku. “Kita juga harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua yang seharusnya anak itu kemudian tidak merasakannya,” ujarnya.

(rom/mby)