JAKARTA, ifakta.co – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Komunikasi dan Digital membuka dialog dengan perwakilan pengemudi transportasi daring mengenai tarif layanan pengantaran makanan dan barang. Permintaan itu disampaikan saat DPR menerima aspirasi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI).

Dalam audiensi di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026), Dasco menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui telepon. Ia menyampaikan perlunya forum khusus untuk membicarakan pengaturan tarif yang memengaruhi pendapatan pengemudi.

“Ini Bu Menteri, saya dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia. Kemarin kan kita sudah sepakat bahwa pengaturan tarif makanan dan barang itu ada di Komdigi,” kata Dasco dalam percakapan telepon tersebut.

Dasco menjelaskan FDTOI menghimpun pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat. Menurutnya, aspirasi kelompok tersebut perlu ditampung agar pemerintah memahami kondisi operasional layanan pengantaran yang dihadapi mitra pengemudi.

“Mereka mungkin perlu dikasih waktu untuk diskusi dan koordinasi tentang bagaimana pengaturannya ke depan,” ujar Dasco.

Meutya merespons permintaan itu dengan menyatakan kesediaan kementeriannya menerima masukan. “Nanti kita terima masukannya,” kata Meutya.

Selain Dasco, audiensi tersebut dihadiri jajaran pimpinan DPR, yakni Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sati Yuliati. Para wakil rakyat mendengarkan keluhan pengemudi mengenai pelaksanaan kebijakan yang berdampak pada layanan transportasi berbasis aplikasi.

Salah satu persoalan yang dibicarakan ialah perubahan batas pemotongan komisi bagi pengemudi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, batas maksimal potongan disebut turun dari 20 persen menjadi 8 persen sejak 1 Juli 2026.

Koordinator FDTOI Yos Shanto menyampaikan bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan perbaikan yang diharapkan pengemudi. Ia mengeluhkan berkurangnya pesanan setelah perusahaan aplikasi menyesuaikan sejumlah program promosi.

Menurut Yos, sejumlah fasilitas yang sebelumnya membantu pengemudi, termasuk perlindungan terhadap pesanan fiktif, juga berkurang. Kondisi tersebut disebut menambah tekanan terhadap pendapatan harian mitra pengemudi.

Perwakilan FDTOI berharap DPR dapat membantu mendorong evaluasi atas pelaksanaan kebijakan komisi. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan dampak nyata aturan tersebut terhadap jumlah pesanan, biaya operasional, dan keberlangsungan pekerjaan.

Permintaan Dasco kepada Meutya menjadi langkah awal untuk mempertemukan aspirasi pengemudi dengan kementerian terkait. Belum ada keputusan baru mengenai besaran tarif pengantaran dalam audiensi tersebut.

Hasil pembicaraan lanjutan antara Komdigi dan perwakilan pengemudi akan menentukan apakah diperlukan penyesuaian mekanisme pengaturan atau langkah lain untuk menanggapi keluhan yang disampaikan.

Pengemudi berharap kebijakan mengenai komisi dan tarif pengantaran dapat diterapkan tanpa mengurangi kesempatan memperoleh pesanan. Mereka juga meminta agar setiap perubahan aturan memperhitungkan kondisi mitra yang menggantungkan penghasilan pada layanan aplikasi.

Dalam pertemuan itu, DPR belum menyampaikan hasil evaluasi atau rekomendasi akhir. Keluhan yang diterima akan memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian dan pihak terkait sebelum ada perubahan kebijakan.

(rom/mby)