JAKARTA, ifakta.co – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengenai proses pembentukan UU Perampasan Aset. Ia menyatakan terbuka terhadap kritik, tetapi menolak tudingan bahwa pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan secara tertutup.
Habiburokhman yang memimpin panitia kerja pembahasan rancangan itu mengatakan timnya telah berusaha menjalankan proses legislasi dengan sebaik mungkin. Menurut dia, kritik publik tetap merupakan bagian dari pengawasan terhadap kerja parlemen.
“Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” katanya lewat pesan singkat, Jumat (19/11).
Politikus Partai Gerindra itu membantah tuduhan bahwa naskah rancangan undang-undang tidak pernah dipublikasikan. Ia mengklaim dokumen pembahasan telah diunggah sejak awal melalui situs resmi Sekretariat Jenderal DPR.
Habiburokhman juga menyebut proses rapat berlangsung terbuka, termasuk audiensi, rapat kerja, pertemuan tim sinkronisasi dan musyawarah, hingga pengambilan keputusan tingkat pertama. Menurutnya, tahapan tersebut memberi ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan pandangan.
Ia menjelaskan bahwa panitia kerja harus menentukan prioritas karena jumlah pihak yang ingin memberikan masukan cukup banyak. Dari sedikitnya 90 pihak yang mengajukan diri, sebanyak 87 disebut berhasil diakomodasi dalam pembahasan.
“Kalau soal ICW enggak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak tetapi yang bisa terakomodir cuma 87,” kata Habib.
Menurut Habiburokhman, ICW tidak mengajukan diri untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum dan tidak mengirimkan masukan tertulis. Ia berpendapat undangan khusus kepada satu organisasi dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok lain yang lebih dulu mengajukan permohonan.
“Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” ujar Habib.
Sebelumnya, ICW mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Habiburokhman kepada MKD. Pengaduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, khususnya persoalan penyebarluasan naskah.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyampaikan bahwa pengaduan itu diajukan atas nama perwakilan koalisi masyarakat sipil. ICW mempersoalkan proses pembahasan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan formal keterbukaan.
“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Ill terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” kata Ibrahim.
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah disahkan DPR dalam rapat paripurna Kamis (19/11/2026). Aduan ke MKD merupakan proses pemeriksaan etik yang terpisah dari keputusan pengesahan undang-undang tersebut.
Perbedaan pandangan antara ICW dan pimpinan Komisi III itu menempatkan transparansi pembentukan undang-undang sebagai pokok persoalan. Di satu sisi, organisasi masyarakat sipil mempertanyakan akses publik terhadap naskah. Di sisi lain, pimpinan panitia kerja menyatakan dokumen dan forum pembahasan telah tersedia secara terbuka.
(rom/mby)

































