SURABAYA, ifakta.co – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya menata ulang pengelolaan kekayaan Indonesia. Menurutnya, langkah yang ia sebut sebagai restart Indonesia itu diarahkan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.
Muhaimin menyampaikan pandangan tersebut dalam acara Haul Triumvirat Ulama NU, Deklarator, Perintis, dan Pejuang PKB di halaman Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad, Surabaya, Kamis (19/11/2026) malam.
“Yang pertama yang belum banyak diketahui, Pak Prabowo ini sedang melakukan restart. Reset. Menata ulang,” kata Cak Imin di hadapan peserta acara.
Ia mengaitkan upaya tersebut dengan persoalan yang menurutnya telah lama membebani negara, termasuk utang dan tingkat kemiskinan. Muhaimin menilai kekayaan sumber daya alam Indonesia belum sepenuhnya tercermin dalam kesejahteraan masyarakat.
“Restart itu yang pertama karena warisan yang menjadi keadaan hari ini, apa? Utang numpuk, utang negara. Kemudian kemiskinan masih tinggi. Kemudian katanya kekayaan negara alam, sumber daya alam kaya raya. Ada yang salah,” ujarnya.
Dalam pandangan Muhaimin, persoalan utama terletak pada distribusi manfaat kekayaan negara. Ia menyampaikan klaim bahwa sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok yang sangat kecil. Angka yang ia sebut merupakan pernyataannya dan bukan hasil verifikasi statistik independen dalam laporan ini.
“Yang pertama hanya 50 orang yang menguasai lebih dari 60 persen kekayaan Indonesia. Hanya 50 orang. Yang kaya itu-itu saja,” tuturnya.
Muhaimin mengatakan pembicaraan mengenai ketimpangan telah berlangsung sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia menilai pembenahan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan pendapatan negara pada pajak.
Menurutnya, PKB pernah mengusulkan pola pembagian pengelolaan sumber daya alam yang seimbang antara negara dan swasta. Ia kemudian menyebut gagasan yang kini disampaikan Prabowo lebih menekankan peran negara dibandingkan usulan partainya.
“Pak Prabowo minta 70 persen dikuasai negara, 30 persen dikuasai swasta supaya kekayaan tidak menumpuk ke 50 orang,” katanya.
Muhaimin juga mengaitkan agenda tersebut dengan arahan kepada aparat penegak hukum. Namun, rincian kebijakan, dasar hukum, dan pelaksanaan pembagian yang ia sampaikan belum dijelaskan lebih lanjut dalam pernyataannya.
Di akhir sambutan, Muhaimin meminta dukungan agar penataan ulang yang menurutnya sedang dilakukan pemerintah dapat berjalan baik. Ia berharap manfaat pengelolaan kekayaan alam pada akhirnya digunakan untuk memperbaiki keuangan negara sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin sebagai penilaian politik terhadap arah pemerintahan Prabowo, bukan sebagai pengumuman resmi mengenai perubahan persentase kepemilikan seluruh sumber daya alam. Usulan pembagian pengelolaan yang ia sebut masih memerlukan penjelasan mengenai sektor yang dimaksud, mekanisme pelaksanaan, dan dampaknya terhadap penerimaan negara.
(rom/mby)






























