JAKARTA, ifakta.co – Ketua Komisi Yudisial (KY) Abdul Chair Ramadhan menyatakan kesiapannya untuk berkantor sekaligus menetap di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan ketika ia berkunjung untuk meninjau perkembangan pembangunan fasilitas lembaga yudikatif.
Abdul Chair melakukan audiensi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di Kantor Balai Kota Otorita IKN pada Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kerja sama antarlembaga terkait persiapan perpindahan aktivitas pemerintahan.
Dalam pertemuan itu, Ketua KY ingin melihat kondisi terbaru pembangunan kawasan perkantoran lembaga yudikatif. Ia juga membahas kesiapan institusinya untuk menyesuaikan kegiatan ketika fasilitas yang dibutuhkan telah tersedia.
“Kehadiran kami adalah silaturahmi serta melihat langsung progres pembangunan di IKN, khususnya kawasan yudikatif yang katanya sudah mencapai progres rata-rata 30 persen. Kami juga siap menetap disini, tinggal disini, dan membesarkan KY disini,” kata Abdul.
Pernyataan tersebut menunjukkan dukungan Ketua KY terhadap persiapan perpindahan kelembagaan. Namun, kesiapan secara prinsip perlu dibedakan dari tanggal operasional penuh yang belum diumumkan dalam keterangan pertemuan tersebut.
Basuki dalam kesempatan yang sama memaparkan perkembangan pembangunan tahap kedua IKN untuk periode 2025 hingga 2029. Prioritas pada fase ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar serta pembangunan kawasan perkantoran lembaga negara.
Kawasan legislatif dan yudikatif termasuk pekerjaan yang diprioritaskan untuk melengkapi fungsi pusat pemerintahan. Otorita IKN menargetkan penyelesaian fisik fasilitas pada akhir 2027, sesuai rencana yang disampaikan dalam audiensi.
Selain gedung-gedung pemerintahan, pembangunan juga mencakup jaringan jalan, penyediaan air minum, dan pasokan listrik. Basuki menyebut kapasitas listrik tenaga surya sebesar 50 megawatt sebagai bagian dari infrastruktur yang telah disiapkan.
“Jalan, air minum, listrik 50 MW dengan tenaga surya, air minum portable water sudah kami siapkan. Kini pada tahap kedua, kami sedang menyiapkan perkantoran legislatif, yudikatif, dengan desainnya yang sudah disetujui langsung oleh Bapak Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ini dapat kami selesaikan, akhir tahun 2027,” ujar Basuki.
Selepas pertemuan, rombongan KY melanjutkan peninjauan lapangan ke sejumlah titik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Agenda itu memberi kesempatan kepada para pejabat untuk melihat langsung fasilitas yang telah tersedia dan pekerjaan yang masih berlangsung.
Tempat yang dikunjungi antara lain Taman Kusuma Bangsa, Istana Negara, Masjid Negara, serta proyek pembangunan kawasan yudikatif. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian ialah pembangunan gedung yang nantinya digunakan Komisi Yudisial.
Peninjauan tersebut menjadi sarana bagi KY untuk mencocokkan kebutuhan kelembagaan dengan kesiapan kawasan. Koordinasi lanjutan akan dibutuhkan agar rencana penggunaan kantor tidak mendahului penyelesaian fasilitas pendukungnya.
Kunjungan ini memperlihatkan perkembangan persiapan pemindahan fungsi lembaga negara ke IKN secara bertahap. Saat ini, pernyataan yang tersedia menegaskan kesiapan pimpinan KY, sedangkan jadwal pemindahan operasional masih menunggu keputusan dan kesiapan pembangunan.
(sib/lex)






























