JAKARTA, ifakta.co – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membantah isu bahwa pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membahas pencalonan wakil presiden. Sjafrie mengatakan pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), berfokus pada urusan pertahanan dan pembahasan rencana revisi undang-undang.

Sjafrie datang ke parlemen dan bertemu Dasco dengan didampingi Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Pertemuan tersebut mendapat perhatian di tengah berkembangnya pembicaraan mengenai calon wakil presiden dalam dinamika politik nasional.

Namun, Sjafrie menegaskan pembicaraan yang berlangsung tidak menyentuh isu pencalonan tersebut. Ia menyatakan tidak memiliki keinginan untuk membahas urusan politik di luar tanggung jawab jabatannya.

“Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu, ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” kata Sjafrie setelah pertemuan.

Menurut dia, pembicaraan bersama pimpinan DPR berkaitan dengan peran Kementerian Pertahanan serta rencana perubahan aturan di bidang pertahanan. Sjafrie menilai materi itulah yang relevan dengan kewenangannya sebagai anggota kabinet.

“Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan,” ujarnya.

Saat mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan dukungan kepada Sugiono sebagai calon wakil presiden, Sjafrie tidak menyampaikan dukungan maupun penolakan secara tegas. Ia memilih tidak memberikan penilaian mengenai nama yang beredar dalam pembicaraan politik.

“Saya kan sudah bilang, saya ini pembantu presiden, ya. Jadi jangan tanya soal yang di luar urusan peran, tugas, dan fungsi saya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memperjelas posisi yang ingin disampaikan Sjafrie seusai pertemuan. Ia menggarisbawahi bahwa kunjungan ke lembaga legislatif dilakukan dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai perwakilan kelompok pengusung kandidat.

Nama Dasco belakangan disebut-sebut dalam pembicaraan mengenai sejumlah kader Partai Gerindra yang dianggap berpeluang diusulkan sebagai calon wakil presiden. Namun, penyebutan nama dalam perbincangan politik tidak sama dengan penetapan calon secara resmi.

Dalam konteks perkembangan yang dilaporkan, Presiden Prabowo Subianto disebut mempunyai tenggat 25 November untuk menyerahkan dua nama kepada MPR. Pemilihan melalui sidang paripurna kemudian disebut dijadwalkan pada 9 Desember 2026.

Informasi mengenai tenggat dan jadwal tersebut menjadi latar munculnya berbagai spekulasi di sekitar pertemuan para pejabat. Meski demikian, tidak ada keterangan dari Sjafrie yang menghubungkan agenda pertemuannya dengan proses pencalonan.

Sjafrie menekankan pembahasan pertahanan merupakan bagian dari tugasnya sebagai pembantu presiden. Hingga pernyataan itu disampaikan, ia tidak mengumumkan sikap politik terhadap calon tertentu dalam perbincangan mengenai wakil presiden.

Pertemuan tersebut juga berlangsung dalam konteks hubungan kerja pemerintah dengan DPR. Pembahasan mengenai perubahan undang-undang membutuhkan komunikasi kedua lembaga, sehingga Sjafrie menempatkan agenda itu sebagai urusan kementerian yang sedang dia pimpin, bukan pembicaraan tentang pilihan figur untuk jabatan politik.

(rom/mby)