JAKARTA, ifakta.co – Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden yang dibentuk MPR RI menyiapkan pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan calon pengisi jabatan wakil presiden. Anggota tim, Hidayat Nur Wahid, mengatakan verifikasi harus berlangsung menyeluruh agar persoalan yang menyebabkan kekosongan jabatan tidak terulang. Pembahasan pergantian wapres menjadi perhatian setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
“Aspek pertama tentu tidak boleh mengulangi lagi kasus yang membuat terjadinya kekosongan wapres pada sekarang ini. Itu harus menjadi yang paling utama,” ujar Hidayat dalam pernyataan yang disampaikan Selasa (17/11).
Hidayat menjelaskan tim tersebut akan dikoordinasikan pimpinan MPR. Keanggotaannya terdiri atas 36 anggota MPR yang mewakili seluruh fraksi serta kelompok anggota DPD.
Menurut dia, susunan itu diharapkan memungkinkan pemeriksaan berlapis dan pengawasan timbal balik selama proses verifikasi berlangsung. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kelengkapan dokumen, tetapi juga pemenuhan syarat hukum yang berlaku.
“Dari komposisi ini insyaallah akan menghadirkan komitmen yang kuat gitu ya karena kita betul-betul ingin menghadirkan konstitusionalisasi dari seluruh peristiwa perpolitikan kita ini dan tidak boleh mengulangi tragedi yang sudah terjadi, dan itu menjadi komitmen kami semuanya,” terangnya.
Hidayat menyebut terdapat 21 syarat yang harus dipenuhi calon wakil presiden. Empat di antaranya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar, sedangkan 17 syarat lainnya disebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169.
“Ada 21 syarat yang harus dipenuhi. Empatnya adalah dari Undang-Undang Dasar dan 17-nya dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Undang-Undang Nomor 7 Pasal 169,” kata Hidayat.
Pemeriksaan yang direncanakan meliputi kondisi kesehatan, riwayat sanksi hukum, kewajiban pembayaran pajak, dan kewarganegaraan. Tim juga akan memeriksa dokumen identitas untuk memastikan informasi calon sesuai ketentuan.
“Terkait juga dengan KTP-nya bahkan, apakah dia benar-benar memang warga negara Indonesia yang asli, atau demikian juga dengan istrinya, KTP dia bagaimana,” ucapnya.
Tim dibentuk setelah MPR mengumumkan persiapan proses pemilihan wakil presiden baru pada Jumat (13/11). Pembentukan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani seusai rapat gabungan. Proses verifikasi menjadi salah satu tahapan sebelum penentuan calon dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
(rom/mby)





























