JAKARTA, ifakta.co – Komisi III DPR RI menyiapkan rapat pleno untuk mengambil keputusan tingkat pertama atas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Rabu (18/11/2026). Agenda itu dijadwalkan setelah tim perumus dan tim sinkronisasi menyelesaikan pembahasan naskah. Proses perampasan aset tersebut kini memasuki tahapan pengambilan keputusan di komisi.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan rapat pleno direncanakan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Delapan fraksi di DPR akan menyampaikan pandangan mini fraksi sebelum keputusan diambil dalam pembahasan tingkat pertama.

“Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” ujar Habib dalam rapat.

Keputusan tingkat pertama merupakan bagian dari proses legislasi sebelum rancangan undang-undang dibawa ke rapat paripurna. Karena itu, jadwal pleno tidak dapat diartikan bahwa undang-undang telah resmi disahkan dan berlaku.

Dalam laporan hasil pembahasan, anggota Panitia Kerja RUU, Soedeson Tandra, menyampaikan perubahan nomenklatur rancangan. Judul yang sebelumnya merujuk pada perampasan aset terkait tindak pidana kini secara khusus menyebut tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

“Demikian laporan hasil kerja Timus, tim perumus dan tim sinkronisasi atas RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan,” ujar Soedeson Tandra dalam laporannya.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan naskah juga melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan. Keterlibatan mereka bertujuan memastikan ketepatan istilah dan konsistensi redaksi sebelum rancangan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Tim telah meneliti penggunaan kata, frasa, huruf, tanda baca, penomoran, serta sistematika naskah. Penyesuaian itu diperlukan agar bagian-bagian rancangan tidak saling bertentangan akibat perbedaan istilah atau susunan kalimat.

“Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja,” katanya.

Perkembangan ini menandai selesainya pekerjaan tim perumus pada tahap yang dilaporkan. Hasil akhir tetap bergantung pada proses keputusan DPR berikutnya, termasuk pembahasan dan persetujuan sesuai prosedur pembentukan undang-undang.

(rom/mby)