JAKARTA, ifakta.co – Mahfud MD menyebut pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden menjadi preseden baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pakar hukum tata negara itu menilai mekanisme penggantian yang sedang dipersiapkan dapat menjadi acuan ketika situasi serupa terjadi pada masa depan. Perkembangan ini menambah dinamika politik nasional.
Mahfud menyampaikan pandangan tersebut pada Selasa (17/11/2026). Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu, pengunduran diri wakil presiden belum pernah terjadi dalam perjalanan negara sejak 1965.
“Ini akan menjadi preseden baru karena dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak tahun ’65 memang tidak pernah ada wakil presiden itu mengundurkan diri,” ujar Mahfud dalam tayangan televisi, Selasa (17/11).
Mahfud menilai langkah persiapan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah cukup baik. Ia menekankan pentingnya menyiapkan pergantian jabatan dengan berpegang pada ketentuan konstitusi.
Pengalaman ini, menurut dia, dapat dijadikan rujukan untuk mengantisipasi keadaan serupa. Mahfud memandang negara perlu memiliki praktik kelembagaan yang jelas saat pejabat tinggi mengundurkan diri.
“Menurut saya, ini saatnya kita memulai membangun satu preseden yang nanti akan diikuti sebagai antisipasi untuk peristiwa-peristiwa berikutnya kalau akan terjadi lagi,” ungkapnya.
Ia kemudian membandingkan ketentuan saat ini dengan praktik ketatanegaraan pada masa Presiden Soeharto. Mahfud menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar sekarang telah mengatur kekosongan jabatan presiden ataupun wakil presiden.
“Sekarang sudah di Undang-Undang Dasar, presiden dan/atau wakil presiden sudah disebut begitu, kalau terjadi kekosongan sudah diatur,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
“Kalau yang kosong presidennya bagaimana, kalau yang kosong dua-duanya bagaimana, kalau yang kosong wapresnya bagaimana, itu sudah diatur. Jadi tidak bisa ini, tidak bisa tidak diisi,” sambungnya.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Keputusan itu terjadi di tengah tekanan politik akibat polemik mengenai keabsahan ijazah pendidikannya.
Surat tersebut kemudian menjadi dasar persiapan agenda penggantian wakil presiden. MPR dijadwalkan menggelar sidang paripurna pemilihan dan penetapan pejabat baru pada Rabu, 9 Desember 2026.
Mahfud menegaskan pengisian jabatan tidak bisa dibiarkan tanpa kepastian. Ia merujuk pada aturan konstitusi yang telah memberikan jalan untuk mengatasi kekosongan jabatan.
Pernyataan Mahfud sekaligus menempatkan proses pergantian sebagai ujian penerapan aturan dasar negara. Mekanisme yang dijalankan kini dapat menjadi pengalaman bagi lembaga negara pada kemudian hari.
Dalam konteks itu, Mahfud tidak hanya menyoroti pengunduran diri seorang pejabat negara. Ia menempatkan proses penggantian sebagai kesempatan membangun praktik kelembagaan yang lebih jelas. Persiapan oleh presiden dan MPR menjadi bagian penting karena keputusan yang diambil akan berhubungan langsung dengan kelangsungan jabatan wakil presiden.
Dengan agenda MPR yang sudah disusun, perhatian tertuju pada proses pemilihan pengganti Gibran. Mahfud berharap ketentuan yang berlaku dijalankan sehingga kesinambungan pemerintahan tetap terjaga.
(rom/mby)

































