YOGYAKARTA, ifakta.co – Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil langkah pendampingan setelah aparat kepolisian mengamankan sejumlah mahasiswa dalam aksi penyampaian aspirasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, bersama jajaran pimpinan universitas mendatangi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengupayakan pembebasan mahasiswa. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan kepulangan tujuh mahasiswa pada Rabu (11/11) malam.
Namun, penanganan dampak peristiwa tersebut belum sepenuhnya selesai. Satu mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan medis akibat luka yang ia alami. Sementara itu, tujuh mahasiswa lainnya mulai memperoleh pendampingan dari pihak universitas setelah kembali dari Polda DIY.
Dalam konferensi pers pada Kamis (12/11), Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., menyampaikan kecaman terhadap segala bentuk tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap peserta aksi. Ia menilai peristiwa tersebut menyangkut persoalan serius, terutama keselamatan mahasiswa, kebebasan berpendapat, serta perlindungan ruang sipil dalam kehidupan demokrasi.
Ova mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Karena itu, aparat maupun pihak lain harus menghormati hak tersebut.
“Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ova bersama pimpinan universitas mendatangi Polda DIY pada Rabu (11/11) sore. Mereka melakukan koordinasi setelah menyelesaikan agenda kedinasan di Surabaya. Pertemuan tersebut menghasilkan kepastian pemulangan tujuh mahasiswa sekitar pukul 20.00 WIB.
Enam mahasiswa yang kembali berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL). Sementara itu, satu mahasiswa lainnya merupakan bagian dari Fakultas Kehutanan. Adapun mahasiswa Fakultas Filsafat masih membutuhkan penanganan medis sehingga belum dapat kembali bersama rekan-rekannya.
Ova menegaskan bahwa tanggung jawab universitas tidak berhenti setelah mahasiswa kembali. UGM akan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan, mulai dari bantuan hukum, pemeriksaan kesehatan, hingga pemulihan kondisi fisik dan psikologis.
Selain itu, universitas membuka akses komunikasi bagi mahasiswa maupun keluarga yang membutuhkan bantuan. Mereka dapat menyampaikan informasi dan laporan melalui kanal resmi UGM.
“Kami ingin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa dan keluarga bahwa pintu UGM selalu terbuka. Setiap informasi dan laporan akan kami terima dengan serius dan tindak lanjuti,” tuturnya.
UGM Inisiasi Tim Gabungan Pencari Fakta dan Siapkan Pendampingan
Selain memberikan perlindungan kepada mahasiswa, UGM berencana menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah perguruan tinggi lain. Tim tersebut akan menelusuri rangkaian peristiwa yang berlangsung selama aksi penyampaian aspirasi di Yogyakarta.
Rencana kerja TGPF mencakup pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, pendalaman pengalaman mahasiswa dan masyarakat terdampak, serta penghimpunan dokumentasi. Tim juga akan menelusuri dugaan kekerasan dalam proses pengamanan aksi.
Ova menekankan bahwa tim harus bekerja secara independen, objektif, terbuka, dan berlandaskan bukti. Dengan demikian, hasil penelusuran dapat memberikan gambaran utuh mengenai peristiwa tersebut. Selanjutnya, tim dapat menyusun rekomendasi sebagai bahan tindak lanjut bagi pihak berwenang.
Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa pembentukan TGPF merupakan bagian dari tanggung jawab universitas dalam melindungi sivitas akademika.
Menurut Arie, tim tersebut perlu memastikan setiap informasi mengenai pengalaman mahasiswa memiliki dasar yang jelas. Karena itu, proses penelusuran harus mengutamakan data dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan agar berbagai pihak tidak membangun kesimpulan berdasarkan spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi.
“Sikap ilmiah itu penting karena setiap keputusan, termasuk keputusan negara, harus berdasarkan data,” jelasnya.
Arie juga menyoroti peran perguruan tinggi dalam menjaga hak warga negara ketika situasi sosial berpotensi menempatkan masyarakat sipil dalam kondisi rentan. Ia menegaskan bahwa UGM tetap menghormati institusi hukum, aparat, dan pemerintah. Namun, universitas juga harus menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga kampus.
Untuk mendukung proses tersebut, UGM akan mengajak perguruan tinggi lain bergabung dalam TGPF. Keterlibatan berbagai institusi akademik diharapkan mampu memperkuat objektivitas sekaligus menghasilkan informasi yang kredibel.
“Kita punya koridor yang juga harus kita jaga bersama, yaitu memastikan hak-hak warga sipil dan kebebasan demokrasi tetap terlindungi,” ujarnya.
Di sisi lain, Dekan FISIPOL UGM, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si., menjelaskan langkah fakultas setelah enam mahasiswa kembali dari Polda DIY. Pihak fakultas mengarahkan mereka ke Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM untuk menjalani pemeriksaan visum.
Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kondisi kesehatan mahasiswa sekaligus menelusuri kemungkinan adanya kekerasan selama peristiwa berlangsung. Hingga konferensi pers pada Kamis (12/11), FISIPOL masih menunggu hasil pemeriksaan medis.
“Kami ingin memastikan kebenaran informasi yang beredar. Karena itu, setelah keluar dari Polda, mahasiswa kami arahkan ke Rumah Sakit Akademik untuk menjalani visum dan pagi ini kami masih menunggu hasilnya,” paparnya.
Gabriel menambahkan bahwa fakultas memprioritaskan keamanan dan pemulihan kondisi mahasiswa. Untuk sementara, FISIPOL belum menggali secara mendalam kronologi kejadian yang menyebabkan aparat membawa mereka ke Polda DIY.
Pihak fakultas ingin memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Setelah kondisi mereka lebih stabil, fakultas dapat melakukan pendalaman mengenai peristiwa tersebut.
“Fokus kami sejak kemarin adalah memastikan adik-adik mahasiswa merasa nyaman terlebih dahulu. Kami tidak mengajukan pertanyaan apa pun mengenai apa yang terjadi sampai akhirnya mereka dibawa ke Polda,” imbuhnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Dr. Dwiko, menyampaikan bahwa pihak fakultas terus memantau kondisi satu mahasiswa Kehutanan yang sempat menjalani pemeriksaan di Polda DIY.
Berdasarkan pemantauan dan laporan yang diterima, mahasiswa tersebut berada dalam kondisi sehat serta tidak mengalami luka. Dwiko juga menjelaskan bahwa mahasiswa Kehutanan yang mengikuti demonstrasi telah menjalankan kegiatan secara tertib. Sebagian dari mereka bahkan sudah meninggalkan lokasi sebelum kericuhan terjadi.
“Selama masa demonstrasi, mahasiswa sebenarnya tertib. Sebagian sudah ditarik sebelum terjadi kerusuhan sehingga tidak mengalami penyisiran,” jelasnya.
Melalui pendampingan mahasiswa, koordinasi dengan kepolisian, dan rencana pembentukan TGPF, UGM berupaya memastikan seluruh hak mahasiswa terdampak tetap terpenuhi. Universitas juga mendorong pengungkapan fakta secara objektif agar pihak berwenang dapat menindaklanjuti setiap temuan.
UGM menegaskan komitmennya untuk melindungi sivitas akademika sekaligus menjaga kebebasan akademik. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya perguruan tinggi mempertahankan ruang demokrasi yang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.
(naf/lex)
