JAKARTA, ifakta.co – Advokat Denny Indrayana menilai keinginan Gibran Rakabuming Raka membuktikan dokumen pendidikannya melalui persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sudah terlambat. Denny menyampaikan pandangannya ketika menghadiri sidang sengketa surat penyetaraan pendidikan pada Kamis (12/11/2026).
Denny merupakan kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana, penggugat dalam perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Ia menilai pihak Gibran sebelumnya memiliki kesempatan untuk mengajukan dokumen yang dipersoalkan.
“Setelah mendapatkan keputusan yang merasa dirugikan, baru muncul. Baru setelah putusan Mahkamah Agung mau memperjuangkan. Too late (suda terlambat),” ujar Denny di PTUN Jakarta.
Menurut Denny, persoalan pembuktian dokumen pendidikan telah muncul dalam beberapa forum sebelum sidang terbaru. Ia menyinggung permintaan menghadirkan Gibran dalam persidangan dan proses permohonan informasi di Komisi Informasi Pusat.
“Sejak Pak Subhan di sini bersidang, diminta beliau hadir, tidak hadir, tidak menjadi tergugat intervensi. Sejak Pak Bonatua minta agar dihadirkan ijazahnya di KIP (Komisi Informasi Pusat), hanya dikasih surat keterangan,” katanya.
Denny juga mempertanyakan waktu kehadiran pihak Gibran sebagai tergugat intervensi. Menurutnya, kesempatan memberikan bukti telah tersedia dalam rangkaian proses sebelumnya.
“Baru sekarang tiba-tiba menjadi tergugat intervensi setelah di Mahkamah Konstitusi tidak menghadirkan apa-apa juga,” kata Denny.
Ia menegaskan bahwa objek sengketa di PTUN adalah surat keterangan penyetaraan SMA, bukan dokumen advanced diploma. Karena itu, menurut Denny, pengadilan tidak memiliki kewenangan menyetarakan advanced diploma menjadi pendidikan SMA.
“Kalau kemudian ingin menggunakan advanced diploma melalui forum ini, forum ini bukan forum yang bisa menyetarakan advanced diploma menjadi SMA. Bukan kewenangan pengadilan,” tegas Denny.
Sebelumnya, Gibran menyatakan berniat memperjuangkan dokumen pendidikannya melalui proses PTUN. Ia menyebut rencana tersebut merupakan salah satu saran Presiden Prabowo Subianto, termasuk menghadirkan dokumen pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi.
Sidang pada Kamis itu turut dihadiri kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, sebagai perwakilan tergugat intervensi. Pihak tersebut menolak permohonan penghentian perkara yang diajukan penggugat.
Perbedaan pandangan para pihak tersebut berlangsung di tengah perkembangan pencabutan surat penyetaraan yang menjadi objek sengketa. Pernyataan Denny merupakan pendapat kuasa hukum dalam perkara, bukan penetapan pengadilan mengenai keabsahan seluruh dokumen pendidikan Gibran.
(cin/mby)
