JAKARTA, ifakta.co – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program beasiswa LPDP Jakarta juga akan memberikan kesempatan kepada pelajar dari sekolah keagamaan yang ingin memperdalam pendidikan agama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi warga, terutama anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Pramono menyampaikan rencana itu di Balai Kota Jakarta Pusat pada Rabu (11/11). Ia menjelaskan bahwa penerima bantuan pendidikan nantinya tidak hanya berasal dari sekolah umum. Jalur pendidikan keagamaan juga akan memperoleh ruang dalam pelaksanaan program.
“Dari berapa nanti yang diberangkatkan, tidak semuanya sekolah umum, ada juga sekolah keagamaan,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, sebagian kesempatan belajar ke luar negeri diharapkan dapat dimanfaatkan anak-anak yang memiliki prestasi tetapi menghadapi keterbatasan ekonomi. Ia ingin mereka memiliki pilihan untuk melanjutkan pendidikan, termasuk memperdalam pengetahuan agama di lembaga pendidikan yang sesuai.
Pemerintah provinsi, kata Pramono, tidak membatasi kesempatan tersebut pada satu agama. Semua pemeluk agama akan memiliki peluang, meskipun ia memperkirakan peserta dari kalangan Muslim dapat lebih banyak karena komposisi penduduk Jakarta.
“Tidak hanya agama Islam. Semua agama juga kita berikan kesempatan tetapi tentunya mayoritas adalah agama Islam karena bagaimanapun penduduk di Jakarta ini juga mayoritas beragama Islam,” kata Pramono.
Selain membuka jalur pendidikan agama, Pramono menyoroti hambatan persyaratan bagi calon peserta yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri. Salah satu kendala yang diperhatikannya adalah kemampuan memenuhi persyaratan tes bahasa.
Ia menyatakan pemerintah daerah siap mempertimbangkan bantuan untuk kebutuhan tersebut. Dukungan itu dimaksudkan agar persyaratan administratif dan kemampuan bahasa tidak serta-merta menutup kesempatan anak berprestasi dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
“Kalau kemudian memang harus mendapatkan bantuan dari pemerintah DKI Jakarta, kami akan memberikan bantuan untuk itu,” ucapnya.
Pramono juga menegaskan pentingnya proses seleksi yang tertib. Pemerintah provinsi, menurutnya, akan membangun sistem rekrutmen agar tidak membuka ruang bagi intervensi maupun kecurangan dalam penentuan peserta program.
Penekanan pada tata kelola seleksi tersebut sejalan dengan sasaran bantuan pendidikan yang diutamakan bagi warga tidak mampu. Dengan demikian, akses beasiswa diharapkan dapat menjangkau calon peserta berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mereka.
“Saya meyakini untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga tidak mampu, sekolah itulah kata kuncinya. Apalagi kalau bisa sekolah ke luar negeri, wawasannya bertambah dan mudah-mudahan ini bisa menjadi lokomotif dalam keluarganya,” tutupnya.
Program LPDP Jakarta memiliki dasar berupa Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, pelaksanaan program tersebut direncanakan mulai berjalan pada 2027.
Rencana perluasan kesempatan ke pendidikan agama menjadi salah satu bagian dari persiapan program sebelum pelaksanaannya. Pemerintah provinsi masih perlu menjalankan mekanisme yang ditetapkan agar kesempatan belajar tersebut dapat diterima oleh kelompok sasaran yang telah diprioritaskan.
(mam/mby)
