JAKARTA, ifakta.co – Pimpinan DPR akan membawa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan jadwal itu setelah menerima dokumen usulan dari perwakilan delapan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cucun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan.
Saan mengatakan 120 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut. Jumlah itu melampaui ambang pengajuan 25 anggota. Para penanda tangan berasal dari delapan fraksi, dengan jumlah terbanyak dari PKS, disusul NasDem, lalu PKB dan Demokrat dengan jumlah yang sama.
Usul tersebut muncul setelah sejumlah legislator mempersoalkan syarat jabatan Gibran menyusul putusan tentang surat penyetaraan pendidikan SMA. Saan mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti dokumen yang diterimanya sesuai tahapan di parlemen.
Saan meminta para anggota DPR berada di Jakarta karena masa reses telah berakhir dan DPR kembali memasuki masa sidang. Ia juga mengatakan tetap menghormati kebijakan tiap partai terkait kehadiran anggotanya.
Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam UUD 1945 dan dirinci dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Penyerahan dokumen kepada pimpinan menjadi tahap pengajuan. Rapat paripurna menentukan apakah usul tersebut diterima.
Jika paripurna menerima usulan itu, DPR membentuk panitia khusus yang mencakup seluruh fraksi. Panitia bertugas membahas materi usul dan menyampaikan laporan kepada paripurna. Apabila paripurna menolak laporan tersebut, proses HMP selesai dan usul yang sama tidak dapat diajukan kembali.
Apabila laporan disetujui, tindak lanjutnya bergantung pada pokok pendapat DPR. Jika isinya menyangkut dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat jabatan presiden atau wakil presiden, DPR membawa pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa.
Dengan demikian, jadwal 12 November merupakan agenda DPR untuk menindaklanjuti usulan yang telah diterima pimpinan. Proses setelah paripurna bergantung pada keputusan yang diambil dalam sidang.
(rom/mby)
