JAKARTA, ifakta.co – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah kabar yang menyebut pemerintah sengaja mematikan kamera pengawas atau CCTV saat unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (27/8).
Pramono memastikan sistem pemantauan tetap berjalan selama aksi berlangsung. Ia juga menyebut Pemprov DKI memiliki data terkait kondisi CCTV saat kejadian.
“Tidak benar bahwa ada upaya untuk mematikan CCTV dan sebagainya karena semuanya termonitor dan kami mempunyai data untuk itu,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin.
Iklan
Meski membantah adanya tindakan sengaja mematikan CCTV, Pramono mengakui sejumlah kamera pengawas mengalami kerusakan. Menurutnya, kerusakan tersebut terjadi akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, Pramono meminta jajarannya segera mendalami kasus tersebut. Ia juga menginstruksikan pencarian terhadap pihak yang diduga merusak CCTV, termasuk kamera pengawas yang berada di kawasan Pejompongan.
“Tentunya kami sekarang sedang mendalami itu, termasuk yang di Pejompongan. Tetapi saya harus menyampaikan secara keseluruhan sebenarnya pelaksanaan ketika terjadi demo kemarin hampir semua fasilitas publik kita itu berjalan dengan baik,” ungkap Pramono.
Sebelumnya, Pramono telah meminta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi untuk menelusuri kasus perusakan CCTV saat aksi penyampaian pendapat pada Kamis (27/8).
Pramono meminta aparat penegak hukum menindak pelaku apabila proses penelusuran berhasil mengungkap identitas mereka. Ia menegaskan bahwa tindakan merusak fasilitas publik tidak dapat dibenarkan.
Di sisi lain, Pramono tetap menegaskan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Namun, ia meminta peserta aksi mematuhi aturan dan tidak melakukan tindakan anarkis.
“Seperti yang saya sampaikan berulang kali, sebagai negara demokrasi, demo itu diperkenankan, diizinkan selama mengikuti prosedur dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian melakukan pengrusakan, anarkis, dan sebagainya, tentunya tidak ada masyarakat yang kemudian memberikan support untuk itu,” ujar Pramono.
Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta membantah adanya kebijakan untuk mematikan CCTV selama demo Jakarta 27 Agustus. Pemerintah daerah kini fokus menelusuri kerusakan kamera pengawas dan mencari pihak yang bertanggung jawab atas perusakan tersebut.
(cing/rom)
