JAKARTA, ifakta,co – Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, resmi menyandang gelar doktor (S3) di bidang Ilmu Pemerintahan setelah menjalani sidang promosi doktor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta Selatan, Senin (25/5).
Dalam sidang tersebut, Iin berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dengan predikat cumlaude dan meraih indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,95.
Ia mempertahankan disertasi berjudul “Collaborative Governance Berbasis Artificial Intelligence pada Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta” di hadapan tim penguji IPDN.
Iklan
Sidang promosi doktor itu dipimpin oleh jajaran akademisi dan penguji dari lingkungan IPDN. Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal, pejabat Pemerintah Kota Jakarta Barat, camat, lurah, tokoh masyarakat, hingga kalangan pengusaha turut hadir memberikan dukungan langsung.
Usai sidang, Iin mengaku bersyukur atas capaian akademik yang diraihnya setelah melewati proses panjang dan penuh tantangan.
“Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah dilalui dengan baik. Hasil ini tentu bukan sesuatu yang instan, ada proses panjang, dinamika, serta perjuangan yang luar biasa hingga akhirnya saya bisa berada di titik ini,” ujarnya.
Iin mengatakan keberhasilannya menyelesaikan pendidikan doktoral tidak terlepas dari dukungan keluarga dan rekan kerja yang terus memberikan semangat selama proses penelitian berlangsung.
Menurutnya, dukungan dari orang tua, suami, anak-anak, pimpinan, hingga rekan kerja di berbagai lingkungan tugas menjadi energi besar dalam menyelesaikan studi tersebut.
Dalam kesempatan itu, Iin juga menegaskan bahwa penelitian yang diangkatnya bukan sekadar kajian akademik. Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintahan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Penelitian ini menjadi ruang untuk melihat keterhubungan antara teori, regulasi, dan realitas di lapangan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana hasil penelitian itu benar-benar dapat diimplementasikan agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam disertasinya, Iin menyoroti pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai instrumen pendukung tata kelola pemerintahan, khususnya untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
Ia menilai teknologi AI bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan menjadi alat bantu strategis dalam pengambilan keputusan berbasis data.
Iin menjelaskan pendekatan tersebut diperkuat melalui teori Smart Nation Governance System (SNGS) yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor berbasis konsep Pentahelix.
“AI harus hadir untuk memperkuat kecerdasan alami manusia dalam ruang kolaborasi. Data yang digunakan untuk pengambilan keputusan harus objektif, bebas dari kepentingan pribadi maupun konflik kepentingan,” ungkapnya.
Melalui sistem berbasis pembelajaran mesin atau machine learning, AI dinilai mampu membantu pemerintah mengolah data dari berbagai perangkat daerah secara lebih cepat dan akurat sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran.
Sebagai bentuk implementasi nyata, Iin berencana menerapkan konsep tersebut pada program penataan kawasan industri rumah tangga konveksi di wilayah Tambora, Jakarta Barat.
Di akhir pernyataannya, Iin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama perjalanan akademiknya.
“Semua capaian ini lahir dari kolaborasi dan dukungan banyak pihak. Ke depan, saya ingin hasil penelitian ini bisa diterjemahkan menjadi program yang memberi dampak positif bagi masyarakat,” tutupnya.
(my/my)
