JAKARTA, ifakta.co – Persoalan sampah yang menumpuk di sejumlah titik di Jakarta Barat kini tidak hanya menjadi keluhan warga, tetapi juga alarm keras bagi pimpinan wilayah.
Wali Kota Jakarta Barat didesak segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja petugas kebersihan, termasuk PPSU dan Dinas Lingkungan Hidup (LH), agar tidak terjadi lagi praktik saling lempar tanggung jawab.
Fenomena sampah yang dibiarkan berhari-hari tanpa penanganan menunjukkan adanya celah koordinasi di lapangan. Padahal, sistem penanganan kebersihan di Jakarta sudah memiliki pembagian tugas yang jelas. Namun dalam praktiknya, respons yang lambat justru memperlihatkan lemahnya pengawasan dan minimnya kontrol.
Iklan
Kondisi ini menuntut langkah tegas dari Wali Kota Jakarta Barat. Evaluasi tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus menyentuh langsung kinerja petugas di lapangan.
“Walkot sebagai tampuk paling tinggi di jakbar harus mampu mengevaluasi bawahnnya jangan sampai saling lempar tanggung jawab,” ujar warga Cengakreng, Sarif (50) Rabu (15/4).
Pasalnya menurut Andy, masyarakat tidak peduli siapa yang bertanggung jawab secara struktural. Bagi warga, yang terpenting adalah sampah terangkut tepat waktu dan lingkungan tetap bersih. Ketika sampah menumpuk dan dibiarkan, maka yang disorot adalah pemerintah secara keseluruhan.
Situasi ini memperkuat dugaan adanya kebiasaan saling mengandalkan antarpetugas. PPSU menunggu LH, sementara LH bisa saja menunggu laporan resmi. Akibatnya, sampah tetap menumpuk dan warga yang menanggung dampaknya.
“Jangan saling lempar pekerjaanlah, kan semua digaji demi Jakarta lebih baik lebih bersih,” imbuhnya.
Hentikan Budaya Saling Lempar Tanggung Jawab
Lebih jauh, praktik saling lempar tanggung jawab justru menjadi akar masalah yang harus segera diputus. Tanpa kepemimpinan yang tegas dan sistem pengawasan yang ketat, persoalan klasik ini akan terus berulang.
Wali Kota Jakarta Barat perlu memastikan setiap petugas memahami peran dan tanggung jawabnya. Tidak boleh ada lagi alasan “bukan wilayah kerja” atau “menunggu perintah”. Dalam urusan kebersihan kota, respons cepat adalah kunci.
“Sepertinya antara PPSU, LH dan yang lainnya saling lempar pekerjaan, merasa bukan bagiannya jadi saling cuek,” ujar warga Kapuk, Rustam.
Selain itu, pengawasan internal harus diperkuat. Jika ditemukan kelalaian, sanksi tegas perlu diberikan agar menjadi efek jera. Sebaliknya, petugas yang bekerja dengan baik juga layak mendapatkan apresiasi.
Bangun Sistem Respons Cepat
Di sisi lain, pemerintah kota juga perlu membangun sistem respons cepat berbasis laporan warga. Dengan teknologi yang ada saat ini, tidak ada alasan keterlambatan informasi.
Setiap laporan masyarakat seharusnya bisa langsung ditindaklanjuti dalam waktu singkat. Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah akan terus menurun.
Jakarta Barat tidak kekurangan petugas, tetapi tampaknya masih kekurangan koordinasi dan ketegasan. Tanpa pembenahan serius, masalah sampah akan terus menjadi wajah buruk kota yang seharusnya bisa dihindari.
Momentum ini menjadi ujian bagi Wali Kota Jakarta Barat untuk membuktikan kepemimpinan yang responsif dan tegas. Jika evaluasi tidak segera dilakukan, maka persoalan sampah akan terus menjadi lingkaran masalah yang tak berujung.
(my/my)
