JAKARTA, ifakta.co – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih lama pada tahun ini.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.
BMKG mencatat sekitar 57,2 persen wilayah Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Selain itu, sebanyak 46,5 persen wilayah diperkirakan memasuki kemarau lebih cepat, dengan 16,3 persen wilayah mulai mengalaminya sejak April.
Iklan
Wilayah yang terdampak meliputi Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, serta Sumatera.
Ancaman karhutla mulai terlihat di lapangan. Di Provinsi Riau, luas lahan terdampak kebakaran telah mencapai 4.440,21 hektare dan terus bertambah. Situasi ini mendorong perlunya langkah antisipatif yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara lebih adaptif.
Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Fiqri Ardiansyah, S.Hut., M.Sc., menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang berbasis pada manajemen darurat berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa pengelolaan anggaran harus mencakup tahapan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, hingga pemulihan secara terintegrasi.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pembasahan gambut sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara. Menurutnya, sejumlah upaya seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan sumur bor, serta sekat kanal perlu dilakukan secara terpadu untuk menjaga kelembapan ekosistem gambut.
“OMC, sumur bor, sekat kanal masuk sebagai upaya pencegahan dan mitigasi,” kata Fiqri, dikutip dari laman UGM, Senin (30/3).
Berdasarkan hasil penelitian, sekat kanal dinilai efektif dalam menekan risiko karhutla, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Infrastruktur ini berfungsi menahan air di lahan gambut agar tetap basah, sehingga mengurangi potensi kebakaran.
“Gambut yang terbakar umumnya gambut yang terdegradasi sehingga keberadaan sekat kanal diharapkan mampu mengurangi lolosnya air dari ekosistem gambut, sehingga gambut tetap basah,” ujarnya.
Menanggapi dorongan keterlibatan sektor swasta, Fiqri mengusulkan model kolaborasi yang bersifat berkelanjutan, bukan hanya saat kondisi darurat.
Ia mendorong adanya kerja sama permanen melalui kegiatan rutin seperti apel siaga, patroli bersama, serta pemantauan lapangan yang melibatkan BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api (MPA).
“Kolaborasi permanen dapat dilakukan melalui apel, patroli, pemantauan bersama dengan BPBD, Manggala Agni, dan sebagainya yang dilakukan secara rutin, serta pendampingan MPA,” jelasnya.
Selain pendekatan teknis, Fiqri menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor kunci dalam pencegahan karhutla. Edukasi terkait penggunaan api secara terkendali dinilai penting, mengingat sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas manusia.
“Penyadartahuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan api yang tidak terkendali penting untuk dilakukan. Hal ini karena umumnya kebakaran terjadi karena ignition yang bersumber dari aktivitas manusia,” tegasnya.
Sebagai solusi konkret, Fiqri juga mendorong penerapan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), khususnya di wilayah luar Jawa, guna memutus siklus kebakaran yang berulang.
“Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar bisa menjadi alternatif,” pungkasnya.
Dengan proyeksi musim kemarau yang lebih panjang, upaya pencegahan karhutla perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kelestarian ekosistem di berbagai wilayah Indonesia.
(naf/kho)
