JAKARTA, ifakta.co – Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk mendorong perdamaian di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina menuai kritik dari sejumlah pihak di dalam negeri. Bahkan, ada suara yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik diri dari forum tersebut.
Kritik yang berkembang umumnya menyebut bahwa Board of Peace merupakan lembaga yang bekerja di luar sistem internasional dan tidak memiliki mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun tudingan itu dibantah oleh Direktur Geopolitik Great Institute, Dr. Teguh Santosa. Ia menegaskan bahwa BoP justru merupakan instrumen yang lahir dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang ditandatangani pada November 2025.
Iklan
“Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu, maka menjadi jelas bahwa BoP dijiwai proposal perdamaian dari berbagai negara, bukan hanya untuk menciptakan perdamaian di Gaza, tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar Teguh dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).
Menurut Teguh, resolusi tersebut secara eksplisit menyebut bahwa reformasi otoritas Palestina serta pembangunan kembali Gaza menjadi jalan kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.
Tak hanya itu, Resolusi 2803 juga mendorong dialog antara Israel dan Palestina guna menyepakati cakrawala politik yang memungkinkan kedua pihak hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.
“Poin ini sejalan dengan salah satu prinsip emas Dasasila Bandung, yakni peaceful coexistence atau hidup berdampingan secara damai,” tegas dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Dasasila Bandung sendiri merupakan hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, yang menegaskan pentingnya solidaritas dan penghormatan kedaulatan antarnegara.
Lebih jauh, Teguh menyebut bahwa Palestina memahami dan menghormati berbagai langkah diplomatik Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan negara tersebut, termasuk melalui keterlibatan di Board of Peace.
“Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina tahu dan sangat menghormati posisi serta strategi perjuangan Indonesia,” katanya.
Ia mencontohkan pertemuan Duta Besar Palestina yang baru, Abdalfatah A.K. Alsattari, dengan sejumlah pejabat dan tokoh Indonesia sebagai sinyal kepercayaan terhadap langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia.
Teguh pun mengimbau agar kritik terhadap keterlibatan Indonesia di BoP tetap disampaikan secara objektif dan berbasis pada dokumen resmi.
“Kritik tentu diperlukan. Tetapi agar tidak melebar dan mengganggu objektivitas, sebaiknya kita sama-sama membaca kembali Resolusi DK PBB 2803 dengan teliti,” pungkasnya. (AMN)
